RKAB Digital Tingkatkan Fleksibilitas dan Kontrol Minerba Indonesia
JAKARTA - Chairman Indonesian Mining Institute, Irwandy Arif, menekankan bahwa keberhasilan implementasi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) digital tahunan memberikan fleksibilitas strategis bagi pemerintah. Fleksibilitas ini memungkinkan penyesuaian volume produksi minerba sesuai kondisi pasar global maupun domestik, sehingga mengurangi risiko kelebihan produksi yang dapat menekan harga komoditas.
“Fenomena kelebihan produksi yang menekan harga seperti nikel dan batu bara pada 2023–2024 seharusnya bisa diantisipasi jika pemerintah memiliki ruang adaptif dalam menyesuaikan target produksi,” ujar Irwandy dalam Bisnis Indonesia Forum: Evaluasi & Dampak Kebijakan RKAB Digital 2026. Ia menambahkan, sektor minerba merupakan salah satu andalan untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga pengelolaan produksi yang tepat sangat krusial.
Transformasi Digital di Dunia Pertambangan
Baca Juga
Irwandy juga menekankan perlunya perusahaan pertambangan segera mempersiapkan diri menghadapi digitalisasi MinerbaOne. Pelaporan digital menuntut investasi pada sistem data yang mumpuni dan SDM teknis yang terlatih, agar dokumen RKAB dapat diajukan sesuai format digital standar pemerintah.
“Transformasi ini bukan sekadar teknologi, tetapi juga menyangkut kapasitas SDM dan kesiapan perusahaan untuk beradaptasi,” katanya. Implementasi digital diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi, mempercepat proses evaluasi, dan meningkatkan transparansi.
Kontrol, Akuntabilitas, dan Iklim Investasi
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menambahkan bahwa digitalisasi RKAB mampu menciptakan titik keseimbangan antara kontrol dan akuntabilitas, tanpa mengorbankan kemudahan berusaha. Hal ini penting untuk menjaga iklim investasi, terutama di sektor yang menjadi primadona investasi dalam lima tahun terakhir, seperti nikel dan batu bara.
Faisal mencontohkan, masih adanya selisih pencatatan ekspor minerba Indonesia ke negara mitra dagang utama, seperti China dan India, menjadi indikasi bahwa tata kelola dan akuntabilitas harus terus diperbaiki. Ia menekankan, digital maturity institusi dan pelaku usaha harus ditingkatkan agar sistem ini dapat berjalan optimal.
“Digitalisasi bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga memperbaiki tata kelola agar tetap menarik bagi investor,” jelas Faisal.
Tantangan Teknis dan Peran Pemerintah
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar, menyoroti tantangan teknis yang mungkin muncul di lapangan. Masalah seperti ketidakpastian waktu dan proses, data administratif yang kadang tidak mencerminkan kondisi nyata, serta kesiapan infrastruktur harus diantisipasi.
Menurut Bisman, pemerintah juga perlu adaptif dan siap mendukung implementasi RKAB digital. Sistem digital dapat menjadi sarana kontrol efektif, mencegah pelanggaran melalui mekanisme early warning system, serta memperkuat prinsip reward and punishment.
“Jika masalah teknis dapat diatasi, RKAB digital akan memperkuat kontrol dan akuntabilitas. Dengan jangka waktu satu tahun, evaluasi kinerja produksi, kepatuhan lingkungan, dan realisasi investasi bisa dilakukan lebih rutin,” ujar Bisman.
RKAB Digital sebagai Pilar Modernisasi Minerba
Secara keseluruhan, implementasi RKAB digital diharapkan menjadi tonggak modernisasi industri pertambangan Indonesia. Tidak hanya mempermudah pemerintah dalam menyesuaikan target produksi, tetapi juga meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integritas pelaporan.
Keberhasilan sistem digital ini dapat mendorong sektor minerba lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di mata investor global. Dengan dukungan regulasi yang konsisten dan kesiapan teknis dari pelaku usaha, digitalisasi RKAB berpotensi menjadi model good governance yang dapat diterapkan di sektor strategis lainnya.
Rekomendasi
