Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Sudah Hampir 70 Persen, 37 Daerah Kembali Normal

Mendagri: Pemulihan Pascabencana Sumatera Sudah Hampir 70 Persen, 37 Daerah Kembali Normal

JAKARTA - Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di berbagai wilayah Sumatera menunjukkan perkembangan signifikan.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur dan layanan dasar agar kehidupan masyarakat segera kembali normal. Dalam kurun waktu sekitar dua bulan, mayoritas daerah terdampak disebut telah pulih dan kembali beraktivitas seperti sediakala.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyampaikan progres pemulihan pascabencana Sumatera sudah mencapai hampir 70 persen.

Baca Juga

Jelang Lebaran 2026, Kemenhub Uji Kelaikan 55 Kapal di Lintas Ketapang-Gilimanuk

Capaian ini menjadi indikator bahwa koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta unsur terkait berjalan efektif. Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian khusus pada sejumlah daerah yang masih membutuhkan percepatan penanganan.

37 Kabupaten/Kota Sudah Kembali Normal

Tito mengungkapkan ada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana Sumatera dan sebanyak 37 kabupaten/kota diantaranya sudah kembali normal.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terdampak telah melewati fase darurat dan memasuki tahap stabilisasi. Pemulihan yang dilakukan mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur dasar hingga penguatan layanan publik.

"Ada yang sudah kembali normal itu dari 52 itu ada 37. Jadi kalau kita persentasekan ya, lebih kurang hampir 70 persen kabupaten/kota dari 52 kabupaten/kota itu sudah kembali normal dalam waktu sekitar 2 bulan," kata Tito.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam waktu relatif singkat, pemerintah mampu mendorong pemulihan di sebagian besar wilayah terdampak. Angka hampir 70 persen menjadi gambaran nyata progres kerja satgas di lapangan.

Tito menambahkan ada empat kabupaten/kota yang sudah mendekati kondisi normal yakni Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pasaman Barat di Sumatera Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan di Sumatera Utara, dan Nagan Raya di Aceh.

Keempat daerah ini dinilai tinggal menyelesaikan sejumlah pekerjaan teknis sebelum sepenuhnya dinyatakan pulih.

Sebelas Daerah Masih Perlu Atensi Khusus

Di sisi lain, masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih intensif. Pemerintah memetakan daerah-daerah tersebut agar intervensi dapat dilakukan secara terfokus.

Sementara 11 kabupaten yang memerlukan atensi khusus yakni Kabupaten Padang Pariaman dan Agam di Sumatera Barat, Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Kemudian di Aceh ada Pidie Jaya, Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Timur, Bireuen, dan Gayo Lues.

"Yang mendekati normal lebih kurang ada empat, dan yang memerlukan atensi khusus masih ada 11. Kita kerja keras di titik-titik tersebut," ujarnya.

Penegasan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Kerja keras di titik-titik prioritas diharapkan mampu mempercepat kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Fokus Perbaikan Infrastruktur dan Layanan Publik

Lebih lanjut Tito mengatakan ada beberapa pekerjaan yang menjadi fokus satgas antara lain pembersihan lumpur, perbaikan fasilitas kesehatan, dan perbaikan sarana pendidikan untuk proses belajar mengajar.

Langkah ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Pembersihan lumpur menjadi tahapan awal agar fasilitas umum dan permukiman dapat kembali difungsikan. Sementara perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan memastikan layanan vital tetap berjalan.

Kemudian perbaikan fasilitas pendidikan keagamaan, madrasah, pondok pesantren, juga rumah ibadah yang terdampak.

Selain itu, Tito juga menekankan penting perbaikan akses terutama jalan darat, baik jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten/kota, jalan desa, dan juga ada jembatan-jembatan.

Perbaikan akses transportasi dinilai sangat penting karena menjadi jalur distribusi logistik dan mobilitas warga. Tanpa konektivitas yang baik, proses pemulihan sektor lain akan terhambat.

"Kemudian juga ekonomi harus dibangkitkan, mulai pasar, kemudian kafe, warung, UMKM, kedai, kemudian juga hotel di beberapa tempat," ujarnya.

Aktivitas ekonomi yang kembali bergerak menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat mulai bangkit dari dampak bencana. Dukungan terhadap UMKM, pasar, dan sektor jasa menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan.

Listrik, BBM, dan Internet Jadi Kunci Pemulihan

Menurut Tito, indikator pemulihan tidak hanya dilihat dari perbaikan fisik bangunan, tetapi juga dari pulihnya layanan dasar yang menopang kehidupan sehari-hari.

Ia mengatakan hal berikutnya yang merupakan indikator pemulihan adalah hal-hal yang sangat mendasar yakni listrik, kemudian pasokan bahan bakar baik BBM maupun gas LPG, dan kemudian sarana komunikasi dan internet, juga air minum.

"Itu menjadi kunci untuk pemulihan yang sangat diperlukan oleh masyarakat," kata Tito.

Ketersediaan listrik, bahan bakar, komunikasi, dan air bersih menjadi fondasi utama agar aktivitas rumah tangga, pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi dapat berjalan normal. Tanpa layanan dasar tersebut, pemulihan tidak akan dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian hampir 70 persen pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres yang signifikan dalam waktu relatif singkat. Meski masih ada daerah yang memerlukan perhatian khusus, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bekerja keras hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan aman serta produktif kembali.