JAKARTA – Beban tarif tambahan e-commerce picu pemerintah siapkan payung hukum pelindungan UMKM online yang bersifat wajib dan berlaku jangka panjang, bukan sekadar insentif yang bersifat situasional.
Suara pelaku usaha kecil yang selama ini terhimpit kenaikan tarif platform digital akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang regulasi khusus yang akan memberikan kepastian perlindungan bagi pelaku UMKM yang berjualan melalui platform e-commerce.
"Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut," tegas Menteri Maman di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Maman menjelaskan, inisiatif penyusunan regulasi ini lahir langsung dari tumpukan aspirasi dan keluhan yang masuk dari para pelaku UMKM. Inti persoalannya satu: tarif yang dibebankan oleh platform digital terus meningkat, sementara tidak ada instrumen hukum yang melindungi pelaku usaha kecil dari tekanan tersebut.
"Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital," ucapnya.
Regulasi yang dimaksud saat ini sedang memasuki tahap sinkronisasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah tidak sekadar merespons dengan janji, melainkan sudah menetapkan target agar aturan tersebut dapat diterbitkan dalam waktu sesingkat mungkin.
"Aturan ini akan menjadi payung hukum yang bersifat wajib, bukan sekadar insentif. Tujuannya jelas, yaitu memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi usaha mikro dan kecil yang berjualan di pasar digital," tegasnya.
Maman menekankan bahwa regulasi yang sedang dirancang ini secara karakter berbeda jauh dari kebijakan insentif yang kerap hanya bersifat temporer dan tidak memberikan kepastian jangka panjang. Pelaku UMKM membutuhkan perlindungan yang struktural dan mengikat — bukan sekadar keringanan sesaat yang bisa dicabut kapan saja.
"Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional," pungkasnya.
Maman berpendapat, dengan adanya regulasi ini, ekosistem perdagangan digital diharapkan bergerak ke arah yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Pelaku UMKM pun dapat mengembangkan usahanya di platform digital dengan lebih percaya diri, karena ada payung hukum yang secara aktif menjaga kepentingan mereka dalam jangka waktu yang berkelanjutan.