Sokong Target Ekspor, IISIA Minta Dukungan Enam Kebijakan Strategis
JAKARTA - Sektor industri baja di dalam negeri menyatakan kesiapannya dalam menyokong target yang dicanangkan pemerintah untuk mengerek porsi ekspor manufaktur dari yang semula 20% menjadi 30% dari total penjualan industri berskala nasional. Walakin, para pelaku usaha di sektor ini menilai jika sejumlah sokongan regulasi amat dinantikan agar pencapaian target tersebut dapat berjalan secara optimal.
Ketua Umum Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Harry Warganegara mengutarakan, pihaknya menyambut positif target tersebut lantaran mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat daya saing industri lokal, terutama pada sektor hilirisasi besi dan baja, sekaligus memperluas jangkauan pasar komoditas Indonesia ke kancah global. “Dari sisi industri baja, kapasitas produksi nasional masih memiliki ruang untuk mendukung peningkatan produksi, khususnya untuk kebutuhan ekspor,” ujar Harry sebagaimana dilansir dari berita sumber pada Minggu (14/6/2026).
Ia menambahkan, ekspansi penjualan ke luar negeri dapat menjadi instrumen untuk mengoptimalkan utilisasi industri baja dalam negeri serta memperkuat efisiensi operasional secara menyeluruh.
Kendati demikian, Harry mengingatkan kalau akselerasi ekspor ini mesti diimplementasikan lewat perencanaan yang matang dengan berfokus pada komoditas yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Bukan cuma itu, pemenuhan kebutuhan untuk pasar domestik pun tetap wajib diposisikan sebagai skala prioritas.
“Ekspor harus dilakukan secara terukur dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri yang masih menjadi prioritas,” katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Untuk mengawal lonjakan ekspor manufaktur tersebut, IISIA menilai bahwa pemerintah perlu memperkokoh beberapa regulasi yang strategis.
Pertama, memperkuat instrumen pengamanan perdagangan guna mengantisipasi praktik dumping serta lonjakan produk impor yang berpotensi memukul industri dalam negeri.
Kedua, meningkatkan efisiensi di sektor logistik dan infrastruktur pelabuhan guna memangkas ongkos distribusi ekspor maupun impor untuk bahan baku.
Ketiga, memfasilitasi transisi industri hijau melalui pemberian insentif investasi, kemudahan akses pendanaan, hingga pemanfaatan teknologi rendah emisi karbon.
Langkah ini dinilai sangat vital agar produk baja buatan Indonesia mempunyai daya saing kuat di pasar internasional yang saat ini semakin menitikberatkan isu keberlanjutan.
Keempat, pemerintah diharapkan memperlebar jalinan kerja sama perdagangan internasional serta mengintensifkan diplomasi ekonomi untuk membuka penetrasi pasar baru sekaligus meminimalkan hambatan tarif dan non-tarif di negara tujuan ekspor.
Di luar poin-poin tersebut, Harry juga menggarisbawahi pentingnya stabilitas harga energi, khususnya dalam implementasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang dianggapnya belum terdistribusi merata dan belum konsisten pada pelbagai sektor industri.
“Stabilitas dan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri baja nasional,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
IISIA pun berharap pihak pemerintah mau memfasilitasi stimulus ekspor, baik lewat skema insentif fiskal perpajakan maupun fasilitas pendanaan berkurs suku bunga rendah bagi para pelaku ekspor. Menurut Harry, opsi kebijakan tersebut mampu memicu stimulasi secara langsung terhadap daya saing produk lokal di kancah internasional.
Lewat keberadaan dukungan regulasi yang presisi, Harry meyakini kalau industri baja dalam negeri tidak hanya andal dalam memenuhi kebutuhan pembangunan domestik, namun juga sanggup tampil sebagai motor utama dalam merealisasikan target lonjakan ekspor manufaktur tanah air.
“Industri baja berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah,” tutupnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
