BALI - Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan nasional, salah satunya melalui kerja sama antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara kedua pihak tersebut dalam rangka mempercepat proses perizinan lahan guna mendukung pencapaian program strategis pemerintah.
Dalam acara Synergy Untuk Negeri Pertamina yang digelar di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Nusron Wahid memaparkan bahwa swasembada pangan dan energi adalah salah satu prioritas utama dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Karena itu, kita harus permudah semua urusan-urusan, apalagi menyangkut urusan perizinan. Kadang-kadang terlihat sepele namun substansi harus kita prioritaskan dan kita percepat," ujar Nusron.
Sinergi Strategis antara Kementerian ATR dan BUMN
Langkah strategis yang diambil Kementerian ATR salah satunya adalah melakukan diskusi intensif dengan Kementerian BUMN. Fokus utama dari diskusi tersebut adalah membantu menuntaskan berbagai permasalahan terkait pertanahan dan perizinan yang berhubungan dengan proyek energi dan pangan.
Nusron menjelaskan, "Ke depan kami akan berkomitmen untuk mempercepat pelayanan itu. Kami tidak ingin ketahanan pangan terganggu akibat lambatnya proses perizinan, lebih-lebih perizinan di bidang tata ruang yang ada di ATR/BPN."
Pada pekan sebelumnya, Kementerian ATR telah menyelesaikan pertemuan dengan BUMN klaster energi yang berfokus pada masalah perizinan lahan dan tambang. Agenda tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur perizinan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga tidak menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis di sektor energi.
Pembahasan Mendalam dengan BUMN Pangan
Selanjutnya, pada pekan depan, Kementerian ATR direncanakan akan mengadakan pertemuan penting dengan beberapa BUMN pangan, termasuk di antaranya Perusahaan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) dan ID FOOD. Fokus diskusi ini adalah pembahasan mengenai lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan nasional.
Pentingnya percepatan perizinan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi waktu, tetapi juga berpotensi meningkatkan produktivitas sektor pangan dan energi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan nasional.
Komitmen Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Energi dan Pangan
Upaya sinergis antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi dan pangan yang berkelanjutan. Hal ini juga merupakan tanggapan terhadap tantangan global terkait ketahanan sumber daya, yang membutuhkan pendekatan inovatif dan kolaboratif antarlembaga.
Implementasi strategi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Percepatan perizinan akan menjadi kunci sukses bagi pelaksanaan program ini.
Nusron juga menegaskan, “Percepatan layanan perizinan ini akan terus kami evaluasi dan tingkatkan kualitasnya. Kami paham bahwa keberhasilan program swasembada energi dan pangan sangat bergantung pada kemudahan akses dan pengelolaan lahan untuk kepentingan rakyat.”
Kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN merupakan langkah penting dalam manuver pemerintah untuk mencapai target swasembada energi dan pangan. Dukungan dari semua pihak, termasuk percepatan proses perizinan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor strategis ini. Dengan upaya yang terpadu dan sinergis, cita-cita Indonesia untuk mandiri dalam bidang energi dan pangan semakin mendekati kenyataan.