JAKARTA - Dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks kembali menyeruak di platform media sosial TikTok. Kali ini, hoaks ini terkait dengan adanya tautan pengecekan penerima manfaat Bantuan Sosial (Bansos) yang konon berasal dari pemerintah. Postingan yang sudah tersebar luas tersebut mengundang perhatian ribuan pengguna TikTok dan mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut pantauan dari turnbackhoax.id, akun yang menyebarkan tautan hoaks itu menggunakan nama "adminbansos12". Akun ini aktif mem-posting konten yang mendorong pengguna lain untuk mengunjungi tautan yang diklaim dapat digunakan untuk mengecek status penerimaan Bansos. Akibatnya, banyak pengguna yang tertipu dan mengikuti akun tersebut, berharap mendapatkan kepastian terkait bantuan sosial yang mereka butuhkan.
Mengenai hal ini, Tim Pemeriksa Fakta dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) telah melakukan investigasi mendalam. Penelusuran mereka menyatakan bahwa tidak terdapat tautan resmi yang menawarkan pengecekan penerima manfaat Bansos seperti yang diunggah oleh akun tersebut. Sebagai tindakan pencegahan dan edukasi, Mafindo mengimbau masyarakat untuk selalu menggali informasi dari sumber resmi, seperti akun atau situs web Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kepala Divisi Humas Mafindo, Iwan Setiawan, memberikan pernyataannya mengenai temuan ini. “Kami menemukan bahwa akun 'adminbansos12' tidak memberikan informasi yang valid. Masyarakat harus berhati-hati dan memastikan bahwa informasi mengenai Bansos diperoleh dari kanal resmi, salah satunya adalah website resmi Kemensos RI,” tegasnya.
Tautan palsu yang disebarluaskan ini tentunya berisiko tinggi, terutama bagi masyarakat awam yang tidak mendalami platform atau mekanisme yang sah dalam memperoleh informasi bantuan sosial. Tak hanya potensial menyebabkan salah paham, tetapi juga membuka celah bagi aksi penipuan atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui juru bicaranya juga mengeluarkan pernyataan serupa agar masyarakat tetap waspada dan tidak terjebak dalam skema penipuan ini. “Kami tidak pernah menyebarkan informasi penerima bantuan melalui media sosial yang tidak resmi. Seluruh informasi terkait bantuan sosial dapat dicek dengan mudah di situs resmi kami atau platform lain yang telah diverifikasi,” ujar Jubir Kemensos.
Pihak TikTok pun diharapkan segera mengambil tindakan atas keberadaan akun yang menyebarkan informasi bohong. Langkah cepat dan responsif dalam menangani akun-akun penyebar hoaks tak hanya melindungi pengguna tetapi juga memelihara integritas platform sebagai media sosial yang aman dan terpercaya.
Melihat dampak distributif dari penyebaran tautan palsu ini, para ahli komunikasi menyarankan agar edukasi literasi digital perlu diperkuat. Selain pemerintah, komunitas, dan organisasi nirlaba, peran media juga penting dalam menghadirkan informasi yang akurat untuk meminimalkan potensi penyebaran hoaks di ranah publik. Aparat penegak hukum diharapkan bisa bergerak cepat dalam melacak dan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang banyak.
Bagi masyarakat umum, disarankan untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima, terutama yang datang dari kanal tidak resmi. Dalam kasus banjir hoaks seperti ini, waspada dan konfirmasi adalah kunci untuk menghindari terjebak dalam arus informasi palsu yang bisa merugikan. Dengan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan atau konten tidak benar ke pihak berwenang atau melalui fitur pelaporan platform masing-masing, pengguna turut berperan dalam melawan penyebaran hoaks yang mengancam kenyamanan dan keamanan informasi di internet.
Informasi terkini mengenai prosedur resmi pengecekan Bansos bisa diakses di laman resmi Kementerian Sosial RI, yang menyediakan informasi rinci dan terjamin kebenarannya. Selalu pastikan untuk melakukannya melalui kanal tepercaya agar terhindar dari penipuan.