Sri Mulyani: Polri Harus Ikut Jaga Kesehatan APBN dan Stabilitas Ekonomi Nasional
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sambutannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025, ia menekankan bahwa stabilitas fiskal dan ekonomi tidak bisa terwujud tanpa dukungan aparat penegak hukum, khususnya Polri.
“Kepolisian juga punya tanggung jawab ikut menjaga kesehatan APBN,” ujar Sri Mulyani dalam acara yang digelar di Jakarta.
Penegasan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah terus mengarahkan APBN agar tetap fokus pada pembiayaan program-program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan. Sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, membutuhkan pengawasan dan pengamanan agar dapat terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.
Baca Juga
Menurut Sri Mulyani, Polri memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawal pelaksanaan program-program tersebut agar tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga didukung dengan stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang kuat.
“Kami berharap Kepolisian untuk menjaga kepastian hukum, keamanan, ketenangan masyarakat, sehingga kita bisa menjaga ekonomi bergerak secara baik,” lanjutnya.
Kolaborasi Polri dan Kemenkeu: Dari Pajak hingga Bea Cukai
Sri Mulyani juga menyoroti kerja sama yang telah terjalin erat antara Polri dan Kementerian Keuangan dalam beberapa sektor penting. Salah satu bentuk sinergi yang disebutkan adalah kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pemberantasan penyelundupan narkotika serta pelanggaran kepabeanan lainnya. Polri juga dilibatkan aktif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengamankan penerimaan negara.
Kerja sama ini dinilai vital untuk memastikan sumber-sumber penerimaan negara tetap aman dan terjaga dari upaya kriminal yang merugikan keuangan negara. Terlebih, tantangan yang dihadapi saat ini bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga situasi global yang penuh ketidakpastian.
Ancaman Global dan Pentingnya Ketahanan Nasional
Dalam forum tersebut, Menkeu juga mengingatkan tentang berbagai ancaman global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Mulai dari meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Eropa, disrupsi rantai pasok global, hingga krisis perubahan iklim, semuanya memberi tekanan tersendiri terhadap kinerja ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.
“Sebagai bangsa besar, geografinya besar, populasinya besar, ekonominya besar, kita perlu untuk terus meneliti dan melakukan evaluasi terhadap cara kita mengelola negara. Agar amanat Undang-Undang Dasar yang disebut ‘melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia’ itu bisa betul-betul kita yakini terjaga,” tegasnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa memperkuat ketahanan nasional tidak bisa hanya dilakukan di sektor pertahanan dan keamanan saja. Stabilitas ekonomi menjadi pondasi utama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia mengajak semua elemen negara, termasuk Polri, untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas nasional, baik dari sisi fiskal maupun sosial.
Menjaga Kepercayaan Publik dan Iklim Investasi
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran Polri dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara dan pemerintah. Dengan menciptakan iklim hukum yang adil dan aman, Polri berperan langsung dalam mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Iklim usaha yang kondusif dan kepastian hukum yang dijaga secara konsisten akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.
Hal ini menjadi sangat penting di tengah upaya pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan produktivitas sektor UMKM. Tanpa dukungan keamanan dan kepastian hukum, maka pertumbuhan ekonomi bisa terganggu dan pembangunan menjadi terhambat.
Harapan untuk Sinergi yang Lebih Kuat
Menutup sambutannya, Sri Mulyani menyampaikan harapan agar sinergi antara Kementerian Keuangan dan Polri terus diperkuat di masa depan. Ia percaya bahwa kemajuan Indonesia dalam berbagai sektor akan sangat dipengaruhi oleh seberapa kuat kerja sama antar lembaga negara, khususnya dalam menjaga keuangan negara, melindungi masyarakat, dan menciptakan ketertiban umum.
“Kami berharap kerja sama ini bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Kita jaga bersama negara ini, dan kita jaga masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
Penegasan Strategis Menkeu: APBN Bukan Sekadar Angka
Pernyataan Sri Mulyani kali ini menggarisbawahi bahwa APBN bukanlah sekadar dokumen fiskal berisi angka-angka. Lebih dari itu, APBN adalah alat utama pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, peran Polri menjadi sangat krusial: sebagai garda depan dalam menjamin bahwa setiap rupiah anggaran negara dapat digunakan secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Penunjukan Polri sebagai mitra strategis dalam menjaga APBN menunjukkan pendekatan lintas sektoral yang kini diambil pemerintah. Dengan memperkuat sinergi antarlembaga, diharapkan efektivitas kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional bisa semakin meningkat di tengah berbagai tantangan zaman.
Ajakan Sri Mulyani kepada Polri untuk turut menjaga kesehatan APBN bukanlah permintaan biasa. Ini adalah pesan strategis untuk memperkuat sinergi antara stabilitas fiskal dan keamanan nasional. Di tengah dinamika global dan domestik yang kompleks, kolaborasi antarsektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional.
Dengan komitmen bersama antara Kementerian Keuangan dan Polri, Indonesia diharapkan mampu menjaga kesinambungan fiskal, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Rekomendasi
.jpg)
