JAKARTA - Dalam langkah kontroversial yang memicu reaksi beragam, Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengumumkan pencabutan undang-undang yang sebelumnya menyediakan dukungan finansial untuk keluarga tahanan Palestina yang ditahan di penjara 'Israel' dan keluarga mereka yang tewas oleh tentara 'Israel'. Keputusan ini diumumkan melalui dekrit presiden pada 10 Februari 2025, dan mengundang perhatian internasional, termasuk dari Amerika Serikat dan 'Israel'.
Langkah ini, menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA, mencakup pencabutan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan yang sebelumnya mengatur tunjangan keuangan bagi keluarga tahanan, martir, dan mereka yang terluka. Binang-bintang dan peraturan terkait ditetapkan oleh Kabinet dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), dan dekrit terbaru ini tampaknya merupakan babak baru dalam dinamika kompleks antara Palestina, 'Israel', dan Amerika Serikat.
Aksi ini bukan tanpa alasan. Dilaporkan oleh media internasional, seperti Axios, bahwa langkah Abbas ini sudah dikomunikasikan sebelumnya kepada pihak Amerika Serikat. Seorang pejabat Palestina mengungkapkan bahwa dekrit ini adalah upaya untuk mendapatkan kelonggaran fiskal dan diplomatik dari pihak 'Israel' dan AS. Channel 12 'Israel' menambahkan bahwa Otoritas Palestina berharap 'Israel' akan menghentikan pemotongan dari pendapatan pajak yang ditransfer kepada Palestina, yang selama ini menjadi salah satu bentuk tekanan ekonomi dari 'Israel'.
Lebih jauh, PA juga berharap agar Amerika Serikat mencabut "Taylor Force Act," undang-undang yang disahkan pada 2018 oleh Kongres AS sebagai tanggapan atas kematian seorang warga negara Amerika dalam serangan di Tel Aviv pada 2016 oleh seorang warga Palestina. Undang-undang ini melarang pemerintah AS memberikan bantuan ekonomi langsung kepada Otoritas Palestina kecuali pembayaran kepada keluarga pelaku serangan dihentikan. Dalam konteks ini, pencabutan dukungan finansial kepada keluarga tahanan ini dapat dilihat sebagai upaya Palestina untuk mematuhi ketentuan tersebut demi melanjutkan bantuan ekonomi dari AS.
Reaksi Hamas dan Kontroversi
Namun, keputusan ini tidak luput dari kritik keras, terutama dari kelompok Hamas. Gerakan perlawanan Palestina ini mengecam keras pengumuman Abbas. Dalam pernyataan resmi mereka, Hamas menyebut, "Kami mengutuk keputusan Presiden Mahmoud Abbas untuk membatalkan tunjangan keuangan bagi keluarga tahanan, syuhada, dan yang terluka." Mereka menilai langkah ini sebagai pengkhianatan terhadap tujuan nasional rakyat Palestina.
Hamas berpendapat bahwa keputusan Abbas adalah bentuk penyerahan terhadap tekanan dari pihak 'Israel' dan pemerintahan AS. Dalam pernyataan lebih tegas, Hamas menyebut tindakan ini sebagai "penyimpangan dari salah satu prinsip nasional", menegaskan bahwa langkah tersebut tidak patriotik dan menyerukan Otoritas Palestina untuk segera membatalkannya. "Mengubah kelompok patriotik ini menjadi kasus-kasus sosial adalah hal yang memalukan," tambahnya, menekankan pentingnya mengakui pengorbanan para tahanan dan keluarga syuhada.
Implikasi bagi Hubungan Palestina-AS-Israel
Meski demikian, keputusan ini menunjukkan usaha PA dalam menjaga hubungan yang lebih baik dengan AS dan 'Israel', yang selama ini menekan Palestina dengan berbagai syarat terkait kebijakan bantuan ekonomi. Keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada reaksi kongres AS atas kebijakan terbaru ini dan apakah 'Israel' akan merespon dengan menghentikan hukuman ekonomi berupa pengurangan dari transfer pajak.
Sejauh ini, Abbas berharap dengan mengadopsi kebijakan ini dapat menekan 'Israel' dan AS untuk lebih melonggarkan kebijakan mereka terhadap Palestina. "Kami berharap langkah ini dapat membuka peluang baru bagi diplomasi yang lebih konstruktif," ungkap seorang pejabat Palestina yang tak mau disebutkan namanya.
Meski demikian, langkah ini menempatkan Abbas pada posisi yang sulit di dalam negeri, antara kebutuhan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan tekanan dari kelompok-kelompok Palestina yang menuntut perlindungan terhadap mereka yang mereka anggap sebagai pahlawan perjuangan. Keputusan ini akan menjadi tolak ukur bagi arah kebijakan Palestina berikutnya, baik dalam menghadapi dunia internasional maupun dalam menjaga stabilitas dan dukungan di dalam negeri.