JAKARTA - Setelah pemerintah mengumumkan rencana untuk menghemat anggaran belanja APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berusaha untuk mendapatkan bagian dari penghematan tersebut. Dengan fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), BGN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun agar program ini dapat berjalan maksimal dan menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat.
Ketua Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan pentingnya suntikan dana tersebut. "Kebutuhan kita kalau nanti penambahan untuk anggaran makan bergizi gratis atau percepatan itu dimulai September 2025, maksimal kita hanya butuh Rp100 triliun," ujar Dadan setelah menghadiri rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI.
Pendanaan dan Pendukung Ekonomi
Meskipun Dadan tidak memberikan jawaban tegas mengenai janji Presiden Prabowo Subianto terkait tambahan anggaran tersebut, dia merasa yakin bahwa BGN memenuhi syarat untuk mendapatkan alokasi tersebut. "Jadi, masih ada sekitar Rp206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi. Itu banyak sebenarnya yang masih bisa dikerjakan oleh kementerian dan lembaga lain," tambah Dadan.
Tiga syarat utama yang diajukan Presiden Prabowo terkait penggunaan anggaran adalah peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan produktivitas, dan inovasi. Program MBG, menurut Dadan, memenuhi semua kriteria tersebut. "Program makan bergizi gratis sudah pasti menyerap setidaknya 1,5 juta orang di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Lalu, menciptakan rantai pasok, meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini menganggur, sampai berinovasi dalam pelayanan 3.000 porsi makanan setiap harinya," jelasnya.
Rencana Implementasi dan Strategi Anggaran
Menurut rencana yang diajukan BGN, percepatan program MBG akan dimulai pada September 2025 dan berlangsung hingga akhir tahun. "Per bulan kita akan butuh kurang lebih Rp25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi, tergantung nanti apakah dimulai September, November, Oktober, atau dimulai Desember. Pokoknya hitungannya MBG butuh Rp25 triliun per bulan," urai Dadan.
Dari total anggaran yang diperlukan, setiap formulasi anggaran akan disesuaikan berdasarkan waktu dimulainya program tersebut. Jika MBG baru dimulai pada Desember 2025, maka anggaran yang dibutuhkan adalah Rp25 triliun.
Lebih lanjut, Dadan menyoroti pentingnya persiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang menjadi elemen kunci keberhasilan program ini. Saat ini, BGN memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun, namun mengalami pemangkasan 0,2845 persen atau sekitar Rp200,2 miliar akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
"Kita sudah siapkan sumber daya manusia baru yang akan tuntas akhir Juli, kemudian kan tidak mungkin langsung diturunkan di lapangan, harus disebar dulu untuk adaptasi. Mungkin September 2025 baru kita paling cepat, tapi yang paling kunci adalah infrastruktur," ujarnya mengakhiri penjelasan.
Imbas Anggaran terhadap Sektor Lain
Dadan juga memberikan masukan bagaimana sisa dari hasil efisiensi sebesar Rp206,69 triliun bisa dikantongi oleh kementerian atau lembaga lain. Menurutnya, tugas tersebut dapat tercapai dengan membuat program-program yang sesuai dengan tiga syarat dari Presiden Prabowo sehingga peluang anggaran bisa dialokasikan ke berbagai proyek penting lainnya.
Para pengamat menilai bahwa keinginan Badan Gizi Nasional untuk mengamankan tambahan anggaran ini adalah langkah strategis guna memastikan ketahanan pangan dan kesehatan nasional. Dukungan luas dari publik serta legislator terhadap program MBG dipandang dapat meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Keseluruhan rencana ini memperlihatkan betapa pentingnya kebijakan yang tepat guna dan strategi finansial yang terlaksana dengan baik. Akankah BGN berhasil mendapatkan tambahan anggaran yang diinginkan? Itu akan sangat bergantung pada keputusan politis dan eksekusi rencana yang efektif oleh para pemangku kepentingan.
Satu hal yang jelas, BGN memiliki dasar yang kuat untuk meminta dukungan ini, dan dampaknya diharapkan dapat dirasakan luas oleh masyarakat Indonesia.