Purbaya Siap Sidak BTN Pastikan Dana Rp25 Triliun
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengawal penggunaan dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan nasional. Hal ini menyusul lambatnya realisasi penyerapan dana sebesar Rp25 triliun yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
Hingga pertengahan Oktober 2025, dana tersebut baru terserap sekitar 40 persen atau setara Rp10 triliun.
Bagi Purbaya, angka tersebut belum mencerminkan tujuan awal penempatan dana pemerintah yang dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas bank sekaligus mendorong pembiayaan sektor riil. Karena itu, ia menyatakan siap melakukan inspeksi langsung ke BTN dalam waktu dekat.
Baca Juga
“Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahkan dalam waktu dekat. Kan saya belum ketemu dia, nanti saya akan datang langsung ke banknya,” ujar Purbaya usai menghadiri Investor Meeting di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.
Pengawasan Bersama Danantara
Rencana inspeksi ini tidak akan dilakukan Purbaya sendirian. Ia menegaskan, langkah tersebut akan didampingi oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, lembaga yang memang memiliki mandat untuk mengawasi penempatan dana pemerintah di sejumlah bank.
“Saya tidak datang sendiri, tapi dengan Danantara. Jadi Danantara yang bawa saya ke sana. Ada yang bilang bukan hak saya, tapi saya ini Pengawas Danantara,” jelasnya.
Dengan demikian, kunjungan tersebut bukan hanya bentuk pengawasan simbolis, melainkan wujud konkret sinergi antara Kementerian Keuangan dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan pemanfaatan dana pemerintah tepat sasaran.
Soal Perbedaan Data
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga sempat menyinggung adanya perbedaan persepsi mengenai angka penyerapan dana. Namun, ia memastikan bahwa realisasi sebesar Rp10 triliun dari total Rp25 triliun memang mencerminkan serapan 40 persen.
“Itu 10 per 25, ya 40 persen. Masa nggak bisa hitung?” seloroh Purbaya sambil menegaskan perhitungan yang ia sampaikan sudah akurat.
Tanggapan BTN: Siap Percepat Penyaluran
Menanggapi pernyataan Menteri Keuangan, Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu memastikan pihaknya berkomitmen mempercepat penyaluran dana pemerintah sesuai jadwal yang ditetapkan.
Nixon mengungkapkan, BTN telah menyiapkan pipeline kredit senilai Rp27,5 triliun, bahkan lebih besar dari total dana Penempatan Uang Negara (PUN) sebesar Rp25 triliun. Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap ke berbagai segmen pembiayaan, mulai dari korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga pembiayaan berbasis syariah.
“Penyaluran dilakukan bertahap sesuai pipeline yang telah kami siapkan, mulai dari segmen korporasi, komersial, UMKM, konsumer, hingga syariah,” jelas Nixon.
Data Penyaluran Kredit
Nixon merinci bahwa hingga akhir September 2025, BTN telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,5 triliun. Namun, dari jumlah tersebut, yang baru direimburse oleh Kementerian Keuangan hanya sekitar Rp4,5 triliun. Sisanya direncanakan akan diajukan pada bulan Oktober ini.
Ia juga mengakui bahwa proses penyerapan dana di tahap awal berjalan lebih lambat dari ekspektasi. Faktor utama yang memengaruhi adalah karakteristik bisnis BTN yang dominan pada sektor pembiayaan perumahan, terutama Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Menurut Nixon, berbeda dengan jenis kredit komersial lain yang bisa cair dalam waktu singkat, proses KPR memerlukan prosedur lebih panjang, mulai dari verifikasi data nasabah, appraisal properti, hingga pencairan dana.
Optimisme Penyelesaian November 2025
Meski diakui ada keterlambatan di awal, BTN tetap optimistis bisa menuntaskan penyaluran seluruh dana Rp25 triliun hingga akhir November 2025. Nixon menegaskan, pipeline yang sudah disiapkan lebih dari cukup untuk menyerap seluruh dana pemerintah tersebut.
Dengan percepatan ini, BTN berharap dana PUN benar-benar dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian nasional, baik melalui peningkatan pembiayaan perumahan, penguatan sektor UMKM, maupun dukungan terhadap sektor riil lainnya.
Fokus Pemerintah: Dana Harus Bergerak ke Sektor Riil
Dari sisi pemerintah, pesan yang disampaikan Purbaya cukup jelas: dana sebesar Rp25 triliun tidak boleh berhenti hanya di neraca bank. Dana ini harus segera disalurkan agar bisa menggerakkan roda ekonomi, memperkuat konsumsi, serta mendukung pembiayaan sektor usaha.
Langkah tegas berupa sidak menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin penempatan dana hanya menjadi formalitas, melainkan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan dunia usaha.
Kasus lambatnya penyerapan dana pemerintah di BTN menjadi sorotan penting di tengah upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan serapan baru 40 persen atau Rp10 triliun dari total Rp25 triliun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan sidak bersama BPI Danantara untuk memastikan realisasi sesuai rencana.
Sementara itu, BTN melalui Direktur Utamanya, Nixon L.P. Napitupulu, menegaskan siap mempercepat penyaluran dengan pipeline kredit Rp27,5 triliun. Meski di tahap awal tersendat akibat karakteristik bisnis perumahan, BTN optimistis seluruh dana dapat terserap tuntas pada November 2025.
Bagi pemerintah, keberhasilan program ini akan menjadi bukti bahwa penempatan dana negara di perbankan bukan sekadar menjaga likuiditas, tetapi juga instrumen nyata untuk memperkuat sektor riil dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.
Rekomendasi
