JAKARTA — Di tengah persaingan global yang semakin ketat dan kebutuhan untuk memperkuat iklim usaha di Indonesia, pemerintah melalui Danantara dan Kementerian Investasi mengambil langkah signifikan untuk menghasilkan kepastian izin yang lebih cepat serta meminimalkan penundaan proyek.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, pada ajang CNA Summit: Smart Growth Navigating Investment and Innovation in a New Era. Rosan menjelaskan bahwa reformasi perizinan investasi merupakan kunci untuk “memangkas hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat realisasi investasi” di Indonesia.
Transformasi Aturan Perizinan: Dari Berbulan-bulan ke Cepat dan Terukur
Baca Juga
Selama ini, proses perizinan proyek investasi di Indonesia diketahui sering memakan waktu panjang. Rosan mengungkapkan bahwa dalam praktik sebelumnya, pengurusan izin bisa memakan waktu 10 hari, 20 hari, hingga tiga atau enam bulan, tergantung pada respons dari kementerian atau lembaga terkait. Kondisi ini membawa ketidakpastian bagi pelaku usaha dan berpotensi menahan arus modal masuk.
Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan mekanisme baru yang menetapkan batas waktu tanggapan resmi dari kementerian yang ditunjuk. Jika pihak terkait tidak memberikan jawaban hingga melewati tenggat waktu yang disepakati, izin dapat diterbitkan langsung oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Rosan menyatakan langsung, “Sekarang, jika kementerian yang ditunjuk tidak memberikan tanggapan kepada kami atau melewati batas waktu, saya akan menerbitkan lisensi.”
Dengan cara ini, kebijakan baru diharapkan mampu menyingkat waktu proses perizinan serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi investor.
Dampak Kebijakan Baru terhadap Kepastian Usaha dan Investasi Riil
Reformasi perizinan ini bukan sekadar perubahan prosedur birokrasi. Rosan menekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian strategis dari upaya pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi riil, bukan sekadar angka komitmen di atas kertas.
Dengan izin yang diterbitkan lebih cepat dan proses yang lebih transparan, diharapkan kontribusi investasi terhadap penciptaan lapangan kerja dan aktivitas industri meningkat secara nyata. Kebijakan ini juga menjadi penting dalam konteks persaingan global, di mana investor melihat kepastian dan kecepatan proses sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi.
Reformasi tersebut juga diproyeksikan untuk memperkuat persepsi positif terhadap iklim usaha domestik, di mana kepastian waktu dan proses menjadi faktor penting terutama bagi perusahaan global yang membandingkan berbagai negara tujuan investasi.
Koordinasi Lintas Kementerian dan Digitalisasi Layanan
Selain aturan batas waktu, reformasi perizinan yang digagas pemerintahan juga akan dijalankan seiring dengan penguatan koordinasi lintas kementerian serta pemanfaatan sistem digital dalam layanan perizinan.
Pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membantu meminimalisir hambatan komunikasi antar lembaga serta mempercepat proses evaluasi permohonan izin. Sistem yang lebih terintegrasi juga memberi manfaat dalam meningkatkan akurasi data dan mencegah duplikasi atau pertentangan keputusan antar instansi.
Dengan sinergi yang lebih kuat dan pendekatan digital, pemerintah menargetkan postur birokrasi yang lebih efisien dan responsif, mencerminkan kebutuhan dunia usaha modern yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan integrasi data.
Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Kepastian Investasi
Lebih jauh lagi, reformasi perizinan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dengan proses yang lebih cepat dan jelas, Indonesia berharap dapat menarik lebih banyak investor asing maupun domestik, sehingga meningkatkan realisasi proyek-proyek strategis yang berdampak pada pembangunan nasional.
Kebijakan ini juga mencerminkan pemahaman bahwa perizinan yang efektif bukan hanya soal kecepatan, melainkan juga kepastian hukum dan keterbukaan proses yang menjamin keadilan serta transparansi. Pengusaha dan investor kini memiliki keyakinan bahwa proyek yang mereka ajukan tidak akan tertahan dalam labirin birokrasi yang kompleks.
Momentum Baru Iklim Investasi Indonesia
Rangkuman dari berbagai poin di atas menggambarkan bahwa pemerintah melalui Danantara dan Kementerian Investasi ingin menciptakan momentum baru dalam iklim investasi di Indonesia. Dengan memperkenalkan batas waktu respons kementerian, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta digitalisasi layanan, reformasi perizinan investasi bertujuan menjadikan proses perizinan lebih cepat, terukur, dan dapat diprediksi.
Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempercepat realisasi proyek, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor serta meningkatkan kontribusi nyata investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Rekomendasi
