JAKARTA - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah untuk tahun anggaran 2025, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan langkah strategis guna memastikan daya saing UMKM tetap terjaga. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan komitmennya ini dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025. Pada kesempatan tersebut, berbagai inisiatif diurai sebagai bagian dari respons kementeriannya terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan usaha yang kian kompetitif.
Evaluasi Program KUR
Strategi pertama yang dibahas adalah evaluasi dan optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Maman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pendistribusian KUR sering kali berjalan stagnan dan kurang mendapat evaluasi yang memadai, sehingga mempengaruhi kualitas program yang sangat dibutuhkan UMKM.
“KUR ini program yang luar biasa, tapi sering kali berjalan begitu saja tanpa evaluasi yang ketat. Akibatnya, banyak UMKM yang kesulitan mengakses dana karena kendala seperti agunan untuk pinjaman kecil atau kuota yang cepat habis. Kami ingin memastikan bahwa di era Presiden Prabowo, distribusi KUR benar-benar diawasi dengan baik,” tuturnya.
Dalam upayanya untuk meningkatkan pengawasan, Kementerian merancang sistem monitoring yang lebih ketat, di mana evaluasi dilakukan setiap dua bulan di berbagai daerah. Menteri Maman juga mengajak Komisi VII DPR RI untuk turut serta dalam pengawasan ini, guna mendorong prinsip keadilan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Kerja Sama dan Kolaborasi
Selain itu, kolaborasi dengan berbagai stakeholder menjadi fokus utama lain yang ditekankan oleh Menteri UMKM. Salah satu inisiatif strategis adalah bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan pelatihan bagi pengusaha UMKM. Sebagai langkah efisiensi, pelatihan akan memanfaatkan balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada di seluruh Indonesia, sehingga dapat menghindari pemborosan dari pembangunan infrastruktur baru.
“Kami dengan Kementerian Ketenagakerjaan sepakat melakukan program kolaborasi bersama menggelar pelatihan UMKM dengan memanfaatkan balai latihan kerja,” jelas Maman.
Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga ditekankan. Menteri Maman mengungkapkan bahwa dukungan perusahaan besar dan BUMN kepada UMKM masih dominan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) dan belum menjadi bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Ia berharap ke depan akan ada konsep business-to-business yang lebih kuat antara UMKM dan industri besar, sehingga konektivitas dan keberlanjutan dapat terjaga.
Penguatan Digitalisasi
Di era digitalisasi ini, adaptasi UMKM terhadap teknologi digital juga menjadi prioritas. Meski demikian, Menteri Maman mendapati keluhan dari pelaku UMKM terkait meningkatnya biaya pemasaran di platform digital, yang kini menjadi tantangan baru.
“Suka tidak suka mereka harus beradaptasi dengan digitalisasi termasuk penjualan via e-commerce, hal itu juga terus kita dorong. Namun, di sisi lain sering kali ada laporan, biaya pemasaran dulu hanya sebesar 2 persen, kini angkanya meningkat menjadi rata-rata 8-12 persen, perlu ada regulasi yang lebih jelas untuk memastikan keseimbangan antara keberpihakan terhadap UMKM dan keberlanjutan bisnis e-commerce,” urainya.
Menghadapi Tantangan Global
Dalam konteks persaingan global, khususnya membanjirnya produk impor dari China, Menteri Maman menolak penutupan akses platform digital sebagai solusi jangka panjang. Menurutnya, strategi yang lebih efektif adalah meningkatkan daya produksi dan menekan biaya agar lebih kompetitif melalui sistem klasterisasi, yang dapat diimplementasikan melalui pembentukan holding UMKM.
“Langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah memastikan produk UMKM dapat diproduksi dalam jumlah besar dengan harga yang lebih kompetitif. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah melalui sistem klasterisasi dalam produksi, yang dapat diimplementasikan melalui holding UMKM,” katanya.
Dukungan DPR dan Harapan ke Depan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan harapannya agar Kementerian UMKM, meskipun dengan anggaran yang terbatas, tetap dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dalam memajukan UMKM di Indonesia.
“Semoga ini bisa menjadi isu besar yang kita perjuangkan bersama demi kemajuan UMKM Indonesia,” harap Saleh.
Dengan langkah-langkah strategis yang diterapkan, diharapkan UMKM dapat terus menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menteri Maman bersikeras bahwa kolaborasi dan kemitraan yang lebih luas akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong UMKM agar tetap berdaya saing dan mampu menghadapi berbagai tantangan, baik di pasar domestik maupun global. Menutup diskusi, Maman mengajak semua pihak untuk bergotong royong dalam memperjuangkan keberlanjutan sektor UMKM.