Investasi Tata Kelola: ADHI Karya Gandeng Kejati NTT Perkuat GCG dan Kawal Proyek Strategis

Investasi Tata Kelola: ADHI Karya Gandeng Kejati NTT Perkuat GCG dan Kawal Proyek Strategis

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengambil langkah strategis untuk memastikan seluruh proyek pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan di atas koridor hukum yang tepat.

Melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, emiten konstruksi pelat merah ini berkomitmen memperkokoh penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap lini operasionalnya.

Kerja sama ini difokuskan pada penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, yang menjadi fondasi penting bagi transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek strategis di provinsi tersebut.

Baca Juga

Top 11 Perusahaan Batu Bara di Indonesia 2026, Kapasitas Fantastis!

Kepastian Hukum dan Mitigasi Risiko AGHT

Dalam sinergi ini, Kejati NTT bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara yang memberikan pendampingan komprehensif. Peran ini mencakup pemberian bantuan hukum, pendapat hukum (legal opinion), hingga pendampingan proyek strategis nasional untuk meminimalisir risiko hukum yang mungkin timbul.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Roch Adi Wibowo, menjelaskan bahwa kehadiran Kejaksaan bertujuan memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan. “Melalui PKS ini, Kejaksaan hadir memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta pengawalan agar pelaksanaan proyek strategis berjalan sesuai aturan, transparan, dan akuntabel,”.

Selain itu, kerja sama ini bertujuan untuk memitigasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang sering kali muncul dalam pelaksanaan proyek infrastruktur skala besar.

Komitmen ADHI Karya terhadap Tata Kelola yang Baik

Direktur Human Capital & Legal ADHI Karya, Ki Syahgolang Permata, menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bersih. Dengan pengawalan hukum sejak tahap perencanaan, ADHI optimistis proyek-proyek di NTT akan lebih efektif dan berkelanjutan.

"Dengan adanya pengawalan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, proyek diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan," tegas Ki Syahgolang.

Sinergi Strategis untuk Pembangunan Daerah

Melalui kemitraan ini, ADHI Karya dan Kejati NTT berupaya membangun koordinasi yang profesional. Bagi ADHI, dukungan dari Kejaksaan bukan hanya sekadar perlindungan hukum, tetapi juga instrumen untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan dan investor.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis di NTT, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui infrastruktur yang handal dan tata kelola yang transparan.