JAKARTA - Kementerian Keuangan menegaskan kembali bahwa dana sebesar Rp 200 triliun yang ditempatkan di lima bank milik negara (Himbara) bukan untuk memperkaya segelintir pengusaha besar, melainkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, dana tersebut harus disalurkan secara produktif agar pelaku usaha kecil hingga menengah dapat memperoleh akses permodalan dan masyarakat bisa meningkatkan daya beli.
“Sebetulnya kita minta ke perbankan yang simpan dana itu, jangan anda kasih ke konglomerat,” ujar Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta.
Purbaya menilai, langkah ini penting untuk memastikan distribusi dana pemerintah benar-benar menjangkau lapisan ekonomi bawah dan menengah. Tujuan akhirnya adalah menumbuhkan ekonomi secara inklusif, bukan menciptakan kesenjangan baru melalui penyaluran kredit kepada kelompok usaha besar yang sudah kuat secara finansial.
Larangan Gunakan Dana untuk Valas
Selain melarang penyaluran kredit kepada konglomerat, Purbaya juga mengingatkan perbankan agar tidak menggunakan dana pemerintah tersebut untuk membeli valuta asing seperti dolar Amerika Serikat (AS).
Menurutnya, pembelian dolar dalam jumlah besar hanya akan memperburuk kondisi nilai tukar rupiah di pasar.
“Enggak boleh beli dollar karena kalau enggak rupiahnya akan melemah,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal, seperti kenaikan suku bunga global dan fluktuasi nilai tukar. Oleh sebab itu, kebijakan penempatan dana di perbankan diharapkan mampu memperkuat likuiditas tanpa menimbulkan tekanan tambahan terhadap kurs rupiah.
Dorong Kredit Produktif dan Ekonomi Riil
Lebih jauh, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur terlalu jauh dalam penyaluran dana tersebut. Ia mempercayakan prosesnya kepada perbankan yang dinilai memiliki pengalaman dan keahlian dalam menilai risiko serta menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif.
“Jadi sebetulnya yang saya jalankan adalah memindahkan uang ke sana harusnya saya gak peduli apa-apa. Saya memakai ekspertis dari sistem perbankan untuk menyalurkan dana itu ke perekonomian tanpa intervensi saya sebetulnya,” jelasnya.
Menurut Purbaya, jika sistem perbankan bekerja dengan baik, dana yang ditempatkan pemerintah akan tersalurkan ke sektor-sektor yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing industri.
Ia menegaskan, strategi ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal adaptif yang dirancang untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional setelah periode ketidakpastian global.
Bank BUMN Diimbau Gunakan Dana Secara Efisien
Purbaya juga menjelaskan alasan mengapa bank-bank Himbara didorong untuk menyalurkan dana pemerintah secara aktif. Ia menyebut, jika dana tersebut hanya disimpan di bank tanpa disalurkan, justru akan menimbulkan kerugian karena pemerintah membayar bunga deposito atas penempatan dana itu.
“Kalau mereka taruh di brankas terus rugi, dia bayar (bunga) sama saya hampir 4 persen. Dia terpaksa menyalurkan uang itu mungkin pertama di interbank, di tempat lain, di kredit. Akhirnya pasti kredit. Kredit pasti cari yang bagus-bagus, ada proyek-proyek bagus,” ucapnya.
Menurutnya, kondisi ini secara alami akan mendorong perbankan untuk mencari peluang penyaluran kredit yang berkualitas, dengan risiko rendah namun berdampak besar terhadap perekonomian nasional. Pemerintah berharap bank-bank BUMN bisa menjaga keseimbangan antara aspek bisnis dan tanggung jawab sosial, dengan memastikan penyaluran dana berpihak pada sektor riil.
Fokus pada Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Rupiah
Kebijakan penempatan dana Rp 200 triliun di Himbara menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas moneter. Dengan memperkuat permodalan perbankan, pemerintah ingin mempercepat sirkulasi uang di masyarakat, terutama di sektor-sektor produktif seperti UMKM, industri manufaktur, dan pariwisata.
Langkah ini juga diharapkan mampu menghindari potensi pelemahan rupiah akibat pembelian valuta asing dalam jumlah besar. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar dapat terjaga dan inflasi tetap terkendali.
Purbaya menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah tetap berpihak kepada rakyat. “Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan dunia usaha produktif,” ujarnya.
Melalui penegasan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa dana publik sebesar Rp 200 triliun benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi nasional dan bukan sekadar simpanan di bank.
Dengan pengawasan ketat dan kepercayaan terhadap sistem perbankan, Menkeu berharap dana tersebut akan mengalir ke berbagai sektor yang mampu mendorong pertumbuhan, membuka lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.