Skema PTT Buat Program BSPS di Sumedang Lebih Transparan dan Efisien
SUMEDANG, JABAR – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa realisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dilaksanakan secara transparan dengan menggunakan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT).
Melalui keterangan tertulis yang diterima di Sumedang, Senin, Maruarar yang akrab disapa Ara menyampaikan bahwa mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat untuk membandingkan harga material serta melakukan negosiasi langsung dengan pihak toko, sehingga penghematan anggaran bisa dirasakan kembali oleh penerima bantuan.
"(Dalam skema PTT) ada perbandingan toko, harga-harga transparan, rakyat diajari bernegosiasi dengan toko, dibantu kami supaya dapat lebih. Keuntungan juga dikembalikan kepada rakyat," ungkapnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia menuturkan, pemerintah turut menyertakan bantuan cat dalam pelaksanaan BSPS di Sumedang, yang menghasilkan efisiensi anggaran mencapai Rp6 juta.
Dana tersebut dapat dipergunakan penerima bantuan untuk menambah material bangunan atau memenuhi kebutuhan perabotan rumah tangga.
"Itu bisa buat beli tambahan bahan bangunan. Ini yang dikembalikan kepada rakyat. Kami bisa melakukan itu tanpa korupsi dan dengan terobosan yang baik bagi negara," ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP menginformasikan telah mengalokasikan 2.060 unit BSPS di Sumedang untuk tahun 2026 yang tersebar di 187 desa dalam 26 kecamatan. Jumlah ini mencatat kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan total sekitar 300 unit pada tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa program BSPS tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dengan melibatkan berbagai pihak seperti tukang bangunan, pendamping, pengemudi angkutan, warung makan, pelaku UMKM, hingga penyedia material bangunan.
"Program bedah rumah di zaman Presiden Prabowo Subianto di Sumedang ini menjadi sejarah terbesar. Program ini menggerakkan berbagai elemen masyarakat mulai dari suplai material, pekerja bangunan, dan toko bangunan hidup. Kami pastikan tidak ada pungutan kalau ada viralkan foto atau video, lalu laporkan," tegasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Di sisi lain, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan bahwa pemerintah daerah menyinergikan program BSPS dengan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK), pemberian akses Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda), dukungan pendidikan bagi anak penerima manfaat, serta perlindungan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan taraf hidup keluarga.
"Tidak sekadar memperbaiki rumah juga menyelesaikan masalah dari akarnya. Kami sudah sosialisasikan ke penerima BSPS bisa mengakses Kurda. Bunganya hanya 3 persen satu tahun di Bank Sumedang dan serapannya sudah Rp8 miliar. Jadi, rumahnya beres, pendapatan meningkat," tuturnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Dony menambahkan, integrasi berbagai program tersebut diharapkan mampu mendorong kenaikan pendapatan keluarga penerima manfaat sekaligus memperkuat langkah pemerintah daerah dalam menuntaskan kemiskinan secara berkesinambungan.