JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan penegasan bahwa peternak rakyat menduduki posisi prioritas paling utama dalam pengembangan industri perunggasan di tanah air. Langkah ini diambil demi menjamin keberlangsungan serta kemakmuran para peternak lokal.
"Pemerintah memastikan investasi perunggasan harus memberikan manfaat nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat produksi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga ketahanan pangan," sebagaimana dilansir dari berita sumber melalui pernyataan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, di Jakarta Selasa (12/05/2026).
Penegasan tersebut muncul di tengah kondisi industri perunggasan yang dinamis, mulai dari persoalan fluktuasi harga hingga sorotan masyarakat terhadap rencana investasi di sektor ini.
Pemerintah berpendapat bahwa memperkokoh ekosistem nasional merupakan strategi krusial agar industri unggas di Indonesia tetap kompetitif, sehat, dan tetap menjadikan peternak rakyat sebagai pilar utama produksi pangan nasional.
Agung menyampaikan bahwa pengembangan subsektor peternakan wajib dijalankan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan koperasi, pelaku usaha lokal, peternak rakyat, serta BUMN di sektor pangan.
"Ekosistem perunggasan nasional harus dibangun secara berkeadilan. Arahan Menteri Pertanian jelas, penguatan dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, dan mitra lokal," sebagaimana dilansir dari berita sumber melalui penjelasan Agung.
Ia menambahkan bahwa meski pemerintah memberikan ruang bagi investasi, modal yang masuk harus mampu memperkuat struktur industri dari sektor hulu ke hilir dengan tetap membela kepentingan peternak dalam negeri.
"Kami ingin industri ini tumbuh sehat. Karena itu pemerintah mendorong model kemitraan yang melibatkan pelaku lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Ia juga menekankan bahwa instruksi dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sangat tegas, yakni investasi tidak boleh menyingkirkan peternak rakyat di negeri sendiri.
"Menteri Pertanian sudah berkali-kali mengingatkan bahwa investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberikan ruang tumbuh bagi peternak nasional, bukan justru memperlebar ketimpangan di dalam negeri," sebagaimana dilansir dari berita sumber menurut penjelasan Agung.
Saat ini, Kementan tengah mengintensifkan model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) yang berbasis kemitraan nasional, mencakup proses pembibitan, penyediaan pakan, pengolahan, hingga distribusi produk protein hewani.
Dalam sistem ini, peternak rakyat diposisikan sebagai elemen utama rantai produksi nasional. Pemerintah juga mendorong peran BUMN pangan untuk menyerap hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, dan memperbaiki distribusi agar industri berjalan lebih sehat.
"Kami ingin investasi yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat produksi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu prinsip utamanya," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Upaya penguatan ekosistem ini dianggap mendesak karena produksi telur nasional saat ini sedang mengalami surplus. Oleh karena itu, tantangan industri bukan lagi soal memacu produksi, melainkan pada aspek perlindungan peternak rakyat, distribusi, dan penguatan pasar. Kementan memastikan arah kebijakan akan terus fokus pada hilirisasi, peningkatan produksi dalam negeri, serta perlindungan peternak agar sektor ini semakin modern dan tangguh.
Di sisi lain, ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad, menganggap langkah tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri dan ketahanan pangan. Ia menyarankan agar pemerintah memprioritaskan industri peternakan nasional dalam mendukung program strategis, seperti pemenuhan rantai pasok program makan bergizi gratis (MBG).
"Saya kira industri dalam negeri dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri," sebagaimana dilansir dari berita sumber menurut Tauhid.
Ia memperingatkan jika peluang besar ini diserahkan kepada investor asing, maka nilai tambah ekonomi domestik akan mengalir ke luar negeri, yang juga berisiko meningkatkan arus impor serta menekan perekonomian nasional.
Senada dengan itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Budi Guntoro, menilai penguatan peternak rakyat harus menjadi fokus utama mengingat produksi telur yang sedang surplus secara struktural.
"Artinya, Indonesia tidak sedang kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural," sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurutnya, masalah utama saat ini adalah lemahnya posisi tawar peternak dan adanya ketimpangan pasar. Ia menyarankan penguatan koperasi dan kemitraan nasional sebagai solusi yang tepat.
"Dalam kondisi surplus seperti saat ini, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat peternakan rakyat, bukan membuka ruang dominasi bagi modal besar, termasuk asing," sebagaimana dilansir dari berita sumber ujar Budi.