Mensos Gus Ipul Beberkan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos

Mensos Gus Ipul Beberkan 9 Arah Kebijakan Strategis Kemensos

JAKARATA - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial (Kemensos) mempertegas arah kebijakannya melalui sembilan langkah strategis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut bahwa sembilan arah kebijakan ini menjadi pedoman penting untuk mematangkan Rencana Strategis (Renstra) sekaligus memantapkan capaian kinerja Kemensos di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Kebijakan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam Rapat Pimpinan Pejabat Tinggi Kemensos yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025. Melalui pernyataan tertulis pada Jumat, 10 Oktober 2025, Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh jajaran Kemensos harus menjadikan sembilan arah kebijakan ini sebagai panduan utama dalam penyusunan laporan satu tahun kinerja kementerian.

“Sembilan ini disusun di awal-awal saya dilantik waktu itu dan saya minta ini ditindaklanjuti. Saya ingin teman-teman sekretaris dan Dirjen semua berperan. Saya minta ini jadi pedoman dalam rangka untuk membuat laporan satu tahun Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujar Gus Ipul.

Baca Juga

Home Credit Adalah: Syarat, Cara Daftar, hingga Cek Angsuran

1. Penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam arah kebijakan pertama, Gus Ipul menekankan pentingnya penguatan basis data terpadu melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini menjadi fondasi dalam memastikan seluruh program sosial berjalan akurat, tepat sasaran, dan efisien.

Dengan basis data yang kuat, Kemensos dapat memastikan setiap bantuan sosial menjangkau penerima yang benar-benar membutuhkan tanpa tumpang tindih program antar lembaga.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

Kebijakan kedua adalah memperkuat kolaborasi dan integrasi program antara pusat dan daerah. Menurut Gus Ipul, koordinasi yang solid dengan pemerintah daerah akan mempercepat implementasi program sosial serta menciptakan sinergi yang saling mendukung antarinstansi.

Ia menegaskan bahwa Kemensos tidak bisa berjalan sendiri. “Kita harus memastikan bahwa program di pusat dan daerah saling menguatkan, bukan berjalan masing-masing,” ujarnya.

3. Pengembangan Care Economy melalui Pelatihan Caregiver

Dalam arah kebijakan ketiga, Kemensos mendorong lahirnya care economy, yaitu sistem ekonomi berbasis kepedulian sosial. Salah satunya dengan melatih anak-anak muda menjadi caregiver terlatih untuk merawat lansia dan anggota keluarga rentan.

“Prakteknya sederhana, anak-anak itu diajari untuk menjadi pendamping dengan memiliki keterampilan. Banyak keluarga yang memiliki orang tua tetapi anaknya tidak punya waktu untuk merawat. Maka bagi anak-anak yang terlatih ini ada kemungkinan pekerjaan baru,” kata Gus Ipul.

Kebijakan ini bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perawatan, tetapi juga membuka peluang kerja baru bagi generasi muda.

4. Perluasan Kerja Sama dengan Swasta dan Filantropi

Selanjutnya, arah kebijakan keempat menekankan pentingnya kemitraan antara Kemensos dengan sektor swasta, BUMN, dan lembaga filantropi.

“Nah ini yang mencoba menerjemahkan Dirjen Pemberdayaan Sosial sudah mulai. Ingat ya, saya ingin skalanya diperluas,” ujar Gus Ipul.

Kemitraan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program sosial, memperkuat pembiayaan berkelanjutan, serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin.

5. Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Pilar Sosial

Dalam arah kebijakan kelima, perhatian diberikan kepada pilar-pilar sosial seperti pendamping sosial, relawan, dan pekerja sosial yang telah diangkat menjadi ASN melalui jalur PPPK.

“PPPK sudah diangkat, tinggal sekarang bagaimana kapasitasnya ditingkatkan. Kemudian pola kerjanya dipertajam,” tegas Gus Ipul.

Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga sosial memiliki kompetensi yang memadai dan mendapatkan kesejahteraan yang layak dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

6. Penjaminan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Kebijakan keenam berfokus pada penjaminan bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan pentingnya pemanfaatan Kartu Kesejahteraan sebagai instrumen utama dalam distribusi bantuan yang transparan.

Selain itu, Kemensos juga memperkuat unit layanan sosial sebagai pusat keunggulan (center of excellence), termasuk Puskesos (Pusat Kesejahteraan Sosial), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan unit-unit pelayanan lainnya.

7. Penguatan Unit Layanan Sosial dan Inovasi Pelayanan

Masih berkaitan dengan efektivitas layanan, kebijakan ketujuh menyoroti pentingnya penguatan unit layanan sosial. Gus Ipul menilai, lembaga seperti Puskesos harus menjadi model pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata.

Langkah ini sekaligus menjadi dasar bagi Kemensos untuk membangun sistem pelayanan berbasis teknologi dan data, sehingga masyarakat bisa mengakses bantuan dengan lebih mudah dan efisien.

8. Integrasi Pemberdayaan KPM Lintas Kementerian

Arah kebijakan kedelapan menitikberatkan pada integrasi program pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lintas kementerian dan lembaga. Gus Ipul menargetkan bahwa pada tahun 2026, tidak ada lagi program sosial yang berjalan sendiri-sendiri.

“Maka itu saya minta per-tahun 2026, sudah tidak ada lagi kerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Integrasi ini diharapkan menciptakan pendekatan menyeluruh dalam penanganan kemiskinan, dengan sinergi antarinstansi yang memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

9. Pendidikan untuk Fakir Miskin melalui Sekolah Rakyat

Sebagai kebijakan strategis terakhir, Gus Ipul menegaskan pentingnya akses pendidikan bagi fakir miskin dan kelompok rentan. Kemensos akan memperluas program Sekolah Rakyat, yang menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin.

Langkah ini bukan hanya membuka peluang bagi anak-anak dari keluarga miskin untuk mengenyam pendidikan, tetapi juga menjadi strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Kemensos Mantapkan Arah Pembangunan Sosial Nasional

Melalui sembilan arah kebijakan tersebut, Kementerian Sosial mempertegas komitmennya untuk menghadirkan kebijakan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkeadilan.

Kemensos di bawah kepemimpinan Gus Ipul menargetkan agar setiap program tidak hanya menanggulangi kemiskinan secara jangka pendek, tetapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang menyeluruh—mulai dari basis data yang akurat hingga pemberdayaan ekonomi keluarga—Kemensos berharap capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting menuju transformasi sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan.