Indonesia Kurangi Ketergantungan Batu Bara, Fokus Energi Bersih 2050
JAKARTA - Langkah besar tengah disiapkan Indonesia dalam upaya mewujudkan masa depan energi yang lebih berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan porsi penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik—yang saat ini mendominasi lebih dari separuh bauran energi nasional—akan turun signifikan menjadi hanya 30 persen pada tahun 2050.
Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai emisi nol bersih (net zero emission/NZE) pada 2060 sekaligus memperkuat transisi menuju energi bersih. Penurunan ketergantungan terhadap batu bara dilakukan secara bertahap, seiring peningkatan kapasitas energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Juga
Batu Bara Masih Dominan, Tapi Akan Digeser Perlahan
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Siti Sumilah Rita Susilawati, menjelaskan bahwa hingga kini batu bara masih menjadi sumber utama pasokan listrik di Tanah Air.
“Saat ini, sekitar 55 persen pembangkit listrik kita masih mengandalkan batu bara. Porsi ini akan dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan sumber energi baru dan terbarukan,” ujar Rita.
Pemerintah menilai peralihan ini tidak bisa dilakukan secara drastis karena batu bara masih menjadi tulang punggung sistem ketenagalistrikan nasional. Namun, arah kebijakan energi jelas: mengurangi emisi, memperluas penggunaan energi bersih, dan memastikan keberlanjutan pasokan listrik di tengah meningkatnya permintaan.
Teknologi Ramah Lingkungan Jadi Solusi Sementara
Meski batu bara akan tetap berperan dalam bauran energi hingga 2050, pemerintah menekankan pentingnya penggunaan teknologi rendah emisi dalam pembangkit yang masih beroperasi.
Rita menuturkan bahwa pemerintah telah menginstruksikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mulai menerapkan sistem ultra-superkritis (ultra-supercritical) pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Teknologi ini dinilai mampu menekan emisi karbon dioksida (CO?) secara signifikan dibandingkan teknologi konvensional.
“Batu bara masih akan memainkan peran dalam bauran energi Indonesia pada 2050. Namun, penerapan teknologi canggih seperti ultra-superkritis akan membantu menurunkan emisi karbon,” jelasnya.
Pendekatan tersebut mencerminkan strategi transisi ganda: menjaga keandalan pasokan listrik nasional sembari memperkenalkan inovasi untuk menekan dampak lingkungan dari sektor energi berbasis fosil.
Target Emisi Nol Bersih Butuh Kombinasi Strategi
Rita menegaskan bahwa target Indonesia mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 tidak bisa dicapai hanya dengan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Upaya tersebut harus diiringi dengan pengembangan teknologi, pencampuran energi, serta penerapan kebijakan lintas sektor.
“Mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, misalnya di sektor peleburan, merupakan titik awal yang baik. Kami telah mengarahkan peleburan untuk menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama mereka,” tambahnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya terbatas pada sektor ketenagalistrikan, tetapi juga mencakup industri berat seperti pertambangan dan peleburan logam yang selama ini menjadi penyumbang besar emisi karbon nasional.
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sejalan dengan Transisi Energi
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, namun dalam waktu bersamaan juga berkomitmen mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Menurut Rita, tantangan terbesar adalah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa harus bergantung pada energi kotor seperti batu bara. “Kami ingin membangun sistem energi yang tidak hanya handal, tapi juga bersih dan berkeadilan bagi masyarakat,” ujarnya.
Dengan strategi bauran energi yang lebih hijau, pemerintah berharap bisa menekan emisi sektor energi secara signifikan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di bidang teknologi hijau, energi surya, angin, panas bumi, dan bioenergi.
Dukungan Regulasi dan Investasi Jadi Kunci
Untuk mempercepat peralihan ke energi bersih, pemerintah tengah menyiapkan berbagai insentif dan kebijakan pendukung. Salah satunya melalui Revisi Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang menekankan peningkatan porsi energi terbarukan hingga lebih dari 30 persen dalam bauran energi nasional pada pertengahan abad ini.
Selain itu, Indonesia juga terus menjalin kerja sama internasional dengan berbagai lembaga pendanaan global untuk mendukung proyek pembiayaan transisi energi (Energy Transition Mechanism/ETM). Skema ini memungkinkan percepatan pensiun dini PLTU batu bara dan pengalihan investasinya ke energi bersih.
Kementerian ESDM menilai, investasi di sektor EBT kini semakin menarik, terutama karena harga teknologi hijau kian kompetitif. “Investasi akan menjadi motor penting dalam mendukung diversifikasi energi dan pencapaian target net zero,” kata Rita.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meski arah kebijakan sudah jelas, proses pengurangan porsi batu bara tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor tambang batu bara, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Untuk itu, pemerintah juga tengah merancang strategi transisi berkeadilan (just transition) yang bertujuan melindungi pekerja dan masyarakat di daerah penghasil batu bara. Upaya ini mencakup program pelatihan ulang tenaga kerja dan pengembangan ekonomi alternatif berbasis energi terbarukan.
“Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia. Kita ingin memastikan perubahan ini tidak meninggalkan siapa pun,” ujar Rita menegaskan.
Menuju Masa Depan Energi Lebih Bersih
Penurunan porsi batu bara dari 55 persen menjadi 30 persen pada 2050 menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju masa depan energi yang lebih bersih. Dengan kombinasi kebijakan, inovasi teknologi, serta dukungan investasi, pemerintah optimistis target emisi nol bersih 2060 dapat dicapai tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah Indonesia ini tidak hanya menandai transformasi besar dalam sistem energi, tetapi juga komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab global menghadapi krisis iklim.
Rekomendasi
