JAKARTA - Pemerintahan Prabowo Subianto mengalami tantangan signifikan dalam sektor infrastruktur dengan adanya pemangkasan anggaran besar-besaran, terutama pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada tahun 2025, kementerian tersebut menghadapi pengurangan anggaran lebih dari 73%, dari semula Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun. Keputusan ini, yang merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025, bertujuan untuk efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, pemangkasan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini akan berdampak signifikan pada pencapaian target prioritas pemerintah. "Efisiensi anggaran di kementerian kami sebesar Rp81,38 triliun akan berdampak pada pencapaian target prioritas pada tahun ini," kata Dody Hanggodo dalam rapatnya bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Februari 2025. Sebagai akibat dari pemangkasan ini, berbagai proyek penting terpaksa ditunda atau dibatalkan.
Proyek-Proyek yang Terkena Dampak
Salah satu bidang yang sangat terpengaruh adalah pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Anggaran untuk direktorat ini terpangkas dari Rp38,4 triliun menjadi Rp10,7 triliun. Akibatnya, dari rencana awal pembangunan 16 unit bendungan, hanya proyek Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan yang tetap berjalan.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Marga yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan dan jembatan juga menghadapi pengurangan anggaran yang tajam, dari Rp37,3 triliun menjadi Rp12,5 triliun. Kondisi ini mempengaruhi berbagai proyek, termasuk preservasi jalan dan jembatan yang harus tertunda. Di sisi lain, pemangkasan signifikan juga dialami oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, dari Rp11,5 triliun menjadi Rp3,8 triliun, mengakibatkan pembatalan dalam proyek penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
Proyek strategis yang dipegang oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis turut terkena dampak, dengan pemangkasan anggaran dari Rp21,8 triliun menjadi Rp1,16 triliun. Salah satu dampaknya adalah pengurangan rencana renovasi lebih dari 2.000 unit madrasah menjadi hanya 86 unit.
Strategi Kompensasi Melalui KPBU
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berencana mengoptimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi alternatif untuk mendanai proyek infrastruktur. Dalam periode 2025-2029, target nilai KPBU mencapai Rp544,5 triliun, dengan pelibatan sektor swasta dalam berbagai proyek, meliputi 11 proyek pembangunan sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman.
"KPBU adalah salah satu solusi untuk tetap memajukan proyek infrastruktur meskipun dengan keterbatasan anggaran. Kami berharap kolaborasi dengan swasta dapat menutupi kekurangan ini," ungkap Dody Hanggodo. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dari pemerintah untuk memastikan proyek tetap berlanjut meskipun menghadapi tantangan anggaran.
Tantangan dan Harapan untuk Masa Depan
Pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum, yang terbesar di antara kementerian/lembaga lainnya, mencerminkan komitmen Pemerintah Prabowo untuk efisiensi belanja negara. Namun, hal ini juga menuntut strategi yang kuat dalam melakukan prioritas pembangunan infrastruktur. Pengelolaan proyek dan penentuan skala prioritas menjadi penting agar dampak pemotongan anggaran tidak menghambat target pembangunan jangka panjang.
Pemberdayaan KPBU menunjukkan adanya langkah proaktif dalam menghadapi tantangan ini, meskipun porsi proyek pemerintah berkurang. Implikasinya, keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur semakin meningkat, yang mungkin juga dapat membawa damai positif dengan inovasi dan efisiensi dari sektor swasta.
Dengan demikian, masa depan pembangunan infrastruktur di era Prabowo sangat bergantung pada sejauh mana strategi KPBU berhasil diimplementasikan untuk menggantikan bagian dari kekurangan anggaran publik. Pemerintah dan pihak swasta perlu terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.
Sementara berbagai pihak berharap kebijakan efisiensi ini dapat segera memberikan dampak positif yang nyata pada stabilisasi keuangan negara, perhatian harus tetap tertuju pada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan berbagai tantangan ini, Kementerian Pekerjaan Umum di Era Prabowo mempunyai pekerjaan rumah besar: memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berkelanjutan, meski dalam keterbatasan biaya.