JAKARTA - Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia kembali mendapat sorotan, kali ini melalui langkah strategis di sektor energi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat sinergi dalam membuka peluang kerja serta memberikan perlindungan lebih baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Penandatanganan MoU yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 8 Oktober 2025 itu dilakukan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri P2MI Mukhtarudin. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, yang saat ini tengah berkembang pesat di berbagai negara.
Fokus pada Kompetensi dan Perlindungan
Isi MoU tersebut mencakup beberapa poin penting, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pertukaran data dan informasi, hingga pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri energi global. Tak hanya itu, pemerintah juga menekankan pada perlindungan bagi pekerja migran agar mereka dapat bekerja dengan aman, nyaman, dan memiliki daya tawar lebih tinggi di pasar internasional.
Menteri Bahlil menegaskan, kerja sama lintas kementerian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden agar PMI memiliki keterampilan dan daya saing yang tidak kalah dengan tenaga kerja dari negara lain.
"Kementerian P2MI ini adalah kementerian perjuangan yang membuka jalan untuk putra-putri bangsa dalam mendapatkan pekerjaan di luar negeri, dengan skill yang mumpuni, yang tidak kalah saing dengan pekerja lainnya," ungkap Bahlil.
Membuka Akses Pasar Global
Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia tidak hanya terbatas di dalam negeri. Dengan keterampilan yang memadai, PMI berkesempatan meraih pendapatan lebih tinggi dan posisi yang lebih baik di luar negeri.
"Lapangan pekerjaan ini tidak hanya domestik, tapi juga kita harus mampu mengirim tenaga kerja ke luar negeri dengan skill yang cukup. Kalau skillnya cukup, pasti dihargai pendapatannya itu bagus dan posisinya pun bagus," jelasnya.
Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM akan memanfaatkan fasilitas pelatihan yang sudah ada, terutama di bidang pertambangan, minyak dan gas (migas), serta energi baru dan terbarukan (EBT).
"Kita punya balai-balai latihan di sektor pertambangan dan oil and gas silakan dipakai, fasilitasnya dipakai. Tujuannya apa? Meningkatkan skill dari calon tenaga kerja kita yang nanti kita kirim ke luar," tandas Bahlil.
Infrastruktur Pelatihan Vokasi yang Kuat
Di sisi lain, Menteri P2MI Mukhtarudin menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai Kementerian ESDM memiliki keunggulan dalam hal lembaga vokasi dan fasilitas pelatihan teknis yang bisa menjadi modal besar dalam menyiapkan pekerja migran sektor energi.
"Kementerian ESDM memiliki tujuh vokasi, yaitu lima dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, Geominerba, Ketenagalistrikan dan EBTKE, Aparatur, dan Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, dan dua Politeknik," ujarnya.
Dengan dukungan lembaga-lembaga tersebut, Mukhtarudin optimistis kerja sama ini mampu memperkuat ekosistem penempatan pekerja migran berbasis kebutuhan industri energi global.
Durasi MoU dan Tindak Lanjut
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpejabat tinggi madya dari masing-masing kementerian. Proses penyusunan PKS ditargetkan selesai paling lambat enam bulan setelah penandatanganan.
Mengenai pembiayaan, pemerintah memastikan seluruh biaya pelaksanaan kegiatan akan dibebankan sesuai tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku di masing-masing kementerian.
Manfaat Jangka Panjang
Sinergi ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang luas. Selain membuka akses pekerjaan di sektor energi luar negeri, langkah ini juga mendukung kemandirian energi nasional dengan memastikan tenaga kerja Indonesia siap bersaing secara global.
Tak hanya itu, PMI yang bekerja di luar negeri berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Dengan keterampilan yang lebih baik, remitansi yang dihasilkan pun diperkirakan akan meningkat, memperkuat daya beli keluarga dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Kolaborasi Lebih Luas
Selain menjalin sinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian P2MI juga menandatangani nota kesepahaman serupa dengan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan UKM. Langkah ini bertujuan memperluas pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia di sektor industri maupun usaha kecil menengah (UKM).
Kolaborasi lintas kementerian ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terintegrasi, mulai dari pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan, hingga penempatan tenaga kerja di pasar domestik maupun internasional.
Menuju Tenaga Kerja Indonesia Berdaya Saing Global
Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan arah baru pemerintah dalam memandang pekerja migran, bukan lagi sebagai tenaga kerja dengan kemampuan standar, tetapi sebagai tenaga profesional berdaya saing global.
Dengan persiapan matang dan dukungan fasilitas pelatihan yang lengkap, pekerja migran sektor energi diharapkan dapat menjadi duta bangsa yang tidak hanya berkontribusi bagi keluarga di tanah air, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.