JAKARTA - INDEF menilai kebijakan bunga KUR 5 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi langkah efektif untuk memperkuat permodalan dan daya saing pelaku UMKM.
Penurunan margin bunga pinjaman ini menjadi angin segar yang dinantikan oleh jutaan penggerak ekonomi kerakyatan. Strategi tersebut dipercaya mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang masih menyisakan tantangan bagi pengusaha kecil.
"Penurunan bunga KUR hingga 5 persen ini sangat krusial untuk menjaga nafas bisnis UMKM tetap stabil," ujar Tauhid Ahmad, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (2/5/2026).
Tauhid Ahmad berpendapat bahwa kemudahan akses modal dengan bunga rendah akan meminimalisir risiko kredit macet di sektor produktif.
Hal tersebut sekaligus memperluas jangkauan pembiayaan perbankan ke segmen masyarakat yang sebelumnya belum terjamah layanan finansial formal.
Skema suku bunga yang lebih rendah ini dianggap mampu menekan biaya operasional yang seringkali menjadi momok bagi para pedagang pasar dan pengrajin lokal.
Pemerintah berupaya memastikan bahwa likuiditas di perbankan tersalurkan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan tambahan modal kerja.
Peningkatan daya saing produk lokal juga menjadi target jangka panjang dari kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat ini. Tanpa adanya bunga yang mencekik, pelaku usaha memiliki ruang gerak lebih luas untuk meningkatkan kualitas hasil produksi mereka agar mampu bersaing di pasar global.
Sektor pertanian dan industri kreatif mendapatkan perhatian khusus dalam distribusi dana ini karena peran strategisnya terhadap ketahanan pangan dan ekonomi digital.
Pengurangan suku bunga sebesar 1 persen dari periode sebelumnya diprediksi akan menarik minat lebih banyak debitur baru untuk masuk ke sistem perbankan.
Intervensi pemerintah ini diharapkan tidak hanya sekadar memberikan pinjaman, namun juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih sehat dan mandiri.
Keberlanjutan usaha mikro akan menjadi fondasi kuat bagi stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi fluktuasi pasar internasional yang tidak menentu.
Pengawasan ketat dari lembaga terkait tetap diperlukan agar penyaluran dana tidak mengalami kebocoran atau salah sasaran ke sektor konsumtif.
Keberhasilan program ini akan diukur dari seberapa besar peningkatan omzet dan penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan oleh para penerima manfaat di lapangan.