Wajib Pajak Orang Pribadi Dominasi Laporan SPT Tahunan Hingga Akhir Maret
JAKARTA – Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, tercatat sekitar 9.665.246 wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) mereka melalui sistem Coretax milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga 28 Maret 2026.
Dari total tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan, yakni 8.491.269 pelapor. Sementara itu, WP OP non-karyawan mencapai 974.791 wajib pajak.
Pelaporan SPT Tahunan Badan juga terus berjalan, dengan 197.327 badan usaha menggunakan kurs rupiah dan 139 badan menggunakan kurs dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan wajib pajak badan dengan beda tahun buku mencapai 1.699 pelapor dengan kurs rupiah, serta 21 pelapor menggunakan kurs dolar AS.
Baca JugaBank Indonesia Perkuat Instrumen SVBI Dan SUVBI Demi Stabilitas Rupiah Global
Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat dan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak meskipun di tengah libur panjang Nyepi dan Idulfitri 2026.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa meskipun batas pelaporan bagi WP OP semula ditetapkan 31 Maret 2026, perpanjangan hingga 31 April 2026 diperlukan.
“Jadi sebenarnya yang kami siapkan adalah pemberian relaksasi pengenaan sanksi administrasi untuk SPT Tahunan PPh WP OP yang disampaikan setelah batas waktu 31 Maret,” ungkap Inge.
Aktivasi Akun Coretax Meningkat Signifikan
Selain pelaporan, DJP mencatat jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax mencapai 17.143.733. Dari jumlah tersebut, WP OP sebanyak 16.090.048, WP Badan 962.999, WP Instansi Pemerintah 90.459, dan WP PMSE sebanyak 227.
Aktivasi akun Coretax menjadi indikator penting dalam kesiapan wajib pajak memanfaatkan layanan digital DJP, termasuk kemudahan pengisian SPT secara online dan pengelolaan dokumen perpajakan dengan lebih praktis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya sistem Coretax untuk mendukung kelancaran pelaporan. Menurutnya, perpanjangan periode pelaporan dari 31 Maret menjadi 31 April 2026 juga mempertimbangkan faktor libur panjang yang kerap memengaruhi aktivitas masyarakat serta kapasitas sistem dalam menampung akses bersamaan. “Sebagian orang kan mengalami hal itu, yasudah kita perpanjang,” tegas Purbaya.
Dengan meningkatnya aktivasi akun Coretax, DJP berharap proses pelaporan menjadi lebih efisien, mengurangi antrean di kantor pajak, dan meminimalkan risiko kesalahan data.
Layanan digital ini sejalan dengan transformasi perpajakan Indonesia menuju era paperless, yang memudahkan wajib pajak sekaligus memperkuat pengawasan administrasi pajak secara elektronik.
Perpanjangan Batas Waktu dan Relaksasi Sanksi
Keputusan perpanjangan batas akhir pelaporan SPT Tahunan WP OP disebabkan oleh kombinasi faktor libur nasional dan evaluasi sistem Coretax. Libur panjang Nyepi dan Idulfitri menyebabkan pergeseran aktivitas masyarakat, sehingga pelaporan pajak yang seharusnya bertepatan dengan akhir Maret berpotensi tertunda.
Selain itu, DJP juga mempertimbangkan kendala teknis sistem, termasuk kapasitas server dan kemungkinan keterlambatan loading halaman Coretax yang dialami beberapa wajib pajak.
Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa keputusan perpanjangan ini diambil agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam melaporkan SPT, sekaligus mencegah pelanggaran administratif akibat kendala sistem.
Relaksasi sanksi administrasi menjadi bagian dari strategi DJP untuk mendukung kepatuhan. Inge Diana Rismawanti menyatakan, opsi ini akan diterapkan dengan memperhatikan evaluasi pelaporan masyarakat hingga akhir Maret 2026.
“Opsi lain yang dipertimbangkan ialah dengan memberikan keringanan sanksi administrasi bila pelaporan SPT tahunan 2025 WP OP ini melampaui batas waktu 31 Maret,” jelasnya.
Langkah ini juga menunjukkan fleksibilitas pemerintah dalam menyeimbangkan kepatuhan pajak dan kenyamanan wajib pajak di tengah kondisi libur panjang, memastikan tidak ada kesulitan administratif yang menghambat kepatuhan.
Distribusi Pelaporan Berdasarkan Jenis Wajib Pajak
Data DJP mengindikasikan perbedaan signifikan antara pelaporan WP OP karyawan dan non-karyawan. WP OP karyawan mendominasi angka pelaporan karena biasanya terhubung langsung dengan mekanisme potong gaji dan payroll. Sedangkan WP OP non-karyawan lebih beragam, mencakup individu dengan usaha mandiri atau profesi bebas.
Pelaporan SPT Tahunan Badan, meskipun jumlahnya relatif kecil dibanding WP OP, tetap menjadi fokus DJP karena melibatkan transaksi besar dan kepentingan fiskal signifikan.
Dari total pelapor badan, sebagian menggunakan kurs rupiah dan sebagian menggunakan kurs dolar AS, menyesuaikan dengan transaksi dan laporan keuangan masing-masing entitas.
Peningkatan aktivasi akun Coretax juga memberikan gambaran distribusi kewajiban perpajakan di berbagai kategori wajib pajak.
Dengan lebih dari 16 juta WP OP dan hampir satu juta WP Badan telah mengaktifkan akun, DJP menekankan pentingnya digitalisasi untuk memudahkan pelaporan, audit, dan administrasi perpajakan secara berkelanjutan.
Evaluasi Sistem dan Optimisasi Pelaporan Digital
DJP menegaskan bahwa evaluasi pelaporan SPT Tahunan hingga akhir Maret 2026 akan menjadi dasar kebijakan lebih lanjut. Perpanjangan batas pelaporan dan pemberian relaksasi sanksi administrasi merupakan strategi untuk memastikan sistem Coretax berfungsi optimal, serta wajib pajak dapat melapor tanpa hambatan.
Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kendala teknis dapat memengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, DJP terus mengembangkan fitur Coretax, meningkatkan kapasitas server, serta memberikan panduan dan bantuan teknis bagi wajib pajak.
Dengan demikian, proses pelaporan SPT Tahunan dapat berjalan lancar, akurat, dan tepat waktu, sekaligus mendukung transparansi serta akuntabilitas administrasi perpajakan di Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa tujuan utama perpanjangan ini bukan untuk mempermudah sanksi, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan sistem digital secara maksimal, terutama di tengah periode libur panjang.
Dengan langkah ini, DJP berharap tingkat kepatuhan pajak terus meningkat, tanpa mengorbankan kenyamanan dan efisiensi sistem.
Rekomendasi
