JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan untuk tahun 2025, sebuah langkah yang menyisakan tantangan besar bagi kementerian tersebut. Anggaran awal yang ditetapkan pada Rp 31,45 triliun harus mengalami pengurangan drastis, menyisakan Rp 17,725 triliun. Keputusan ini mengundang perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap sektor transportasi di Indonesia.
Latar Belakang dan Dasar Pemangkasan Anggaran
Suntana, Wakil Menteri Perhubungan, menyampaikan rincian terkait perubahan anggaran ini dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025. Pada awalnya, anggaran Kemenhub ditetapkan sebesar Rp 31,45 triliun, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-867/MK.02/2024. Namun, setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, terjadi efisiensi yang mengakibatkan pemangkasan sebesar Rp 17,87 triliun, sehingga menyisakan Rp 13,58 triliun.
"Pada tahun 2025, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 23 September 2024, dapat dilaporkan pagu awal Kementerian Perhubungan adalah sebesar Rp 31,45 triliun," ujar Suntana.
Detil Pemangkasan dan Dampaknya
Dari sisa pagu tersebut, Suntana menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan dengan beberapa pengecualian. Belanja pegawai serta kegiatan-kegiatan yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, termasuk dalam proyek-proyek SBSN dan BLU, tidak terdampak oleh efisiensi anggaran ini.
"Selanjutnya kami mengalami efisiensi sebesar Rp 17,87 triliun. Sehingga dari efisiensi tersebut, sisa pagu Kementerian Perhubungan tahun 2025 menjadi Rp 13,58 triliun," jelasnya.
Namun, setelah melakukan rapat tambahan dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, pagu anggaran tersebut direvisi menjadi Rp 17,725 triliun. Revisi ini berarti pemangkasan anggaran Kemenhub mencapai Rp 13,725 triliun, setara dengan 43,66% dari pagu awal yang dialokasikan untuk tahun ini.
"Dapat kami laporkan pagu efektif terkini Kementerian Perhubungan pasca restrukturisasi anggaran yang semula sebesar Rp 13,58 triliun menjadi Rp 17,725 triliun atau sebesar 56,34% dari pagu awal," kata Suntana.
Prioritas Penggunaan Anggaran
Dengan anggaran yang tersisa, Kemenhub berencana untuk tetap menjalankan berbagai kegiatan penting. Suntana menegaskan bahwa fokus utama dalam penggunaan anggaran akan tetap diarahkan pada belanja pegawai, operasi, dan subsidi perintis.
Menurutnya, pengoptimalan anggaran yang terbatas ini merupakan tantangan nyata bagi Kemenhub untuk tetap menjaga kualitas pelayanan dan operasional di sektor transportasi. Meski demikian, Suntana belum dapat memberikan rincian detil mengenai alokasi anggaran terbaru ini.
"Pada kesempatan ini, kami mohon izin dan mohon maaf kepada Pak Ketua, wakil, dan juga seluruh anggota Komisi V yang saya hormati. Kami akan segera menyusulkan rincian setelah dana itu menjadi Rp 17 triliun dalam waktu cepat untuk segera mendapat persetujuan dari Bapak Ketua Komisi dan anggota Komisi," pungkasnya.
Respons dan Harapan ke Depan
Pemangkasan anggaran ini tidak hanya mempengaruhi Kemenhub, tetapi juga dapat berdampak pada pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia. Dalam konteks ini, efisiensi dan optimalisasi menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa meskipun dengan anggaran terbatas, proyek-proyek transportasi penting tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan pembahasan yang berkelanjutan di DPR dan keterlibatan pakar transportasi, ada harapan bahwa kebijakan ini tidak akan menghambat pertumbuhan sektor transportasi yang vital bagi perekonomian nasional. Harapan agar Kemenhub dapat menjelaskan dan merinci rencana penggunaan anggaran terbaru ini menjadi penting agar semua pihak dapat memahami prioritas dan penyesuaian yang akan dibuat.