JAKARTA – Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna menyampaikan bahwa penerapan mandatori biodiesel B50 tetap wajib berjalan beriringan dengan langkah menjaga keterjangkauan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat.
Menurut Putra Adhiguna, B50 mempunyai potensi besar untuk memangkas impor solar sekaligus menghemat devisa. Walaupun demikian, keuntungan dari efisiensi devisa itu mesti diselaraskan dengan kepentingan masyarakat luas sebagai konsumen energi.
"Perlu diingat bahwa produk dalam negeri itu baik, tetapi masyarakat tentu membutuhkan BBM yang terjangkau,” kata Putra sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pemerintah memberlakukan Program Biodiesel B50 guna menekan ketergantungan terhadap impor minyak, mendongkrak konsumsi minyak sawit di dalam negeri, serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Program tersebut secara resmi berjalan mulai 1 Juli 2026 dan kini tengah memasuki masa transisi selama 3 bulan sebelum diterapkan penuh secara nasional pada 1 Oktober 2026.
Putra mengungkapkan bahwa pemanfaatan produk energi berbasis dalam negeri bernilai positif, namun patokan harga BBM harus tetap berada pada rentang yang terjangkau.
Pada sisi lain, lonjakan penggunaan B50 bakal memicu kenaikan permintaan CPO untuk pemenuhan biodiesel domestik. Situasi ini berpeluang memberi pasar tambahan bagi industri kelapa sawit sekaligus memaksimalkan penyerapan bahan baku lokal.
Kendati begitu, Putra memberikan peringatan agar melonjaknya kebutuhan CPO untuk sektor energi tetap diseimbangkan dengan kebutuhan pangan. Ia menilai pemerintah wajib memastikan agar kenaikan pemanfaatan CPO untuk biodiesel tidak mengganggu stabilitas sektor pangan karena efeknya dapat dirasakan langsung oleh warga.
"Permintaan CPO domestik yang naik perlu diantisipasi jangan sampai menciptakan ketidakstabilan bagi sektor konsumsi pangan, karena imbasnya bagi masyarakat cukup besar," kata Putra sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Putra menganggap kunci keberhasilan implementasi B50 tidak sekadar diukur dari peningkatan volume biodiesel yang terpakai, melainkan juga harus meninjau dampaknya pada perekonomian, anggaran negara, industri sawit, hingga masyarakat pengguna BBM.
Putra juga melihat bahwa armada kendaraan maupun mesin secara mendasar dapat beradaptasi menggunakan B50. Akan tetapi, tingkat kesiapan mesin serta kompatibilitas kendaraan tetap wajib diperhatikan, termasuk potensi pergeseran tingkat konsumsi BBM pasca penggunaan campuran biodiesel berkadar lebih tinggi.
"Teknologi bisa beradaptasi, tapi imbasnya bagi pengguna masyarakat dan industri penting diantisipasi, termasuk untuk penggunaan BBM yang lebih boros dengan B50 dan kompatibilitas mesin," ujar Putra sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selain faktor harga BBM, kondisi fiskal turut menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan B50. Sepanjang kurun waktu kurang lebih 10 tahun, Indonesia tercatat telah menyalurkan anggaran sekitar Rp250 triliun guna subsidi biodiesel.
Sejalan bertambahnya volume biodiesel, Putra menegaskan pemerintah perlu mengkalkulasi secara teliti dampaknya terhadap APBN, termasuk potensi tergerusnya penerimaan bea ekspor dan biaya yang pada akhirnya dibebankan kepada pemerintah, sektor industri, maupun masyarakat.
Melalui tata kelola yang tepat, program B50 dinilai mampu menjadi sarana ampuh dalam memperkokoh ketahanan energi sekaligus menggenjot penggunaan bahan baku dalam negeri.
Tantangan terbesarnya adalah menjamin keunggulan penghematan devisa dan penguatan industri tersebut berjalan selaras dengan keterjangkauan harga BBM, stabilitas sektor pangan, serta keberlanjutan fiskal.
Pemerintah menempatkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai salah satu strategi utama untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Melalui ramuan pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam minyak solar, program ini membawa beragam manfaat, mulai dari penghentian impor produk solar, penghematan devisa mencapai Rp170 triliun, peningkatan serapan CPO, pembukaan lapangan kerja, hingga pengurangan emisi gas rumah kaca.