JAKARTA - Dalam upaya menguatkan daya beli masyarakat, pemerintah Indonesia kembali hadir dengan terobosan ekonomi penting. Sebanyak 81,4 juta pelanggan rumah tangga berhak mendapatkan stimulus berupa diskon tarif listrik sebesar 50%. Kebijakan strategis ini diumumkan oleh PT PLN (Persero) dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat selama periode Januari hingga Februari 2025.
Diskon listrik ini ditargetkan kepada mayoritas pelanggan PT PLN, mencakup 97% dari total jumlah pelanggan rumah tangga. Pembagian diskon ini mencakup: 24,6 juta pelanggan dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 38 juta pelanggan dengan daya 900 VA, 14,1 juta pelanggan dengan daya 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan dengan daya 2.200 VA.
"Ini menyasar 97% pelanggan, diskon 50% pada bulan Januari-Februari 2025. Ini berkah untuk daya beli masyarakat, kami siap menjalankan berkah ini tentunya untuk pelanggan prabayar kami, misalnya beli Rp 100 ribu bisa jadi separuhnya," jelas Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PT PLN (Persero), dalam konferensi pers terkait Paket Stimulus Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat yang diselenggarakan pada Senin, 16 Desember 2024.
Menegaskan kontribusi pemerintah dalam kebijakan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani turut hadir dan memberikan pernyataan mengenai pentingnya peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan ekonomi.
"Sehingga ekonomi kita tetap jalan meski kita pahami banyak dinamika global yang terjadi dan di dalam negeri yang terus kita waspadai," ungkap Sri Mulyani. Paket-paket kebijakan ini, menurutnya, dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik.
Tidak hanya sekadar diskon listrik, stimulus ekonomi ini juga mencakup berbagai bantuan untuk rumah tangga, pekerja, dan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah).
Selain diskon listrik, rumah tangga juga mendapatkan keuntungan lain seperti bantuan pangan berupa beras. Sebanyak 16 juta penerima bantuan pangan akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama Januari dan Februari 2025. Ini diharapkan dapat membantu stabilitas kebutuhan pokok masyarakat.
Khusus untuk kebutuhan dapur, pemerintah memberikan pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP 1% untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita, guna menstimulasi ekonomi di sektor-sektor terkait pangan.
Tidak hanya rumah tangga, sektor pekerja dan UMKM pun mendapatkan perhatian serius dari pemerintahan. Pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kini dapat lebih mudah mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai langkah nyata mendukung tenaga kerja yang terdampak.
Di lain sisi, sektor UMKM kini dapat bernafas lebih lega dengan perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% dari omzet hingga tahun 2025. Bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun, sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut, memberikan keleluasaan untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional.
Bersama berbagai rencana stimulus lainnya, inisiatif pemerintah ini sangat penting di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dan memiliki daya beli yang lebih kuat.
Keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada pelaksanaan teknis di lapangan, tetapi juga pada upaya yang lebih luas untuk memastikan semua lapisan masyarakat mendapat manfaat dari paket kebijakan ekonomi ini. Harapannya, langkah-langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.