JAKARTA - Distribusi LPG 3 Kg, yang dikenal dengan sebutan gas melon, menjadi topik hangat di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun mekanisme baru untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi ini lebih tepat sasaran, terutama bagi UMKM.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa distribusi LPG 3 Kg bagi UMKM tidak akan diatur dalam kebijakan terpisah. Namun, pemerintah akan memperjelas mekanisme distribusinya berdasarkan data izin usaha yang telah dimiliki pelaku usaha. Dalam pertemuan di kantornya pada Jumat, 7 Februari 2025, Yuliot menyatakan pentingnya memanfaatkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh UMKM. "Ini bukan aturan khusus, jadi kita akan melihat izin usaha mikro yang sudah mereka miliki dalam bentuk NIB. Dengan data ini, kita bisa mengetahui kebutuhan masing-masing usaha, jenis usahanya, dan lokasinya," ujar Yuliot Tanjung.
Pentingnya peran UMKM dalam perekonomian mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan komitmennya untuk memastikan UMKM tetap mendapatkan akses terhadap elpiji bersubsidi. "Untuk saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa," jelas Bahlil saat meninjau salah satu pangkalan elpiji di Pekanbaru.
Distribusi gas melon untuk UMKM tidak terlepas dari perhatian mengenai kelangkaan dan penyelewengan yang kerap terjadi. Temuan Ombudsman Kepri menunjukkan ada banyak penyelewengan dalam distribusi gas melon di Batam. Kondisi ini menciptakan keresahan di masyarakat, terutama para pelaku UMKM yang sangat bergantung pada ketersediaan LPG untuk menjalankan usahanya.
Bahlil menekankan pentingnya LPG bersubsidi bagi UMKM, terutama para pedagang makanan seperti penjual bakso, mie goreng, dan gorengan lainnya. "Mereka mau jual bakso, mie goreng, pisang goreng, atau goreng-gorengan. Kita harus memastikan mereka tetap bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau," kata Bahlil. Pernyataan ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto juga mengeluarkan instruksi tentang pentingnya subsidi LPG 3 Kg yang lebih tepat sasaran. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengaktifkan kembali pengecer sebagai sub pangkalan resmi Pertamina. "Mulai hari ini semua pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan," ungkap Bahlil.
Langkah ini diharapkan mampu mengatasi kelangkaan dan penyelewengan yang terjadi di lapangan. Penyeragaman sub pangkalan ini juga bertujuan untuk menekan harga di tingkat agen dan pangkalan yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Pertamina sendiri sudah memberikan sanksi kepada sejumlah agen dan pangkalan yang ditemukan melanggar ketentuan tersebut.
Kebijakan pemerintah dalam penyesuaian distribusi LPG 3 Kg tidak hanya bertujuan untuk efisiensi, tetapi juga sebagai langkah konkret untuk menghadapi tantangan distribusi yang selama ini menjadi permasalahan klasik. Penggunaan NIB sebagai acuan distribusi diharapkan dapat mengurangi kesalahan sasaran dan memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.
Masalah distribusi elpiji 3 Kg dan kelangkaan LPG di berbagai daerah telah menjadi buah bibir masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Pertamina sebagai BUMN energi, menjadi kunci sukses dari kebijakan ini.
Dalam upayanya menertibkan distribusi LPG, diharapkan pemerintah juga dapat menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengawasan distribusi dan pelayanan kepada masyakarat perlu ditingkatkan agar berbagai kebijakan yang diterapkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, pelaku UMKM diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan pemerintah untuk mendaftarkan usahanya secara resmi. Selain membantu kelancaran distribusi LPG bersubsidi, registrasi usaha juga memberikan keuntungan lain bagi UMKM, seperti kemudahan mengakses pembiayaan dan pelatihan pengembangan usaha dari pemerintah.
Pemerintah juga diharapkan terus melakukan evaluasi dan pemantauan distribusi LPG 3 Kg untuk memastikan kebijakan ini efektif dan efisien. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat, diharapkan persoalan distribusi elpiji bersubsidi ini dapat ditangani dengan lebih baik ke depannya.
Komitmen pemerintah dalam memfasilitasi akses LPG 3 Kg kepada UMKM merupakan bagian dari strategi yang lebih besar dalam memberdayakan sektor ini. Keberhasilan sektor UMKM tidak hanya berkontribusi pada peningkatan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat lokal.
Sebagai penutup, kebijakan terbaru mengenai distribusi LPG 3 Kg bagi UMKM menunjukkan langkah positif pemerintah dalam memastikan gas melon yang merupakan kebutuhan dasar dapat dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Upaya ini, apabila dilakukan secara konsisten dan terukur, diyakini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.