Kementerian ATR Siapkan Layanan Pertanahan Digital Tahun 2028
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan transformasi besar dalam layanan pertanahan dengan target sepenuhnya digital pada tahun 2028.
Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat mengakses layanan pertanahan, meningkatkan keamanan sertifikat tanah, serta mendorong efisiensi dan transparansi birokrasi.
“Mulai tahun 2028, layanan pertanahan diharapkan sudah fully digital dengan penerapan blockchain pertanahan dan smart contract,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Asnaedi.
Baca Juga
Transformasi digital layanan pertanahan sudah dimulai sejak 2024, ditandai dengan penerapan Sertifikat Elektronik di seluruh Kantor Pertanahan.
Langkah ini menandai awal perjalanan menuju sistem yang lebih modern dan aman, mengurangi risiko pemalsuan dokumen yang kerap merugikan masyarakat.
Langkah-Langkah Menuju Digitalisasi
Memasuki 2025, inovasi terus berkembang dengan adanya layanan Peralihan Hak Atas Tanah Elektronik yang hampir diterapkan di seluruh provinsi.
Sistem ini memungkinkan masyarakat melakukan proses jual-beli, hibah, atau warisan tanah secara digital, mempercepat prosedur administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan manual.
Mulai 2026, sertifikat tanah cetak atau konvensional akan menjadi opsi bagi masyarakat, karena seluruh sertifikat nantinya akan berbasis digital. Transformasi ini tidak hanya menjawab kebutuhan efisiensi, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kemudahan verifikasi dokumen tanah.
Blockchain dan Smart Contract
Penggunaan blockchain pertanahan menjadi salah satu tonggak utama transformasi digital ini. Blockchain memungkinkan setiap sertifikat tanah tercatat secara permanen dan transparan, sehingga tidak dapat dipalsukan.
Sementara itu, smart contract mendukung transaksi otomatis sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mengurangi birokrasi panjang dan risiko human error.
Menurut Asnaedi, penerapan teknologi ini sekaligus menyiapkan fondasi layanan pertanahan modern yang bisa diakses dari mana saja, kapan saja, tanpa harus datang ke kantor pertanahan secara fisik.
Generative AI untuk Layanan Cerdas
Kementerian ATR/BPN juga tengah menyiapkan Generative Artificial Intelligence (AI) Pertanahan, sistem cerdas yang mampu mengintegrasikan seluruh peraturan dan petunjuk teknis pertanahan.
AI ini akan membantu petugas dalam mengambil keputusan, mempercepat proses administrasi, serta berpotensi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan.
Dengan AI, masyarakat bisa mendapatkan layanan lebih cepat dan akurat, sementara pejabat pertanahan dapat memonitor seluruh proses administrasi secara real-time. Integrasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan layanan digital yang terpercaya dan inovatif.
Peran Generasi Milenial dan Z
Transformasi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga manusia penggeraknya. Menteri ATR menekankan pentingnya peran generasi milenial (Y) dan Z dalam mendukung perubahan ini. Kedua generasi ini memiliki keseimbangan antara hard skill dan soft skill, sehingga mampu menciptakan inovasi yang relevan dan efektif.
“Kita berharap munculnya Gen Y dan Z yang matang secara ilmu, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemauan kuat ini menjadi fondasi untuk menjadi motor penggerak transformasi digital ATR/BPN. Teman-teman semua yang ada di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) merupakan bagian dari generasi tersebut,” ujar Asnaedi.
STPN Siap Bertransformasi Menjadi Politeknik
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) saat ini tengah mempersiapkan diri untuk bertransformasi menjadi Politeknik. Perubahan ini diharapkan memberi kesempatan bagi taruna/i untuk memperoleh pendidikan yang lebih aplikatif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan digital di sektor pertanahan.
Dengan bekal keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, taruna/i STPN yang menjadi bagian dari generasi Y dan Z dapat berperan langsung dalam implementasi layanan digital pertanahan, mulai dari sertifikasi tanah elektronik hingga penerapan blockchain dan smart contract.
“Dengan transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan menjadi Politeknik, diharapkan Taruna/i akan lebih percaya diri, kreatif, dan siap menjadi bagian dari masa depan ATR/BPN dan bangsa Indonesia,” tambah Asnaedi.
Dampak Transformasi Digital bagi Masyarakat
Layanan pertanahan digital diharapkan memberikan berbagai manfaat nyata bagi masyarakat. Proses pendaftaran dan peralihan hak tanah akan lebih cepat, aman, dan transparan.
Sertifikat digital juga meminimalkan risiko pemalsuan dan mempermudah verifikasi bagi pihak ketiga, seperti bank atau instansi pemerintahan.
Selain itu, masyarakat di daerah terpencil juga dapat mengakses layanan pertanahan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pertanahan, sehingga pemerataan layanan menjadi lebih optimal.
Tantangan dan Strategi Implementasi
Implementasi digitalisasi pertanahan tidak lepas dari tantangan, termasuk infrastruktur jaringan internet, literasi digital masyarakat, serta kesiapan pegawai kantor pertanahan.
Menteri ATR menekankan perlunya pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi secara berkala untuk memastikan semua pihak memahami sistem baru.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme keamanan data yang ketat agar setiap transaksi digital aman dari ancaman siber. Hal ini menjadi prioritas agar masyarakat merasa nyaman menggunakan layanan digital.
Transformasi digital layanan pertanahan oleh Kementerian ATR/BPN merupakan langkah strategis untuk menghadirkan layanan modern, aman, dan efisien.
Mulai dari penerapan sertifikat elektronik, blockchain, smart contract, hingga Generative AI, semua diarahkan untuk kemudahan masyarakat dan peningkatan kinerja instansi.
Peran generasi milenial dan Z, khususnya taruna/i STPN, menjadi kunci kesuksesan implementasi layanan digital ini.
Dengan persiapan matang dan dukungan teknologi canggih, layanan pertanahan sepenuhnya digital diharapkan terwujud pada 2028, membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Rekomendasi
