BPJPH Nilai Ekosistem Halal Nasional Semakin Matang Jelang Wajib Halal

BPJPH Nilai Ekosistem Halal Nasional Semakin Matang Jelang Wajib Halal

JAKARTA - Menjelang diberlakukannya kebijakan Wajib Halal pada Oktober 2026, penguatan ekosistem halal nasional menunjukkan perkembangan signifikan. 

Pemerintah memandang fase ini sebagai periode konsolidasi yang menentukan arah masa depan industri halal Indonesia. Berbagai elemen, mulai dari kebijakan, lembaga, hingga pelaku usaha, bergerak menuju satu tujuan bersama, yakni membangun sistem halal yang kuat, terintegrasi, dan berdaya saing global.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menilai kematangan ekosistem halal menjadi fondasi penting agar kebijakan Wajib Halal dapat diterapkan secara efektif. 

Baca Juga

Jadwal Libur Sekolah Ramadhan 2026 Resmi Ditetapkan Pemerintah Fokus Pendidikan Karakter Nasional

Konsolidasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan regulasi, tetapi juga pada pembentukan standar kualitas produk yang mampu menjawab kebutuhan pasar domestik dan internasional. 

Dengan pendekatan tersebut, halal tidak lagi diposisikan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional.

Momentum Kebangkitan Halal Indonesia Tahun 2026

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menyatakan bahwa tahun 2026 akan menjadi momentum penting bagi kebangkitan halal Indonesia. Menurutnya, implementasi kebijakan Wajib Halal sejalan dengan semakin matangnya konsolidasi ekosistem halal nasional yang telah dibangun dalam beberapa tahun terakhir.

"Tahun 2026 akan menjadi momentum kebangkitan halal Indonesia. Hal ini seiring dengan implementasi kebijakan kewajiban sertifikasi halal atau Wajib Halal pada Oktober 2026 dan konsolidasi ekosistem halal nasional yang semakin matang," kata Haikal.

Ia menjelaskan bahwa Wajib Halal 2026 dimaknai sebagai “tahun halal”, yakni periode ketika seluruh upaya penguatan sistem halal diarahkan untuk menghasilkan dampak nyata. 

Penguatan tersebut mencakup peningkatan tata kelola, perluasan jangkauan sertifikasi, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi standar halal secara berkelanjutan.

Target Indonesia Menjadi Pusat Produksi Halal Dunia

Dalam pandangan BPJPH, penguatan ekosistem halal nasional bertujuan mengubah posisi Indonesia di kancah global. Selama ini Indonesia kerap dipandang sebagai pasar besar produk halal. Ke depan, Indonesia ditargetkan tampil sebagai pusat produksi halal dunia dengan standar kualitas yang diakui secara internasional.

"Halal Indonesia bukan hanya untuk masyarakat Indonesia. Tetapi halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Kita ingin produk halal kita menjadi standar kualitas global, dan berdaya saing di pasar dunia," ujar Haikal.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi sumber daya alam yang melimpah, serta kekuatan usaha mikro, kecil, dan menengah, Indonesia dinilai memiliki modal strategis untuk memimpin industri halal global. Dukungan kebijakan dan regulasi menjadi faktor kunci dalam mengoptimalkan potensi tersebut agar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.

Halal Sebagai Standar Kualitas dan Penggerak Ekonomi

Haikal menegaskan bahwa halal kini telah berkembang melampaui konteks keagamaan. Dalam praktiknya, halal telah bertransformasi menjadi standar kualitas global yang mencakup aspek keamanan, kebersihan, dan keberlanjutan produk. Transformasi ini membuat halal relevan bagi konsumen lintas agama dan lintas negara.

"Negara-negara non-Muslim bahkan telah lebih dulu memetik manfaat ekonomi dari pengembangan industri halal secara serius," kata Haikal.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa industri halal memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Industri, perdagangan, investasi, hingga penciptaan lapangan kerja dapat tumbuh seiring meningkatnya permintaan produk halal. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal nasional dipandang sebagai strategi ekonomi yang adaptif terhadap dinamika pasar global.

Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ekosistem Halal

Untuk mewujudkan target besar tersebut, BPJPH terus mendorong kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan terkait. Sinergi ini dinilai penting agar setiap mata rantai dalam ekosistem halal dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

"Upaya tersebut di antaranya diarahkan pada percepatan sertifikasi halal, peningkatan edukasi dan kapasitas pelaku usaha, serta penguatan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional," ujar dia.

Melalui kolaborasi tersebut, BPJPH berharap proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih cepat dan merata, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha diharapkan mampu mendorong inovasi produk halal yang kompetitif dan sesuai dengan standar global.

Kesiapan Menuju Implementasi Wajib Halal 2026

Dengan konsolidasi ekosistem yang semakin matang, BPJPH optimistis implementasi kebijakan Wajib Halal 2026 dapat berjalan efektif. 

Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan kualitas produk nasional. Pemerintah juga berharap Wajib Halal mampu mendorong pelaku usaha untuk naik kelas dan terintegrasi dalam rantai pasok halal global.

Pada akhirnya, kebijakan Wajib Halal tidak hanya menjadi instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. 

Dengan fondasi ekosistem yang semakin kokoh, Indonesia diyakini mampu memanfaatkan momentum 2026 sebagai langkah awal menuju peran yang lebih besar dalam industri halal dunia.