JAKARTA - Pemerintah Indonesia menyesuaikan target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada kuartal IV-2025, menyusul realisasi penerbitan sebelumnya yang bervariasi setiap kuartal. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menetapkan target lelang Surat Utang Negara (SUN), salah satu jenis SBN, sebesar Rp 180 triliun.
Jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, target ini lebih rendah. Realisasi penerbitan SBN pada kuartal I-2025 tercatat Rp 222,2 triliun, kuartal II sebesar Rp 208 triliun, dan kuartal III mencapai Rp 280,35 triliun. Penurunan ini menjadi langkah pemerintah untuk menyesuaikan strategi pembiayaan nasional dengan kondisi pasar modal dan kebutuhan fiskal.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berhati-hati dalam mengelola penerbitan utang, mengingat stabilitas ekonomi dan tingkat suku bunga global yang dapat mempengaruhi biaya pembiayaan negara.
DPLK Tetap Memprioritaskan Instrumen Pemerintah
Meski target penerbitan SBN menurun, Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menegaskan komitmennya untuk tetap mengandalkan instrumen ini sebagai tulang punggung portofolio investasi. Ketua Umum Asosiasi DPLK, Tondy Suradiredja, menyebut bahwa penurunan target penerbitan tidak akan mengubah strategi alokasi dana yang telah ada.
“Meski penerbitan SBN menurun, DPLK akan tetap mempertahankan porsi investasi yang sudah ada pada instrumen pemerintah,” ujar Tondy kepada Kontan.co.id. Ia menambahkan bahwa dana baru akan dialokasikan secara selektif ke instrumen berisiko rendah lainnya untuk menjaga imbal hasil tetap kompetitif.
Instrumen alternatif yang menjadi pertimbangan DPLK antara lain deposito berjangka dan obligasi korporasi berperingkat investasi (investment grade). Pendekatan ini memastikan bahwa risiko investasi tetap terkendali, sekaligus menjaga likuiditas dan keamanan portofolio.
Sertifikat Rupiah BI Sebagai Alternatif Aman
Selain SBN, Tondy juga menyoroti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai opsi investasi yang menarik bagi DPLK. Dengan suku bunga acuan domestik yang masih tinggi dan stabil, SRBI menjadi instrumen aman yang mampu memberikan imbal hasil kompetitif tanpa menambah risiko signifikan.
“SRBI bisa menjadi alternatif, terutama saat suku bunga acuan masih berada di level tinggi dan stabil,” jelas Tondy. Hal ini sejalan dengan strategi DPLK untuk diversifikasi portofolio, menjaga keseimbangan antara risiko dan keuntungan, serta memastikan keamanan dana pensiun para peserta.
Diversifikasi ini menjadi penting karena SBN meskipun aman, jumlah penerbitannya kini terbatas, sehingga penempatan dana secara selektif pada instrumen lain menjadi strategi untuk mengoptimalkan return.
Alokasi Investasi DPLK Saat Ini
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total nilai investasi DPLK secara gabungan mencapai Rp 149,07 triliun per Juli 2025. Dari jumlah tersebut, alokasi terbesar berada pada deposito berjangka sebesar Rp 78,08 triliun, sementara investasi pada SBN mencapai Rp 41,48 triliun.
Alokasi ini menunjukkan preferensi DPLK untuk instrumen aman dengan likuiditas tinggi. Deposito berjangka tetap menjadi andalan karena minim risiko, sementara SBN memberikan jaminan pemerintah dan stabilitas jangka menengah hingga panjang.
Strategi alokasi ini juga menunjukkan kesiapan DPLK menghadapi penurunan target penerbitan SBN. Dengan proporsi investasi yang sudah terencana, dana pensiun peserta tetap aman dan pertumbuhan portofolio dapat dipertahankan.
Menjaga Keseimbangan Risiko dan Imbal Hasil
Penurunan target penerbitan SBN memerlukan strategi cermat dari investor institusi, termasuk DPLK. Meski jumlah penerbitan berkurang, DPLK tetap fokus pada instrumen aman yang memberikan return stabil. Pendekatan ini menjadi kunci untuk menjaga portofolio tetap sehat, terutama di tengah fluktuasi pasar keuangan global.
Tondy menegaskan bahwa penyesuaian alokasi bukan berarti mengurangi porsi investasi pada SBN, melainkan menyeimbangkan dengan instrumen lain yang aman, seperti SRBI, deposito, dan obligasi korporasi berperingkat investasi. Strategi ini membantu DPLK mengoptimalkan kinerja portofolio sambil meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat penurunan volume SBN.
Dengan langkah ini, DPLK memastikan bahwa peserta dana pensiun tetap mendapatkan manfaat jangka panjang, stabilitas imbal hasil, dan keamanan dana. Hal ini juga mencerminkan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan investor institusi dalam menjaga pasar keuangan yang sehat.