JAKARTA - Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) mengemukakan kekhawatiran mereka terkait keberlanjutan pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah. Pengusaha konstruksi berharap agar proyek yang tengah berjalan tidak terhenti dan dapat terus memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua FKJKI, Andi Rukman Karumpa, menegaskan pentingnya melanjutkan proyek-proyek strategis infrastruktur yang ada. "Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sudah berjalan tidak terhenti karena efisiensi anggaran," ujar Andi dalam keterangan resminya, Selasa 11 FEBRUARI 2025.
Infrastruktur dipandang sebagai salah satu fondasi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan infrastruktur yang memadai, daya saing Indonesia dapat terdongkrak, serta membuka berbagai kesempatan ekonomi baru. Oleh karena itu, penghentian proyek infrastruktur dapat berdampak besar bagi ekonomi domestik.
FKJKI mengusulkan agar pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan relaksasi regulasi sebagai solusi untuk mengatasi tantangan ini. "Dengan adanya relaksasi regulasi, akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur dapat lebih mudah diperoleh," Andi menambahkan. Dia optimis bahwa langkah tersebut akan membantu percepatan pembangunan yang lebih efisien di tengah situasi ekonomi yang cukup menantang saat ini.
Selain itu, pemerintah pusat juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi pembangunan di wilayah masing-masing. Kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur di daerah. "FKJKI berharap pemerintah memastikan keberlanjutan proyek daerah dengan mendorong pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pembangunan," tambah Andi.
Para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi juga tidak ketinggalan menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Menurut Andi, UMKM siap berperan aktif dalam menjalankan berbagai pekerjaan, terutama proyek infrastruktur yang bersifat sosial seperti sekolah dan fasilitas kesehatan. "Dalam rangka swasembada pangan, banyak pekerjaan-pekerjaan irigasi yang harus dibangun teman-teman pelaku UMKM seperti infrastruktur sekolah hingga fasilitas kesehatan," jelas Andi.
Berbagai hambatan yang dihadapi oleh sektor konstruksi saat ini, termasuk masalah pendanaan dan perizinan, menjadi topik yang penting untuk segera diatasi agar pembangunan infrastruktur dapat terus berlangsung. Dengan demikian, peran serta berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku usaha di sektor konstruksi, sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan ini.
Pengurangan anggaran untuk proyek infrastruktur bukan hanya menjadi perhatian bagi FKJKI tetapi juga bagi banyak pihak yang berkepentingan dengan pembangunan nasional. Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal evening mengatakan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek-proyek yang dianggap prioritas.
Sebagaimana diketahui, pemangkasan anggaran dalam sektor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah setelah melihat kondisi makroekonomi global yang menantang. Dampak pandemi yang masih terasa, tekanan pada sektor keuangan publik global, serta dinamika geopolitik mempengaruhi kebijakan fiskal di banyak negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan efisiensi anggaran harus mampu menjamin bahwa proyek infrastruktur, terutama yang vital, dapat tetap berjalan dengan semestinya. Harapan besar masih ada, terutama jika semua pihak dapat bersinergi untuk mencari solusi terbaik, baik berupa kebijakan strategis maupun dukungan material.
Dengan adanya dorongan dari FKJKI dan komitmen dari pemerintah, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Artikel ini sebelumnya tayang di Bisnis.com dengan judul "Pengusaha Konstruksi Berharap Proyek Infrastruktur Tak Mandek Imbas Efisiensi Anggaran".