Cak Imin Paparkan Arahan Prabowo Terkait UMKM dan Hapus Kemiskinan

cak imin (Sumber Gambar : sinpo.id)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).

Cak Imin menyampaikan laporan mengenai penguatan pemberdayaan masyarakat melalui dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perluasan jaring perlindungan sosial, serta percepatan langkah pengentasan kemiskinan di tingkat nasional.

“Presiden akan terus memberikan perhatian serius kepada UMKM dan ekonomi kreatif kami. Semua program-program yang sudah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemenko beserta kementerian-kementerian itu akan terus dilanjutkan. Terutama untuk UMKM, akan mendorong dan terus meminta, memerintahkan kepada jajaran kementerian dan lembaga agar terus memfasilitasi UMKM kami untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Baca Juga

Loker Astra Daihatsu 2026: Tersedia Lowongan untuk Tiga Posisi Strategis

Ia menjelaskan lebih mendalam bahwa pemerintah berkomitmen mendorong kementerian, lembaga, hingga BUMN untuk memfasilitasi kemajuan UMKM. 

Hal ini mencakup pemanfaatan aset serta ruang yang belum maksimal untuk dijadikan lokasi pemasaran, pameran produk, maupun penyelenggaraan festival UMKM. Di samping itu, pemerintah memiliki rencana menambah alokasi anggaran khusus demi mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

“Tahun ini akan ditambahi anggaran khusus untuk seluruh kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif. Saya mengajukan tidak kurang dari 1 triliun dan insyaAllah akan terus ditambah untuk kegiatan-kegiatan yang mendorong tumbuh kembangnya UMKM kami. Selain terus menggerakkan kredit yang dipermudah dan terutama kredit usaha kecil dan menengah, Kredit Usaha Rakyat (KUR),” kata dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Pada aspek perlindungan sosial, Cak Imin memaparkan bahwa alokasi APBN untuk program perlindungan sosial saat ini sudah menyentuh angka Rp508,2 triliun.

“Hari ini APBN kami sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kami. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” ujar dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Dalam pertemuan itu, Cak Imin juga menguraikan bahwa pemerintah terus melakukan integrasi data penerima manfaat agar sasaran lebih tepat. Pemerintah memastikan distribusi bantuan sosial berjalan akurat dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Cak Imin sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Selanjutnya, Cak Imin menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai wilayah prioritas untuk pengentasan kemiskinan. 

Strategi tersebut dilakukan guna mendukung target penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2026, serta menargetkan angka kemiskinan turun hingga 5% pada tahun 2029.

“Kami optimistis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” tutur dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.