Mendagri: Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah Untuk Sejahterakan Rakyat

Mendagri: Manfaatkan Program Tiga Juta Rumah Untuk Sejahterakan Rakyat

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat menangkap peluang emas dalam program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat.

Memasuki tahun 2026, agenda penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi salah satu prioritas nasional yang paling strategis. Mendagri menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan instrumen vital untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Hunian Layak

Baca Juga

Kementerian ESDM Tegaskan Perusahaan Amerika Harus Investasi untuk Akses Mineral Indonesia

Dalam arahannya, Mendagri menginstruksikan para kepala daerah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif memfasilitasi kebutuhan lahan dan penyederhanaan perizinan di tingkat daerah. Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama agar target tiga juta rumah per tahun dapat terealisasi tepat waktu. Dengan adanya ketersediaan hunian yang memadai, diharapkan beban pengeluaran masyarakat untuk tempat tinggal dapat ditekan, sehingga daya beli masyarakat di sektor lain dapat ikut terdongkrak.

Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya penataan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan fasilitas publik. Hunian yang dibangun harus didukung oleh akses air bersih, sanitasi yang layak, serta konektivitas transportasi yang memudahkan warga untuk beraktivitas ekonomi. Menurutnya, kesejahteraan rakyat dimulai dari lingkungan rumah yang sehat dan aman, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan produktivitas nasional.

Sinergi Lintas Sektoral Demi Percepatan Pembangunan Perumahan

Kesuksesan program besar ini memerlukan kolaborasi erat antara berbagai kementerian, lembaga, dan sektor swasta. Mendagri mengajak para pengembang perumahan untuk turut berkontribusi dalam menyediakan unit-unit berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi MBR. Pemerintah daerah diminta untuk memberikan insentif berupa kemudahan regulasi bagi pengembang yang berkomitmen penuh pada proyek perumahan rakyat ini.

"Manfaatkan program tiga juta rumah ini untuk menyejahterakan rakyat. Jangan sampai ada kendala birokrasi yang menghambat proses pembangunan di daerah, karena kebutuhan akan hunian layak sudah sangat mendesak," tegas Mendagri dalam keterangannya. Ia juga mengingatkan agar pengawasan di lapangan diperketat guna memastikan kualitas bangunan sesuai dengan standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan.

Mendorong Kemandirian Hunian Melalui Skema Pembiayaan Kreatif

Selain pembangunan fisik, Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk menyosialisasikan berbagai skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat mengakses kepemilikan rumah. Pemanfaatan teknologi digital dalam pendaftaran dan pengajuan KPR subsidi harus terus dioptimalkan agar lebih banyak masyarakat yang dapat menjangkau informasi tersebut. Program tiga juta rumah ini juga diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal di sektor konstruksi, sehingga memberikan dampak domino terhadap pemulihan ekonomi di daerah.

Implementasi program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Dengan memberikan kepastian tempat tinggal bagi keluarga kurang mampu, pemerintah memberikan fondasi yang kuat bagi generasi mendatang untuk tumbuh di lingkungan yang lebih baik. Mendagri optimis bahwa dengan koordinasi yang solid, target besar ini tidak hanya akan tercapai secara kuantitas, tetapi juga berkualitas dalam memberikan manfaat bagi penerimanya.