JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat komitmen pelaksanaan program padat karya yang telah berjalan selama ini dan akan tetap dijalankan pada tahun 2026.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat di berbagai daerah.
“Kalau untuk padat karya, tahun ini tetap berjalan. Tahun depan, Insya Allah, masih tetap berjalan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.
Program padat karya ini menjadi salah satu instrumen utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan sekaligus memberikan dampak positif secara sosial ekonomi bagi masyarakat lokal.
Dengan keterlibatan masyarakat secara langsung, program ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan lapangan kerja yang luas di daerah-daerah.
Cakupan Program Padat Karya di Kementerian PU
Kementerian PU memiliki beberapa program unggulan yang dilaksanakan secara padat karya, antara lain:
P3TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi)
PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)
SANIMAS (Sanitasi Berbasis Masyarakat)
PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah)
Untuk tahun 2026, Kementerian PU telah merencanakan perluasan program P3TGAI hingga mencapai 12.000 lokasi di seluruh Indonesia. Program ini berfokus pada peningkatan pengelolaan irigasi yang dapat mendukung produktivitas pertanian serta ketahanan pangan.
Selain itu, program PISEW dijadwalkan berjalan di 600 lokasi dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 13.200 orang. SANIMAS akan dilaksanakan di 1.000 lokasi, menyerap 14.000 tenaga kerja. Sedangkan PAMSIMAS mencakup 470 lokasi dengan tenaga kerja sebanyak 7.050 orang.
Keberadaan program-program tersebut menjadi tulang punggung dalam upaya membangun infrastruktur yang tidak hanya modern tetapi juga berkelanjutan, sekaligus memberdayakan masyarakat secara ekonomi.
Anggaran dan Distribusi Program Padat Karya Tahun 2025
Sebagai langkah nyata untuk mendukung program padat karya, Kementerian PU telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar pada tahun 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp 1,2 triliun telah disiapkan khusus untuk pelaksanaan program padat karya di bidang jalan dan jembatan.
Dana tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan proyek di 1.059 lokasi di berbagai daerah di Indonesia. Dengan dana yang memadai ini, diharapkan pengerjaan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja lokal dapat berjalan lancar dan menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menteri Dody juga menegaskan bahwa program padat karya merupakan strategi pembangunan nasional yang berorientasi pada manfaat sosial ekonomi.
"Program ini adalah instrumen yang penting untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Dampak Langsung pada Masyarakat Lokal
Salah satu keunggulan utama dari program padat karya adalah kemampuannya menciptakan dampak langsung bagi masyarakat yang terlibat. Diana Kusumastuti menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat lokal melalui penyerapan tenaga kerja secara luas.
“Karena itu merupakan kegiatan yang penting, kalau menurut saya dengan melibatkan masyarakat dan itu nanti bisa mengena langsung kepada masyarakat yang ada di daerah-daerah,” ujar Diana.
Dengan dilibatkannya masyarakat lokal, bukan hanya infrastruktur yang terbangun tetapi juga ekonomi di daerah menjadi bergerak. Pendapatan tambahan dari pekerjaan padat karya mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi pengangguran.
Program Padat Karya Sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan
Selain berfokus pada aspek sosial ekonomi, program padat karya juga menjadi bagian dari visi pemerintah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penggunaan tenaga kerja lokal yang meluas membuat proses pembangunan menjadi lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Metode pelaksanaan padat karya cenderung menggunakan teknologi yang sederhana dan ramah lingkungan sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk belajar sekaligus menjaga kelestarian alam di sekitarnya.
Upaya ini sesuai dengan agenda nasional yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berimbang dengan kelestarian lingkungan dan pemerataan manfaat pembangunan.
Tantangan dan Upaya Pengelolaan Program
Meskipun potensi dan manfaatnya besar, pelaksanaan program padat karya juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang utama adalah kebutuhan koordinasi antar berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat setempat.
Pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar program dapat berjalan tepat waktu dengan hasil maksimal.
Kementerian PU telah mengupayakan berbagai langkah strategis agar tantangan tersebut dapat diminimalkan, seperti pelatihan bagi tenaga kerja lokal, sistem monitoring yang ketat, dan pengawasan kualitas pengerjaan.
Komitmen Berkelanjutan untuk Masyarakat dan Infrastruktur
Melihat manfaat besar yang dihasilkan, Kementerian PU berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperluas cakupan program padat karya di masa mendatang. Wakil Menteri Diana Kusumastuti menegaskan bahwa program ini akan terus berjalan dan bahkan ditingkatkan skalanya di tahun-tahun berikutnya.
Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengutamakan aspek teknis tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Program padat karya menjadi contoh sinergi antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang saling menguatkan. Dengan demikian, pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan dapat tercapai.
Program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya menjadi proyek pembangunan fisik biasa, tetapi juga sebuah strategi penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di masyarakat.
Dengan alokasi anggaran yang memadai, pelibatan masyarakat yang intensif, serta perencanaan matang, program ini akan tetap berjalan pada tahun 2026 dan seterusnya.
Komitmen ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif, mendukung pemerataan ekonomi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.