Kadin Dorong Regulasi Digital Memberi Ruang Tumbuh Pelaku UMKM Nasional

Kadin Dorong Regulasi Digital Memberi Ruang Tumbuh Pelaku UMKM Nasional

JAKARTA - Perkembangan ekonomi digital Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam aktivitas masyarakat. 

Transformasi digital telah memengaruhi berbagai sektor industri, mulai dari perdagangan, transportasi, hingga layanan keuangan modern yang semakin terintegrasi dengan platform digital. 

Di tengah dinamika tersebut, kebutuhan akan regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara keamanan masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin penting.

Baca Juga

Blok Gas Corridor Masih Jadi Andalan Pasokan Energi Domestik Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa regulasi digital harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, perlindungan masyarakat, serta ruang inovasi bagi pelaku usaha. 

Regulasi yang terlalu ketat berpotensi menghambat inovasi teknologi dan mengurangi daya saing ekonomi digital Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang adaptif dan berbasis dialog menjadi strategi yang diharapkan dapat menghasilkan ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

Kepala Badan Ekosistem Digital Kadin Firlie Ganinduto menyampaikan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan digital mampu menjaga keamanan masyarakat tanpa menutup peluang pertumbuhan sektor usaha digital. 

Regulasi yang baik bukan hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga sebagai katalis yang mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan teknologi baru di Indonesia.

Pentingnya Ruang Tumbuh Ekonomi Digital

Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang. 

Dengan populasi pengguna internet yang terus meningkat, peluang pengembangan layanan berbasis teknologi semakin terbuka lebar bagi pelaku usaha kecil maupun besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas bisnis.

Firlie menegaskan bahwa kebijakan digital seharusnya tidak bersifat membatasi aktivitas ekonomi, melainkan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri. 

Perlindungan terhadap UMKM, masyarakat, dan kepentingan nasional tetap harus menjadi prioritas utama, tetapi pendekatan implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati dan realistis.

Salah satu tantangan utama dalam penyusunan regulasi digital adalah memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat mengikuti dinamika perkembangan teknologi yang sangat cepat. 

Model bisnis digital sering berubah mengikuti inovasi teknologi, sehingga regulasi yang kaku dapat berisiko menjadi tidak relevan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, konsep regulasi adaptif menjadi salah satu solusi yang diusulkan oleh pelaku industri.

Diskusi PP Tunas dan Penilaian Risiko PSE

Dalam pembahasan mengenai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), Kadin menyoroti perlunya kejelasan dalam komponen penilaian risiko bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menurut Firlie, definisi parameter risiko dalam rancangan aturan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih mendalam. Hal ini penting agar tidak terjadi interpretasi yang berbeda antara regulator dan pelaku industri. 

Mekanisme penilaian risiko harus mempertimbangkan karakteristik model bisnis masing-masing perusahaan dalam ekosistem digital Indonesia.

Ketidakjelasan parameter risiko dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha dan memengaruhi keputusan investasi di sektor teknologi. 

Oleh sebab itu, Kadin berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih detail terkait metodologi penilaian risiko, indikator keamanan sistem, serta mekanisme implementasi yang transparan.

Pendekatan berbasis data dan kajian empiris dinilai lebih efektif dalam merumuskan kebijakan digital yang berkelanjutan. 

Regulasi yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap industri akan membantu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan masyarakat dan pertumbuhan sektor ekonomi digital.

Keterlibatan Industri dalam Penyusunan Regulasi

Kadin menekankan bahwa pelaku industri sebaiknya dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan digital. Partisipasi industri tidak seharusnya hanya dilakukan pada tahap akhir pembahasan regulasi, tetapi harus dimulai sejak tahap perencanaan awal.

Keterlibatan awal industri memungkinkan pemerintah memperoleh masukan yang lebih komprehensif mengenai kondisi lapangan, kebutuhan teknologi, serta dampak ekonomi dari setiap kebijakan yang akan diterapkan. Dialog yang terbuka antara regulator dan pelaku usaha dapat mengurangi potensi kesalahan kebijakan yang mungkin muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap model bisnis digital.

Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam penyusunan regulasi digital juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia. Kejelasan aturan dan transparansi proses penyusunan kebijakan menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Kadin berharap pemerintah dapat terus membuka ruang diskusi yang bermakna dengan pelaku industri digital. Regulasi yang ideal adalah regulasi yang mampu melindungi masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi inovasi teknologi untuk berkembang secara optimal.

Harapan Kadin untuk Ekosistem Digital Indonesia

Ke depan, Indonesia diharapkan mampu memiliki kerangka regulasi digital yang tidak hanya berorientasi pada pengawasan, tetapi juga pada pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berdaya saing global. Regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi akan membantu Indonesia memanfaatkan peluang transformasi digital secara maksimal.

Firlie menegaskan bahwa ekosistem ekonomi digital yang sehat membutuhkan keseimbangan antara keamanan, inovasi, dan pertumbuhan bisnis. Pemerintah dan industri perlu bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengantisipasi perubahan teknologi di masa depan.

Kadin juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelaku UMKM dalam ekosistem digital nasional. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan harus mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai agar dapat bersaing di pasar digital.

Dengan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital utama di kawasan Asia. Transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, Kadin berharap regulasi digital Indonesia dapat mencerminkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi modern. 

Pendekatan kebijakan yang terbuka terhadap dialog industri diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan di masa depan.