Prabowo Putuskan Indonesia Turunkan Pasukan 8.000 Tentara ke Gaza, Ini Perannya

Prabowo Putuskan Indonesia Turunkan Pasukan 8.000 Tentara ke Gaza, Ini Perannya

JAKARTA - Keputusan Indonesia untuk ikut terlibat langsung dalam upaya stabilisasi Gaza menandai babak baru diplomasi dan peran global Indonesia. 

Di tengah gencatan senjata fase kedua yang dimediasi Amerika Serikat, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan pengiriman hingga 8.000 personel militer ke wilayah konflik tersebut. Langkah ini menjadi kali pertama Indonesia menurunkan pasukan dalam jumlah besar ke kawasan Gaza, dengan pendekatan yang menitikberatkan misi kemanusiaan, bukan operasi tempur.

Rencana pengerahan pasukan ini menunjukkan posisi Indonesia yang konsisten mendukung perdamaian Palestina, sekaligus mencerminkan kehati-hatian dalam menentukan peran. Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia diarahkan untuk membantu pemulihan pascakonflik, mendukung stabilitas, serta memperkuat solusi dua negara yang selama ini diperjuangkan di forum internasional.

Baca Juga

Empat Program Strategis Menhaj Tingkatkan Layanan Haji Berkualitas Untuk Jamaah Indonesia Nasional

Fokus Kemanusiaan Dalam Misi Perdamaian

Dilansir melalui BBC News pada 11 Februari 2026, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa pelatihan bagi para prajurit yang akan diberangkatkan telah dimulai. Pelatihan ini difokuskan pada kesiapan teknis dan non-tempur, mengingat tugas utama pasukan Indonesia bukan untuk terlibat dalam pertempuran langsung.

Pasukan Indonesia akan menjalankan misi medis dan teknik, termasuk bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta dukungan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat konflik berkepanjangan. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian PBB yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan dan perlindungan warga sipil.

Mandat Internasional Dan Peran ISF

Dalam pelaksanaannya, pasukan Indonesia akan tergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Pasukan ini memiliki mandat resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu menjaga stabilitas di wilayah Gaza pascagencatan senjata.

ISF bertugas mengamankan wilayah perbatasan Gaza serta membantu proses demiliterisasi, termasuk pelucutan senjata kelompok Hamas. Meski demikian, peran pasukan Indonesia ditegaskan tetap berada dalam koridor penjaga perdamaian dan dukungan kemanusiaan, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.

Keterlibatan Dalam Dewan Perdamaian

Indonesia juga bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dewan ini dijadwalkan menggelar pertemuan pertamanya di Washington pada 19 Februari 2026, dengan agenda utama mengawasi implementasi gencatan senjata dan stabilisasi Gaza.

Selain itu, Dewan Perdamaian akan memantau pembentukan pemerintahan teknokrat baru Palestina di Gaza serta proses rekonstruksi pascakonflik. Keterlibatan Indonesia dalam forum ini memperkuat posisi diplomatik Indonesia sebagai negara yang aktif mendorong perdamaian global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Respons Dalam Negeri Dan Sikap Presiden

Meski telah diputuskan, rencana pengiriman pasukan ini memunculkan beragam respons di dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah memantapkan keputusan Indonesia untuk ikut serta, meskipun sejumlah kelompok Islam menyampaikan kritik. Mereka menilai keterlibatan Indonesia berpotensi dianggap mendukung peran Amerika Serikat dalam konflik Gaza.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo menekankan bahwa Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral untuk membantu menstabilkan Gaza. Ia juga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mendukung solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, bukan untuk berpihak pada kekuatan tertentu.

Kesiapan Lokasi Dan Tantangan Lapangan

Menurut laporan stasiun penyiaran publik Israel, Kan, pemerintah Gaza telah menyiapkan area di selatan Gaza, tepatnya antara Rafah dan Khan Younis, sebagai lokasi pembangunan barak bagi ribuan pasukan Indonesia. Persiapan ini menunjukkan bahwa kehadiran pasukan internasional, termasuk Indonesia, mulai diperhitungkan secara serius oleh otoritas setempat.

Namun, tantangan di lapangan masih besar. Hamas menolak untuk menyerahkan senjata, sementara sebagian wilayah Gaza masih berada dalam pendudukan Israel. Kondisi ini memunculkan keraguan terhadap efektivitas pasukan internasional dalam menjaga perdamaian secara menyeluruh, meskipun upaya stabilisasi terus diupayakan oleh komunitas global.

Dinamika Regional Dan Harapan Ke Depan

Selain Indonesia, negara-negara Muslim lain seperti Turki dan Pakistan juga mempertimbangkan pengiriman pasukan ke Gaza. Meski demikian, kedua negara tersebut menegaskan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas penjaga perdamaian dan tidak akan terlibat dalam proses pelucutan senjata Hamas.

Situasi ini memperlihatkan kompleksitas dinamika regional yang menyertai misi internasional di Gaza. Bagi Indonesia, keterlibatan ini bukan hanya soal pengiriman pasukan, tetapi juga ujian konsistensi diplomasi dan komitmen kemanusiaan di tengah konflik geopolitik yang rumit.

Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa rincian waktu pengerahan dan peran teknis pasukan masih terus dimatangkan. Harapannya, kehadiran Indonesia dapat memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian, pemulihan, dan masa depan Gaza yang lebih stabil, sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.