Visi Inklusi Kesehatan: Kabupaten TTU Perkokoh Status UHC Prioritas 2026
JAKARTA - Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dalam menjamin hak dasar kesehatan warganya kini membuahkan hasil signifikan. Melalui langkah proaktif dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional, Kabupaten TTU kini resmi menyandang status sebagai Kabupaten dengan Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Capaian ini menjadi tonggak sejarah baru di wilayah perbatasan, di mana akses kesehatan bukan lagi menjadi beban finansial bagi masyarakat, melainkan jaminan nyata yang disediakan oleh negara.
Apresiasi Atas Komitmen Strategis Pemerintah Daerah
Keberhasilan Kabupaten TTU dalam mengelola sistem jaminan kesehatan mendapatkan apresiasi tinggi dari otoritas penyelenggara. Kepala BPJS Kesehatan TTU, Meny Elison Seran, mengungkapkan kekagumannya atas keseriusan Pemda TTU yang menempatkan sektor kesehatan sebagai pilar utama pembangunan. Dalam sesi wawancara di kantor Dinas Kesehatan pada Kamis, 5 Februari 2026, Elison menyatakan bahwa cakupan kepesertaan BPJS di wilayah tersebut kini telah melampaui angka 95 persen.
Baca JugaRakernas PNM 2026 Tak Sekadar Konsolidasi, Hadirkan Ruang Berbagi untuk Masyarakat Aceh
Dedikasi ini pula yang membawa Bupati TTU, Yosep Falentinus Delasalle Kebo, meraih penghargaan UHC Award dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut menyandingkan TTU dengan berbagai kabupaten maju lainnya di Indonesia yang berhasil membuktikan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukan penghalang untuk memberikan perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh warga, khususnya bagi masyarakat yang tergolong kurang mampu.
Pendaftaran 22.000 Peserta Baru dan Fleksibilitas Layanan
Sebagai langkah nyata kelanjutan kerja sama di tahun 2026, Pemda TTU telah mendaftarkan 22.000 peserta baru ke dalam program BPJS Kesehatan. Jumlah ini bersifat dinamis dan diprediksi akan terus bertambah seiring dengan proses verifikasi dan validasi data warga yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Elison menegaskan bahwa status "UHC Prioritas" memberikan keuntungan besar bagi warga TTU, terutama dalam situasi darurat medis.
Menurut Elison, jika ada masyarakat yang jatuh sakit dan masuk kategori miskin namun belum terdaftar, Pemda TTU memiliki otoritas untuk mendaftarkan yang bersangkutan secara instan agar bisa segera mengakses layanan kesehatan gratis. Hal ini menjadi jaring pengaman sosial yang sangat kuat, memastikan tidak ada warga yang terabaikan hak kesehatannya hanya karena kendala administratif atau ketidakmampuan ekonomi.
Dinamika Data Kepesertaan dan Melampaui Target Penduduk
Secara agregat, total peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten TTU saat ini telah menyentuh angka 280.000 jiwa. Menariknya, angka kepesertaan ini tercatat melampaui cakupan jumlah penduduk pada semester I tahun 2025. Perbedaan data ini menunjukkan tingginya antusiasme serta efektivitas pendaftaran peserta yang dilakukan selama ini.
Pihak BPJS Kesehatan TTU pun tengah bersiap melakukan pemutakhiran data untuk semester II tahun 2025. Proses sinkronisasi data ini sangat penting guna memastikan bahwa anggaran jaminan kesehatan tepat sasaran dan mencakup seluruh penduduk tanpa terkecuali, seiring dengan dinamika kependudukan yang terus bergerak di wilayah tersebut.
Alokasi Anggaran dan Strategi Sharing Pendanaan
Keberlangsungan program pengobatan gratis ini ditopang oleh fondasi anggaran yang kuat. Sejalan dengan visi Bupati TTU, Pemerintah Kabupaten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar kepada BPJS Kesehatan untuk meng-cover seluruh masyarakat di tahun 2026. Alokasi dana sebesar ini merupakan bentuk nyata keberpihakan anggaran daerah terhadap keselamatan dan kualitas hidup masyarakat TTU.
Namun, di sisi lain, BPJS Kesehatan TTU juga memiliki visi jangka panjang untuk menjaga stabilitas APBD II. Elison menyatakan harapannya agar ke depan terdapat skema sharing anggaran yang lebih besar dari pemerintah pusat. Tujuannya adalah agar beban APBD Kabupaten TTU dapat berkurang secara bertahap, sehingga dana daerah yang ada bisa dialihkan untuk sektor pembangunan infrastruktur atau ekonomi lainnya, sementara biaya pengobatan masyarakat miskin tetap dapat ter-cover sepenuhnya oleh pusat.
Menuju Standar Pelayanan Kesehatan yang Profesional
Dengan terjalinnya kerja sama yang harmonis antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten TTU, visi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan kini semakin dekat. Masyarakat TTU kini dapat bernapas lega karena biaya rumah sakit bukan lagi menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi keluarga mereka.
Keberhasilan TTU menjadi bukti bahwa sinergi yang baik antara pemangku kebijakan daerah dan pusat dapat melahirkan sistem perlindungan sosial yang tangguh. Melalui status UHC Prioritas, Kabupaten TTU tidak hanya sekadar memberikan kartu peserta, tetapi memberikan kepastian bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara yang harus dijunjung tinggi.
Rekomendasi
Berita Lainnya
