Iran Hadapi Krisis Ekonomi PDB Diproyeksi Menyusut 5,4 Persen
TEHERAN – Pemerintah Iran bersiap mengambil keputusan berisiko melalui rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) guna menopang kondisi keuangan negara yang kian terdesak.
Tekanan ekonomi tersebut disebabkan oleh blokade Amerika Serikat (AS), sanksi finansial yang kian ketat, serta meningkatnya konflik militer yang membebani anggaran subsidi energi bagi 93 juta warga negaranya.
Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi Produk Domestik Bruto (PDB) Iran akan mengalami penurunan hingga 5,4 persen pada 2026.
Kondisi ekonomi kian mengkhawatirkan usai nilai tukar rial Iran anjlok ke tingkat terendah sepanjang sejarah, yakni menyentuh 2 juta rial per dollar AS di pasar bebas Teheran.
Kemerosotan ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengancam bakal melancarkan sanksi ekonomi berskala besar.
Menanggapi krisis nasional yang semakin parah, Presiden Iran Masoud Pezeshkian meminta rakyat untuk memaklumi posisi sulit yang tengah dialami pemerintah.
"Saya memahami bahwa kami memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini," ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
"Kami melakukan yang terbaik agar rakyat tidak menderita, tetapi musuh melakukan yang terbaik agar kami tidak berhasil," sambungnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pemerintah Iran mencatat ketimpangan biaya operasional yang sangat ekstrem pada skema subsidi BBM.
Biaya pengolahan bensin di kilang mencapai 1,3 juta rial (sekitar Rp 16.724) per liter, namun dijual kepada warga pada tingkat terendah cuma seharga 15.000 rial (sekitar Rp 192) per liter.
Untuk menekan kerugian keuangan ini, pemerintah berusaha menggenjot produksi kilang, memanfaatkan hasil petrokimia, serta menurunkan kualitas bahan bakar melalui pengenceran.
Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran, Esmail Saghab-Esfahani memaparkan tiga rancangan kebijakan yang sedang dipertimbangkan oleh otoritas Teheran.
Pilihan pertama yaitu mempertahankan harga jual, namun menerapkan pembatasan pasokan harian di setiap SPBU.
Pilihan kedua yaitu pemberian kuota bensin bersubsidi sebanyak 30 liter per bulan untuk setiap warga, termasuk bagi yang tidak mempunyai kendaraan, yang nantinya bisa diperjualbelikan.
Pilihan ketiga yang paling ekstrem yakni penyesuaian harga bensin secara bebas mendekati biaya keekonomian kilang di kisaran 872.000 rial (sekitar Rp 11.218) per liter.