JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan hunian layak melalui program pembangunan 3 juta rumah. Dalam upaya tersebut, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengumumkan rencana pelibatan sektor UMKM dalam proyek ambisius ini. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga memberdayakan sektor UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Proses Kurasi bagi UMKM
Saat ini, Kementerian UMKM tengah melakukan upaya selektif untuk memilah pelaku usaha yang layak dan siap bergabung dalam program pembangunan masif ini. "Sekarang kami sedang kurasi di bawah Kedeputian Usaha Menengah dengan melakukan pendataan usaha-usaha menengah yang bisa ikut terlibat di pembangunan 3 juta rumah," ujar Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Rabu, 12 Februari 2025. Dalam pernyataannya, Maman menyoroti pentingnya kurasi ini agar UMKM yang terlibat benar-benar siap memberikan kontribusi maksimal.
Strategi Kolaborasi Antarlembaga
Maman menegaskan bahwa koordinasi yang intensif telah dilakukan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memastikan program ini berjalan lancar. "Saya sudah koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Insyaallah ini akan terus berjalan karena ini arahan dan perintah presiden," tambah Maman. Pelibatan UMKM dalam proyek ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan agar UMKM, koperasi, dan BUMDes turut serta dalam program penyediaan makan bergizi gratis dan pembangunan 3 juta rumah.
Kritik dan Saran dari DPR
Namun, tidak semua pihak setuju dengan mekanisme pelibatan UMKM yang diusulkan. Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menyampaikan kritiknya terhadap rencana ini. Menurut Erna, pelibatan UMKM dalam proyek perumahan ini masih terkesan setengah hati dan berisiko menempatkan UMKM sebagai pemain cadangan. Ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas untuk menjamin keterlibatan UMKM agar mereka dapat berperan lebih signifikan. "Saya menginginkan Pak Menteri fokus terhadap ini artinya UMKM diberdayakan dan mempunyai keterikatan kuat. Ini kan sekadar fly in the air, ngambang-ngambang aja," tegas Erna.
Tantangan Implementasi
Meskipun rencana ini memiliki potensi besar, tantangan dalam implementasinya tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa UMKM yang terlibat memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai untuk memenuhi standar proyek perumahan berskala besar. Selain itu, perlu ada mekanisme yang jelas untuk mendukung UMKM dari sisi pembiayaan dan teknologi agar mereka dapat bersaing dengan pelaku usaha besar lainnya.
Komitmen Pemerintah
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan salah satu janji kampanye yang diusung Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta menunjuk Maruarar Sirait sebagai menteri dan Fahri Hamzah sebagai wakilnya. Pembangunan ini akan mencakup 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta hunian vertikal di perkotaan. "Target ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi sektoral," tutur Maman.
Langkah Ke Depan
Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa sinergi antarlembaga dapat terjalin dengan baik untuk mendukung program ini. Selain itu, Kementerian UMKM perlu terus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang potensial untuk terlibat, sehingga mereka siap dari berbagai aspek termasuk legalitas, keuangan, dan logistik.
Pelibatan UMKM dalam upaya pembangunan 3 juta rumah bukan hanya soal pemerataan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan sektor domestik agar lebih berdaya saing. Dengan dukungan regulasi yang jelas dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak terkait, inisiatif ini memiliki potensi untuk menjadi katalisator penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang inklusif. Seiring berjalannya waktu, keberhasilan program ini juga akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terutama dalam akses terhadap perumahan yang layak.