Percepat Transisi Energi, Bahlil Pangkas Izin PLTP dari Setahun Jadi 3 Bulan
JAKARTA - Dalam upaya mempercepat transisi menuju energi bersih, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan langkah besar yang akan memangkas proses perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Jika sebelumnya proses tersebut membutuhkan waktu hingga satu tahun, kini pemerintah menargetkan seluruh proses bisa diselesaikan hanya dalam tiga bulan.
Perubahan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menjadi bagian dari strategi nasional mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Bahlil menegaskan, langkah ini diambil untuk menyingkirkan hambatan birokrasi yang selama ini menghambat investasi di sektor energi ramah lingkungan.
Baca Juga
“Panas bumi itu izinnya bisa sampai satu tahun nggak selesai-selesai. Tetapi, sekarang kami sudah mulai ubah, cukup tiga bulan sudah selesai,” ujar Bahlil.
Regulasi Dipercepat untuk Tarik Investasi Energi Hijau
Menurut Bahlil, percepatan perizinan ini ditempuh melalui penyederhanaan regulasi, proses tender, dan mekanisme administratif lainnya. Ia menilai bahwa Indonesia membutuhkan aturan yang cepat, efisien, dan ramah investasi agar para pelaku industri energi bersih bisa segera merealisasikan proyeknya di lapangan.
“Sekarang kita perlu regulasi yang cepat, ramah investasi, dan bisa segera dieksekusi, tidak membuat para pemangku kepentingan yang ingin mengembangkan energi bersih terjebak oleh aturan yang berbelit-belit,” tuturnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap target transisi energi nasional dapat tercapai sesuai rencana. “Sehingga kita bisa mencapai target dari apa yang sudah direncanakan,” tambah Bahlil.
Solusi Cepat untuk Percepat Transisi Energi
Langkah ini, menurut Bahlil, merupakan salah satu solusi konkret dalam mempercepat transisi energi Indonesia dari sumber berbasis fosil menuju energi bersih. Ia menilai, hambatan birokrasi selama ini menjadi salah satu penyebab lambatnya perkembangan proyek-proyek energi terbarukan di Tanah Air.
Selain masalah regulasi, Bahlil juga menyoroti faktor pendanaan sebagai tantangan lain yang kerap dihadapi dalam proyek energi hijau. Namun, dengan sistem perizinan yang lebih efisien, diharapkan minat investor global terhadap pengembangan panas bumi di Indonesia semakin meningkat.
“Ini langkah penting agar Indonesia bisa bergerak lebih cepat dalam transisi energi. Tidak bisa lagi kita menunggu lama,” tegasnya.
Nilai Ekonomi Energi Hijau Makin Dirasakan
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyinggung peningkatan nilai ekonomi dari industri berbasis energi hijau di berbagai negara. Ia menyebut bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh green industry (industri ramah lingkungan) maupun green energy (energi ramah lingkungan) memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar global.
Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa arah kebijakan energi nasional tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi juga pada peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di era transisi energi dunia.
Menurutnya, Indonesia tidak boleh tertinggal dalam momentum global menuju energi bersih, mengingat potensi panas bumi yang dimiliki Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia.
Indonesia, Raksasa Energi Panas Bumi Dunia
Dengan kapasitas terpasang listrik panas bumi sebesar 2.744 megawatt (MW), Indonesia saat ini berada di posisi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat yang memiliki kapasitas 3.937 MW.
Data tersebut menunjukkan besarnya potensi yang dapat dioptimalkan, terutama dengan dukungan kebijakan baru yang mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi.
Bahlil menegaskan bahwa percepatan pengembangan energi panas bumi bukan hanya demi mencapai target nasional, tetapi juga untuk menempatkan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri energi global.
“Indonesia ini memiliki kekayaan alam luar biasa. Kalau izin bisa dipercepat, kita bisa jadi pemimpin di sektor panas bumi dunia,” ujar dia optimistis.
Pertamina Bidik Indonesia Jadi Raja Panas Bumi 2029
Langkah Bahlil tersebut juga sejalan dengan visi PT Pertamina (Persero) yang tengah berupaya menjadikan Indonesia sebagai ‘Raja Panas Bumi Dunia’ pada 2029. Melalui rencana penambahan kapasitas terpasang PLTP, Pertamina menargetkan posisi Indonesia bisa menyalip Amerika Serikat dalam waktu empat tahun ke depan.
Pertamina memproyeksikan peningkatan signifikan melalui eksplorasi dan optimalisasi sumber daya panas bumi di berbagai wilayah. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk percepatan izin, target ambisius tersebut semakin realistis untuk diwujudkan.
Kapasitas panas bumi yang besar serta dukungan kebijakan pro-investasi diyakini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global di sektor energi terbarukan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Langkah Strategis Menuju Energi Berkelanjutan
Kebijakan percepatan izin PLTP ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menata ulang sistem perizinan energi agar lebih adaptif dan mendukung investasi hijau. Selain mempercepat proyek yang sudah direncanakan, penyederhanaan proses juga diharapkan mampu menarik investor baru ke sektor energi panas bumi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda besar transisi energi nasional, yang menargetkan peningkatan porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran energi hingga mencapai lebih dari 30 persen pada 2050.
“Kalau kita masih terjebak dengan proses izin yang lama, bagaimana mau bersaing dengan negara lain yang sudah lebih dulu berlari,” kata Bahlil menekankan urgensi perubahan tersebut.
Menuju Masa Depan Energi Hijau yang Kompetitif
Percepatan izin pembangunan PLTP menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak lagi ingin terjebak dalam pendekatan birokratis yang menghambat inovasi. Dengan memangkas waktu izin dari satu tahun menjadi hanya tiga bulan, Indonesia menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah lingkungan.
Upaya ini juga akan mempercepat pencapaian target Net Zero Emission 2060, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di sektor energi panas bumi global.
Dengan kebijakan yang lebih progresif dan efisien, Indonesia tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga memastikan transformasi energi berjalan seimbang antara aspek lingkungan, ekonomi, dan keadilan sosial.
Rekomendasi
