JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan diyakini akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun-tahun mendatang.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, jika program pembangunan perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif, maka dampaknya terhadap perekonomian Indonesia akan terasa sangat besar.
Menurut Purbaya, keberhasilan program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi, tetapi juga memberi efek berganda terhadap berbagai industri pendukung, mulai dari semen, baja, hingga bahan bangunan lainnya. Semua aktivitas tersebut pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan kontribusi investasi nasional.
“Saya belum hitung berapanya, tapi amat signifikan. Karena ada konstruksi semen, rumah, itu dianggap investasi, jadi di segala sisi naik semua,” ujar Purbaya usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP), Jakarta.
Meskipun belum memiliki perhitungan detail terkait sumbangan pasti terhadap pertumbuhan ekonomi, Purbaya menegaskan bahwa kontribusinya cukup kuat untuk membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 5,6% hingga 5,7%.
Sektor Perumahan Jadi Penopang Ekonomi Nasional
Kementerian Keuangan menilai, pembangunan perumahan merupakan salah satu instrumen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini memiliki rantai pasok yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengembang, produsen bahan bangunan, tenaga kerja, hingga lembaga pembiayaan.
Menurut Purbaya, jika proyek perumahan yang dirancang pemerintah dapat direalisasikan sesuai target, maka dampaknya akan terlihat nyata dalam waktu dekat. Selain mengurangi backlog perumahan, sektor ini juga akan mendorong investasi domestik dan memperkuat daya beli masyarakat.
“Tapi saya yakin kalau programnya jalan, 5,6% - 5,7%. Katanya Presiden kalau tumbuhnya di atas 5,5% saya dapat hadiah,” ujarnya sambil tersenyum.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada optimis, mencerminkan keyakinan pemerintah bahwa program perumahan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi dan peningkatan aktivitas investasi.
Selain itu, pembangunan rumah juga dianggap sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Setiap unit rumah baru bukan hanya memberikan tempat tinggal layak, tetapi juga menciptakan efek ekonomi berlapis bagi berbagai sektor pendukung.
Target Pemerintah untuk Akses Hunian Layak dan Terjangkau
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pemerintah telah menetapkan target ambisius di bidang perumahan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan hingga mencapai 67% dari total populasi.
Target ini diwujudkan melalui pembangunan berbagai jenis hunian, mulai dari rumah tapak, rumah vertikal, hingga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Pemerintah menargetkan penyediaan 314.124 unit rumah per tahun, baik melalui pembangunan baru maupun perbaikan rumah eksisting.
Dalam dokumen resmi tersebut dijelaskan, pembangunan rumah baru ditetapkan sebanyak 476 unit, sedangkan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni mencapai 38.504 unit. Pemerintah juga menargetkan penyediaan hunian vertikal, baik rumah susun sewa (rusunawa) maupun rumah susun milik (rusunami), sebanyak 1.944 unit per tahun.
Selain itu, program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) juga terus digalakkan. Skema ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah dengan bunga yang lebih terjangkau. Pemerintah menargetkan 273.200 kepala keluarga (KK) dapat memperoleh fasilitas KPR FLPP hingga akhir 2025.
Langkah Konkret Pemerintah dalam Penataan Permukiman
Tak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas permukiman yang sudah ada. Salah satu program prioritas adalah penanganan kawasan permukiman kumuh secara terpadu, dengan target seluas 177,84 hektare per tahun.
Upaya ini dilakukan agar masyarakat di kawasan padat penduduk dapat menikmati lingkungan yang lebih layak, sehat, dan produktif. Penanganan kawasan kumuh mencakup penyediaan sarana air bersih, sistem sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya.
Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas hunian dan lingkungan diperkirakan akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, program perumahan juga berpotensi memperkuat sektor industri terkait, terutama di bidang konstruksi, manufaktur bahan bangunan, dan jasa pembiayaan.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah ini menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional yang menekankan pemerataan kesejahteraan. Dengan memastikan setiap warga memiliki akses terhadap hunian layak, pemerintah ingin menumbuhkan rasa aman, stabilitas sosial, dan produktivitas masyarakat.
Prospek Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Program Pembangunan
Jika program perumahan nasional berhasil dijalankan sesuai rencana, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa menjadi salah satu yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas pembangunan akan menciptakan permintaan tinggi terhadap bahan bangunan dan tenaga kerja, sekaligus memperluas sektor usaha kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam rantai pasok industri konstruksi.
Selain memberikan dampak ekonomi secara langsung, program ini juga diharapkan mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Daerah-daerah yang selama ini kekurangan akses terhadap hunian layak akan menjadi fokus pembangunan, sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih merata.
Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah di bawah arahan Presiden Prabowo juga menjadi sinyal kuat bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan perumahan. Dengan dukungan kebijakan fiskal seperti insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) yang telah diperpanjang hingga Desember 2027, diharapkan investasi di sektor perumahan dapat terus meningkat.
Secara keseluruhan, optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bukan tanpa alasan. Dengan koordinasi yang solid antarinstansi, pendanaan yang memadai, dan pengawasan yang ketat, program perumahan nasional berpotensi menjadi pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai kisaran 5,7% sebagaimana yang diharapkan pemerintah.