JAKARTA – Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamina sejak 1 Agustus 2026 dinilai mencerminkan kebijakan energi yang adaptif di tengah dinamika harga minyak dunia. Penyesuaian tersebut berlaku untuk Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo, sedangkan harga Dexlite serta Pertamina Dex tidak berubah.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Yulisman menilai langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, kepastian investasi, dan perlindungan daya beli masyarakat melalui penyesuaian harga pasar global.
Melalui kebijakan ini, harga Pertamax (RON 92) turun dari Rp 16.250 menjadi Rp 15.950 per liter. Selain itu, Pertamax Green 95 turun dari Rp 17.000 menjadi Rp 16.600 per liter, dan Pertamax Turbo turun dari Rp 19.300 menjadi Rp 18.300 per liter, sementara Dexlite tetap Rp 19.700 per liter dan Pertamina Dex bertahan di angka Rp 21.150 per liter.
"Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang terus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi, kepastian investasi, dan perlindungan terhadap masyarakat," ujar Yulisman dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
"Penurunan harga BBM nonsubsidi menunjukkan bahwa ketika harga minyak dunia menurun, pemerintah memastikan manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat," lanjut dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Yulisman menambahkan, penyesuaian harga Pertamax, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo menjadi sinyal transparan serta konsistennya penyesuaian harga oleh pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi memang disesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia.
"Ya kan saya dari awal katakan bahwa menyangkut dengan BBM yang non-subsidi itu harganya itu kan memang akan mengikuti harga pasar dunia ICP," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
"Jadi kalau harga dunianya turun, dengan sendirinya akan terkoreksi. Tapi kalau naik, pasti juga akan naik," kata dia sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Bahlil menyampaikan, penurunan harga minyak dunia saat ini memicu penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
"Dan sekarang kan lagi turun. Dan kemudian badan usaha swasta melakukan koreksi terhadap penurunan harga itu. Nah sekarang kan lagi turun kan," ucapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia menegaskan harga BBM nonsubsidi dapat terus berubah mengikuti perkembangan energi global, sedangkan BBM bersubsidi seperti Pertalite dipastikan tidak mengalami kenaikan.
"Karena total pemakaian BBM 80 persen itu subsidi, yang non-subsidi itu 20 persen. Itu kan bagi yang mampu, bagi saudara-saudara kami yang mampu gitu. Tapi kalau yang 80 persen itu tetap menjadi bagian yang ditanggung jawab oleh pemerintah yaitu subsidi," ujar Bahlil sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sejalan dengan hal itu, Yulisman menilai penurunan harga BBM nonsubsidi berpotensi meningkatkan efisiensi biaya logistik, transportasi, dan distribusi barang, sehingga memperkuat daya saing dunia usaha. Langkah ini diharapkan mampu menjaga tren pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tantangan global.
Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyebutkan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bentuk evaluasi berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi tersebut memperhitungkan tren rata-rata harga minyak dunia dan kurs rupiah, dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat serta ketersediaan pasokan energi nasional.
"Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah," ujar Kitty dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Kitty menambahkan, kebijakan ini turut diambil untuk menjamin kestabilan pasokan BBM secara nasional.
"Pertamina Patra Niaga juga berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang berkualitas, menjaga keandalan pasokan, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat di seluruh Indonesia," ucapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Yulisman menggarisbawahi bahwa keberhasilan menjaga stabilitas sektor energi tidak hanya diukur dari kecukupan pasokan, tetapi juga dari hadirnya kebijakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat serta pelaku usaha. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, BUMN energi, dan para pemangku kepentingan perlu terus diperkuat.
"Kami berharap kebijakan energi yang adaptif seperti ini terus dipertahankan," ujar Yulisman sebagaimana dilansir dari berita sumber.
"Ketika harga energi global bergerak turun, masyarakat perlu ikut merasakan manfaatnya, sementara ketahanan energi nasional dan iklim investasi tetap terjaga. Komisi XII DPR RI siap mengawal kebijakan tersebut agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan," tutupnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.