JAKARTA - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur (Diskop UKM Jatim) terus menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian daerah dengan menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kredit Perbankan/Lembaga Keuangan Bersama Instansi Terkait Tahun 2025. Acara penting ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur serta membahas strategi menyeluruh untuk implementasi program pembiayaan.
Sinergi dan Evaluasi Menjadi Fokus Utama
Bertempat di Hotel Mercure Surabaya, rapat ini dihadiri 75 peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dari seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur serta PT. BPR Jatim Kantor Cabang se-Jawa Timur. Antusiasme peserta mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam memajukan program kredit yang dapat mendukung sektor usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut.
Arif Lukman Hakim, Kepala Bidang Pembiayaan Diskop UKM Jatim, menekankan bahwa kesuksesan program kredit tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada harmonisasi dan komitmen dalam pelaksanaannya. "Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi secara konstruktif agar program yang dirancang dapat berjalan optimal," ungkap Arif dalam sambutannya, Kamis (20 Februari 2025).
Mengatasi Tantangan dan Merancang Langkah Strategis
Program Kredit Prokesra (Program Kredit Ekonomi Rakyat) menjadi sorotan utama dalam diskusi ini. Arif mengakui tantangan yang terjadi selama pelaksanaan, terutama pada tahun 2022 di mana terjadi keterlambatan realisasi subsidi. Dari Rp7 miliar yang dialokasikan, hanya Rp98 juta yang terserap. "Hal itu terjadi karena realisasinya terlambat dan plafon maksimal yang ditentukan hanya Rp10 juta saja," ungkapnya. Namun, Arif tetap optimis bahwa dengan penataan strategis, efisiensi dapat ditingkatkan.
Langkah antisipatif yang diajukan untuk mengatasi kendala ini mencakup penyesuaian plafon pinjaman dan percepatan proses administrasi. Evaluasi yang berkesinambungan juga disebutkan sebagai komponen penting untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. "Dengan koordinasi yang baik antar Pemerintah Daerah, koperasi, dan pihak terkait lainnya, saya yakin kita dapat mencapai target yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," tambah Arif.
Kebijakan Baru: Pengelolaan Risiko yang Lebih Ketat
Analis Kebijakan Ahli Muda Diskop UKM Jatim, Sutarto, yang memandu sesi diskusi turut menyoroti pentingnya penggunaan kredit untuk kepentingan produktif. "Kami ingin memastikan bahwa dana subsidi ini benar-benar digunakan untuk usaha dan bukan sekadar untuk konsumsi," tegasnya. Untuk itu, tahun 2025 akan diterapkan sistem pengelolaan risiko yang lebih ketat guna menjaga keberlangsungan manfaat ekonomi kredit Prokesra.
Debitur yang terlambat membayar angsuran akan menghadapi denda sebesar 10 persen per bulan dari jumlah pokok dan bunga yang tertunggak. Sementara itu, denda bagi debitur yang gagal melunasi kredit dapat mencapai 50 persen dari suku bunga yang berlaku atas sisa pinjaman. Semua kebijakan ini dirancang agar pengelolaan dana menjadi lebih disiplin dan tepat sasaran.
Meskipun penerapan denda diperketat, program ini tetap memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, seperti penghapusan biaya provisi dan penetapan biaya administrasi hanya 1,5 persen dari plafon kredit. "Dengan berbagai kebijakan dan strategi yang telah disusun, kredit Prokesra diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan memperkuat daya saing pelaku usaha kecil dan menengah di Jawa Timur," ujar Arif penuh optimisme.
Menyongsong Tahun 2025-2029: Harapan dan Tantangan
Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat, program kredit Prokesra akan menjadi elemen penting untuk beberapa tahun ke depan. Arahan strategis yang dibahas dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah yang akan diambil oleh instansi terkait untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas.
Kepada seluruh pihak, Arif menekankan betapa pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran program pembiayaan ini. "Jika realisasi terlambat, maka daya serap dana pun menjadi rendah, sehingga manfaatnya tidak maksimal bagi masyarakat," pungkasnya menutup acara.
Melalui semangat sinergi dan inovasi, Diskop UKM Jatim bersama seluruh elemen terkait bertekad mengemban tanggung jawab ini dengan optimal, demi kemajuan ekonomi masyarakat Jawa Timur di tahun-tahun mendatang. Semoga program ini menjadi salah satu dari sekian banyak langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan yang diidamkan oleh seluruh rakyat Jawa Timur.