JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah memperkuat langkah-langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi sebagai bagian dari Asta Cita yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya ini, optimalisasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) dan implementasi program biodiesel B35 menjadi fokus utama. Targetnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot, berbagai langkah untuk mengukuhkan ketahanan energi dalam negeri sudah direncanakan dengan matang. “Upaya untuk mewujudkan ketahanan energi dalam negeri adalah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, mengembangkan energi baru terbarukan, termasuk program B35 yang saat ini dilaksanakan. Tahun depan, kita rencanakan implementasi B40, dan sedang dilakukan asesmen untuk B50 serta penyediaan bioetanol di dalam negeri," ujar Yuliot pada Jumat, 6 Desember 2024.
Keberlanjutan program B35 menjadi salah satu yang paling krusial. Kebijakan ini mengharuskan pencampuran 35% biodiesel ke dalam bahan bakar solar, yang berasal dari minyak nabati seperti minyak kelapa sawit. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut data yang dimiliki Kementerian ESDM, pada tahun 2023, pemanfaatan biodiesel di pasar domestik tercatat mencapai 12,2 juta kiloliter. Pemerintah menargetkan peningkatan angka ini menjadi 12,5 juta kiloliter pada tahun 2025. Manfaat ekonomi dari program biodiesel ini tidak main-main. Program mandatori biodiesel berhasil menghemat devisa hingga US$7,9 miliar atau sekitar Rp120,54 triliun pada 2023. Selain itu, pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel telah memberi nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun.
Swasembada energi tidak hanya dilihat dari sisi biodiesel saja. Perkembangan energi baru terbarukan (EBT) juga sedang digenjot, terutama dalam bentuk dukungan terhadap penggunaan kendaraan listrik dan peningkatan efisiensi energi. Penerbitan regulasi serta insentif bagi pengembangan EBT menjadi bagian dari paket kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi jangka panjang.
Pengembangan EBT tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah menyadari kebutuhan akan kolaborasi yang kuat dengan sektor swasta dan masyarakat. “Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan swasembada energi di Indonesia,” jelas Yuliot.
Dukungan semua pihak ini dipandang penting untuk mempercepat pencapaian swasembada energi yang tidak hanya akan mengurangi beban impor BBM, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pemerintah berharap, dukungan bipartisan serta kerjasama lintas sektor akan membantu realisasi visi energi yang lebih mandiri untuk Indonesia.
Pembangunan energi yang berkelanjutan menjadi prioritas dan diharapkan berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di masa depan. Pemerintah optimis bahwa langkah-langkah strategis ini, apabila dijalankan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak, tidak hanya akan mewujudkan swasembada energi tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.