JAKARTA - Meskipun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mendengungkan komitmennya terhadap energi bersih, penyaluran kredit dari sektor perbankan menuju pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara justru mengalami kenaikan signifikan. Analisis terbaru dari tim #BersihkanBankmu terhadap laporan keuangan dari sembilan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia mengungkap tren ini.
Laporan tersebut memaparkan bahwa lima bank utama di Indonesia mengalokasikan total pendanaan sebesar USD 5,42 miliar dan Rp 5,37 triliun selama periode 2016-2023 ke sektor PLTU batu bara. PT Adaro Indonesia Tbk menjadi penerima kredit terbesar dengan jumlah USD 1,94 miliar dan Rp 2,5 triliun.
Kekhawatiran Terhadap Dampak Jangka Panjang
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (CELIOS), mengungkapkan kekhawatirannya terkait tren peningkatan pembiayaan bank domestik pada sektor batu bara ini. "Jika terus mengarahkan pendanaan ke aktivitas yang kotor, bank sama saja sedang mendanai krisis di internalnya sendiri," ujar Bhima, Jumat, 6 Desember 2024. Bhima menegaskan bahwa perbankan yang terus mendukung proyek-proyek batu bara bukan hanya memperparah krisis iklim yang dihadapi Indonesia, tetapi juga berisiko menghasilkan aset-aset terlantar di masa depan.
Bhima menyarankan agar lembaga perbankan mulai memberikan batasan pembiayaan terhadap energi fosil. "Perbankan nasional seharusnya memberikan subsidi bunga untuk penyaluran kredit energi terbarukan skala komunitas, seperti skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan memperbesar porsi pembiayaan berkelanjutan (sustainability link loan)," jelasnya. Dengan perkiraan biaya investasi pembangkit listrik surya hanya USD 410 per kilowatt (kW) dibandingkan PLTU ultra supercritical yang mencapai USD 1.430 per kW pada tahun 2050, pembiayaan energi terbarukan menjadi lebih kompetitif dan layak diprioritaskan.
Potensi Risiko dalam Komitmen Perbankan
Wicaksono Gitawan, Just Energy Transition Associate dari CERAH, turut memberikan perspektifnya. Ia menyoroti bahwa meskipun tren pemberitaan mengenai komitmen pembiayaan hijau dari perbankan domestik meningkat, hal ini harus diiringi dengan langkah konkrit untuk menghentikan pembiayaan sektor batu bara. "Apalagi, Presiden Prabowo sudah mengungkapkan keinginannya untuk segera menghentikan penggunaan PLTU batu bara di 2040," jelas Wicaksono.
Ia menambahkan, perbankan sebaiknya memperlakukan pernyataan Presiden Prabowo sebagai sinyal akan adanya risiko jangka panjang jika terus mendanai batu bara dan PLTU. "Bank harus mengambil langkah cepat untuk mendiversifikasi portofolio mereka ke sektor-sektor yang lebih ramah lingkungan," imbuhnya.
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Selain sektor perbankan, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di dalam mendorong transisi energi di Indonesia juga perlu dipertegas. Dokumen Taksonomi untuk Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diterbitkan OJK kurang agresif dalam mempromosikan pembiayaan hijau. Kritikus mencatat bahwa dokumen ini justru menghapus klasifikasi merah yang sebelumnya menjadi indikator proyek-proyek berbahaya bagi lingkungan.
Para pengamat sepakat bahwa peningkatan peran pemerintah dan regulator diperlukan untuk mendorong transisi ke energi bersih di Indonesia. Dukungan terhadap kebijakan hijau, penguatan regulasi finansial untuk mencegah pendanaan proyek batu bara, dan insentif besar bagi investasi energi terbarukan adalah langkah-langkah krusial yang perlu diwujudkan guna menjamin kesinambungan dan keberlanjutan ekonomi serta lingkungan Indonesia.
Dalam konteks ini, opini publik dan tekanan dari kelompok lingkungan seperti #BersihkanBankmu diharapkan dapat mengakselerasi perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan. Melalui langkah proaktif dan strategis, Indonesia bisa menjadi bagian dari solusi krisis iklim global yang saat ini mengancam banyak negara di dunia.