MAKASSAR - Penyaluran beras berlabel Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus digulirkan dari gudang-gudang Bulog menuju ke berbagai pasar.
Dalam menghadapi dinamika harga pangan serta risiko cuaca ekstrem, Perum Bulog Sulselbar menetapkan untuk tetap memakai harga lama untuk beras SPHP, yakni Rp12.500 per kilogram.
Wakil Pimpinan Perum Bulog Sulselbar, Karmila Hasmi, menyebutkan bahwa harga beras SPHP secara konsisten dipertahankan pada angka Rp12.500 per kilogram. Kebijakan ini ditempuh demi menjamin stabilitas harga beras bagi para konsumen.
"Untuk harga beras sudah diatur oleh pemerintah di harga eceran tertinggi, dan sampai saat ini SPHP masih dijaga di harga eceran lama, yaitu Rp12.500," kata Karmila, Selasa (12/5/2026).
Karmila memaparkan bahwa distribusi beras SPHP secara umum dilangsungkan lewat program Gerakan Pangan Murah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta Bulog.
Produk tersebut dijual langsung ke publik sebagai taktik meredam kenaikan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, termasuk hari raya Iduladha yang akan datang.
"Pastinya ini tepat sasaran yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan penjualan beras SPHP ini," katanya.
Karmila menjelaskan bahwa fokus Bulog bukan hanya pada ketersediaan cadangan, tetapi juga memastikan harganya tetap terjangkau oleh publik.
Saat ini, stok beras di wilayah Sulsel dan Sulbar berada pada rentang 895 ribu ton. Jumlah tersebut diklaim sebagai volume cadangan paling besar sepanjang sejarah berdirinya Bulog Sulselbar.
Karmila berpendapat stok yang melimpah ini menjadi kekuatan utama dalam mengawal stabilitas pasokan serta harga di pasar.
"Harapannya nanti ke depan tidak hanya sekedar stok, tetapi harga di tingkat konsumen, di tingkat produsen semua bisa terjaga dengan stabil," tuturnya.
Pada sisi lain, Bulog terus melaksanakan penyerapan gabah dari para petani. Harga gabah kering panen saat ini diinfokan masih bertahan pada posisi Rp6.500 per kilogram.
"Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak mendengar adanya harga di bawah HPP (harga pembelian pemerintah)," katanya.