Rencana Penurunan PPN Pemerintah Disambut Positif oleh Kalangan Ekonom
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk meninjau ulang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai memunculkan optimisme baru di kalangan pelaku ekonomi nasional.
Langkah ini dinilai akan menjadi sinyal kuat bagi upaya pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat daya beli masyarakat di era pemerintahan baru.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai inisiatif Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menurunkan tarif PPN bisa menjadi katalis penting bagi sektor riil.
Baca JugaAndry Hakim, Investor Muda dengan Kepemilikan 5 Persen Saham CBRE
Menurutnya, penyesuaian kebijakan pajak konsumsi ini berpotensi besar memulihkan kembali gairah ekonomi yang sempat melambat dalam dua tahun terakhir.
Penurunan PPN dan Dampaknya pada Konsumsi
Fakhrul menjelaskan, sejak kenaikan tarif PPN diberlakukan beberapa waktu lalu, terjadi perubahan signifikan dalam pola konsumsi rumah tangga. Porsi tabungan dan dana pihak ketiga yang dimiliki sektor rumah tangga terus menurun, menandakan tekanan pada kemampuan konsumsi masyarakat.
Dengan menurunkan tarif PPN, pemerintah diharapkan mampu memecah kebuntuan daya beli yang menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal ini juga akan memperkuat struktur ekonomi nasional agar lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah tekanan global.
Efek Berganda pada Sektor Riil
Menurut Fakhrul, dampak dari penurunan tarif PPN akan bergerak ke dua arah besar yang saling memperkuat. Pertama, kebijakan ini akan menggairahkan sektor riil dan konsumsi rumah tangga karena penurunan tarif otomatis menurunkan harga barang serta jasa yang dikonsumsi publik.
Dampaknya, daya beli masyarakat meningkat dan permintaan domestik kembali bergerak. Efek ini akan dirasakan paling kuat pada sektor-sektor padat karya seperti makanan dan minuman, ritel, pariwisata, hingga logistik yang selama ini menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja.
Kedua, penurunan PPN juga akan memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk bertransformasi ke sektor formal. Dengan beban pajak konsumsi yang lebih ringan, transisi dari aktivitas ekonomi informal menuju ekosistem formal menjadi lebih menarik dan menguntungkan.
“Ini bukan hanya soal tarif yang lebih rendah, tetapi juga soal insentif bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke ekosistem formal dan mendapat akses pembiayaan yang lebih besar,” kata Fakhrul.
Ia menambahkan, reformasi pajak seperti ini akan menciptakan sinergi positif antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.
Potensi Fiskal dan Tantangan Keberlanjutan
Lebih lanjut, Fakhrul menegaskan bahwa penurunan tarif PPN tidak serta-merta akan mengurangi penerimaan negara. Dalam jangka menengah, langkah tersebut justru dapat memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan fiskal, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap arah kebijakan fiskal yang pro-rakyat dan pro-sektor riil.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal agar stabilitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah perlu memperkuat sumber penerimaan non-PPN untuk menyeimbangkan kebijakan fiskal, sehingga pengurangan tarif tidak menimbulkan tekanan pada APBN.
Fakhrul menyoroti dua hal krusial yang perlu dijalankan bersamaan dengan penurunan tarif PPN. Pertama, memformalkan kembali sektor-sektor yang mengalami peningkatan ilegalitas seperti peredaran rokok tanpa pita cukai dan perdagangan lintas batas yang masih mengalami praktik miss-invoicing.
Langkah ini penting untuk menutup celah kebocoran pajak dan memastikan seluruh aktivitas ekonomi berkontribusi terhadap penerimaan negara. Dengan cara tersebut, dampak positif penurunan PPN bisa dirasakan lebih merata dan tidak menimbulkan ketimpangan fiskal di masa depan.
Kedua, pemerintah juga harus membangun sistem perpajakan dan kepabeanan yang berkeadilan serta transparan. Fakhrul menilai, pendekatan berbasis compliance by design menjadi solusi yang lebih efektif dibanding sekadar penegakan hukum semata.
“Upaya meningkatkan penerimaan negara tidak harus melalui tarif yang tinggi, tetapi melalui sistem yang adil dan dipercaya. Bila ekonomi formal tumbuh, penerimaan pajak justru meningkat dengan sendirinya,” ujar Fakhrul menjelaskan.
Ia menegaskan, kepercayaan publik terhadap sistem pajak adalah modal utama bagi keberhasilan kebijakan fiskal jangka panjang.
Proyeksi Pertumbuhan dan Harapan Pemulihan Ekonomi
Kombinasi antara penurunan PPN, pemulihan daya beli masyarakat, dan peningkatan formalisasi sektor informal diyakini dapat menjadi pendorong baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Fakhrul memperkirakan, bila kebijakan ini dijalankan secara konsisten, ekonomi Indonesia berpotensi tumbuh di atas 5,3 persen pada tahun 2026 mendatang.
Ia menilai, inilah momentum tepat bagi pemerintah untuk mengembalikan optimisme ekonomi domestik setelah periode ketidakpastian global dan pelemahan konsumsi dalam negeri. Dengan langkah fiskal yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat pondasi ekonomi berbasis konsumsi tanpa mengorbankan stabilitas anggaran negara.
“Kita tidak bisa menunggu kredit atau investasi tumbuh dengan sendirinya. Kita perlu menghidupkan kembali konsumsi sebagai fondasi utama. Penurunan PPN adalah langkah berani untuk itu,” tegas Fakhrul menutup pandangannya.
Rencana ini diharapkan tidak hanya menjadi kebijakan sementara, tetapi juga bagian dari transformasi fiskal jangka panjang. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, otoritas fiskal, dan sektor swasta, arah baru kebijakan PPN dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Optimisme pun terus tumbuh bahwa langkah penurunan PPN akan membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, serta berpihak pada rakyat.
Dalam situasi global yang penuh tantangan, strategi ini menunjukkan bahwa Indonesia siap mengambil langkah berani untuk memperkuat pondasi ekonominya dari dalam negeri.
Rekomendasi
