Riset Indo Premier: Prospek Emiten Sawit Indonesia Mulai Membaik
JAKARTA – Sektor perkebunan saat ini masih mengalami tekanan yang dipicu oleh perubahan kebijakan ekspor minyak sawit mentah (CPO) di Indonesia, di mana hal tersebut ikut memengaruhi arus perdagangan di tingkat regional.
Kendati demikian, pihak Indo Premier Sekuritas melihat bahwa prospek untuk sektor sawit sudah mulai menunjukkan perbaikan.
Kondisi ini terjadi sejalan dengan kekhawatiran pelaku pasar yang mulai mereda terkait kebijakan single desk ekspor yang dijalankan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
Melalui laporan riset yang dirilis pada 17 Juni 2026, analis dari Indo Premier Sekuritas, Halima Yefany bersama Aurelia Barus, memaparkan bahwa turunnya volume ekspor CPO dari Malaysia pada Mei 2026 bukan disebabkan oleh melemahnya permintaan global.
Faktor utamanya melainkan karena semakin melebarnya selisih potongan (diskon) harga untuk CPO asal Indonesia.
Tercatat bahwa total produksi minyak sawit di Malaysia menyentuh angka 2,2 juta ton pada Mei 2026, atau mengalami penurunan sebesar 8 persen secara bulanan (month-to-month/mom).
Dengan performa tersebut, akumulasi produksi selama lima bulan pertama di tahun 2026 menembus 11 juta ton, atau mengalami kenaikan sebesar 2 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).
Di sisi lain, volume produksi CPO Malaysia sendiri berada di angka 1,5 juta ton pada Mei 2026, mencatatkan penurunan sebesar 7 persen secara bulanan.
Jika dihitung secara kumulatif, jumlah produksi CPO Malaysia sepanjang rentang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 7,4 juta ton.
Angka ini mengalami kenaikan sebesar 1,5 persen secara yoy, atau setara dengan 37 persen dari total target proyeksi produksi tahunan yang ditetapkan oleh MPOB untuk tahun 2026.
Sementara itu, untuk volume ekspor CPO Malaysia mengalami penyusutan hingga 17 persen secara bulanan menjadi 1,7 juta ton pada Mei 2026. Tren penurunan ini terbilang tidak lazim, mengingat performa ekspor pada bulan Mei di periode tahun 2024 hingga 2025 biasanya justru memperlihatkan pertumbuhan sebesar 4 sampai 25 persen secara bulanan.
Berdasarkan analisis dari Indo Premier, kemerosotan ekspor tersebut kemungkinan besar dipicu oleh langkah China serta India yang mengalihkan pemesanan mereka ke CPO asal Indonesia. Langkah beralihnya pasar ini disebabkan oleh harga dari Indonesia yang jauh lebih kompetitif dan murah menjelang diberlakukannya regulasi single desk ekspor.
Dampak dari lesunya angka ekspor tersebut membuat stok persediaan akhir dari CPO Malaysia membengkak menjadi 3,1 juta ton pada Mei 2026, dari yang sebelumnya sebesar 3 juta ton pada April 2026. Walau begitu, Indo Premier memproksikan bahwa volume ekspor Malaysia akan segera pulih kembali seiring dengan mulai menyempitnya jarak selisih harga CPO antara Indonesia dan Malaysia.
Pelebaran Diskon CPO Indonesia Dipicu oleh Kekhawatiran DSI
Berdasarkan pada acuan FOB Dumai, harga CPO Indonesia terpantau melemah sebesar 3 persen secara bulanan menjadi Rp15,2 juta per ton pada periode Mei 2026. Di waktu yang sama, harga acuan CPO untuk Malaysia mencatatkan penurunan yang cenderung lebih landai, yakni hanya sebesar 1 persen menjadi 4.500 ringgit Malaysia per ton.
Situasi ini memicu diskon harga untuk CPO Indonesia terhadap komoditas Malaysia melebar hingga menyentuh angka 24 persen pada Mei 2026, bertambah dari posisi April 2026 yang berada di kisaran 20 persen. Pihak Indo Premier berpandangan bahwa semakin lebarnya celah diskon ini merupakan imbas dari kecemasan pasar atas penerapan kebijakan DSI serta adanya aksi jual panik yang dilakukan oleh para pelaku eksportir.
Jika melihat secara tahun berjalan (YtD) 2026, rata-rata harga CPO di Indonesia telah menyentuh Rp15,1 juta per ton, atau terkoreksi naik sebesar 6 persen dari rata-rata harga di sepanjang tahun 2025. Perolehan tersebut bagaimanapun dinilai masih berada di bawah angka estimasi para analis.
Meski demikian, Indo Premier tetap memproyeksikan adanya potensi kenaikan harga CPO pada paruh kedua atau semester II-2026. Hal ini didorong oleh potensi berkurangnya suplai global akibat adanya implementasi program mandatori biodiesel B50 yang digulirkan di Indonesia.
Fungsi DSI Dinilai Memberikan Dampak Lebih Positif
Pihak Indo Premier juga menangkap adanya perkembangan yang lebih konstruktif terkait arah kebijakan DSI setelah melakukan proses diskusi langsung dengan pihak Danantara. Merujuk pada hasil komunikasi tersebut, fungsi utama dari DSI setelah melewati masa peralihan per tanggal 1 Januari 2027 mendatang bukanlah bertindak sebagai pelaku dagang (trader), melainkan berperan sebagai fasilitator atau perantara tunggal dalam tiap aktivitas ekspor.
Untuk sistem penentuan harga CPO sendiri akan tetap diserahkan dan diputuskan melalui mekanisme pasar secara murni. Peran DSI ke depannya adalah untuk menjembatani sekaligus melakukan pengawasan pada operasional ekspor demi meminimalkan celah terjadinya praktik under-invoicing.
DSI nantinya juga memiliki peluang untuk memberlakukan penarikan biaya untuk keperluan proses verifikasi serta administrasi.
Meski begitu, Indo Premier memandang skema baru ini sebagai sebuah sinyalemen positif, karena mengindikasikan bahwa risiko tersedotnya margin keuntungan dari pihak produsen tergolong kecil, walaupun untuk detail struktur pembiayaannya masih membutuhkan kejelasan lebih lanjut.
Di sisi yang lain, arahan dari pihak pemerintah yang menginstruksikan adanya kenaikan harga tandan buah segar (TBS) sebesar 10 persen dalam rangka menyokong para petani sawit nyatanya masih belum diimplementasikan di lapangan.
“Berdasarkan diskusi kami dengan perusahaan, instruksi tersebut belum diterapkan dan harga masih bergerak mengikuti mekanisme pasar,” sebagaimana dilansir dari berita sumber tulis Halima dan Aurelia.
Jika regulasi tersebut nantinya benar-benar diterapkan secara penuh, Indo Premier memberikan proyeksi bahwa akan ada risiko koreksi laba sebesar 3 sampai 39 persen pada estimasi performa kinerja periode 2026-2028.
Dalam skenario ini, PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) diprediksi menjadi emiten yang paling terdampak nyata karena tingkat ketergantungannya yang cukup tinggi pada pasokan TBS dari pihak luar (eksternal).
Seiring dengan mulai meredanya kekhawatiran pelaku pasar atas kebijakan DSI ini, Indo Premier pun menetapkan untuk mempertahankan status rekomendasi overweight bagi sektor perkebunan.
Penilaian rekomendasi ini turut diperkuat oleh nilai valuasi yang dirasa semakin atraktif, menyusul terjadinya koreksi pada harga saham di sektor kelapa sawit sebesar 14 hingga 23 persen sejak tanggal 18 Mei 2026 lalu.
Namun demikian, pihak analis memberikan catatan penting bahwa dinamika regulasi tetap menjadi aspek krusial utama yang wajib dipantau secara berkala oleh para investor.
