Harga Pangan Naik DPRD Kutim Dorong Warga Tanam Cabai Tekan Inflasi

Selasa, 07 April 2026 | 10:25:55 WIB
Harga Pangan Naik DPRD Kutim Dorong Warga Tanam Cabai Tekan Inflasi

JAKARTA - Kenaikan harga bahan pangan kembali menjadi perhatian serius di daerah, termasuk di Kutai Timur. 

Lonjakan harga cabai dan telur dinilai mulai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi juga mencari solusi konkret dari sisi produksi.

Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menilai langkah antisipatif perlu segera dilakukan. Menurutnya, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber produksi pangan mandiri.

Dampak Kenaikan Harga pada Masyarakat

Kenaikan harga pangan, khususnya cabai dan telur, disebut mulai memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Tidak hanya itu, kondisi ini juga berdampak pada semangat belanja warga yang cenderung menurun.

Menurut Jimmi, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi nyata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bergerak cepat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

Langkah konkret menjadi penting, terutama dalam menghadapi momentum hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan permintaan bahan pangan.

Dorongan Gerakan Tanam di Pekarangan

Salah satu solusi jangka pendek yang diusulkan adalah menggalakkan gerakan menanam di lingkungan rumah. Komoditas seperti cabai, lombok, dan sayuran dinilai mudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Kalau kita bisa prediksi harga akan naik, maka dari sekarang masyarakat harus mulai menanam. Masa tanam cabai sekitar dua sampai tiga bulan, jadi harus dipersiapkan sejak dini,” ujarnya usai mengikuti rakor inflasi di Kominfo, Senin (6/4/2026).

Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri.

Kesiapan Produksi Lokal Masih Terbatas

Jimmi mengakui bahwa selama ini kesiapan produksi pangan lokal masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kebiasaan masyarakat dalam melakukan penanaman secara terencana.

Akibatnya, ketika permintaan meningkat, pasokan tidak mampu mengimbanginya. Situasi ini menyebabkan harga komoditas tertentu mudah melonjak dalam waktu singkat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk membangun kesadaran masyarakat. Edukasi dan pendampingan dinilai penting agar gerakan tanam dapat berjalan efektif.

Kenaikan Harga Telur dan Faktor Pakan

Selain cabai, komoditas telur juga mengalami kenaikan harga. Menurut Jimmi, salah satu penyebab utama adalah mahalnya biaya pakan ternak yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.

“Kalau pakan tidak sesuai formulasi, kualitas telur ikut turun. Kulitnya rapuh, warnanya kurang bagus, dan otomatis harga jualnya juga jatuh. Tapi kalau mau kualitas bagus, biaya produksi ikut naik,” jelasnya.

Ketergantungan ini membuat harga telur sulit dikendalikan. Ketika biaya produksi naik, harga jual pun ikut terdorong, sehingga berdampak pada konsumen.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Jimmi membandingkan kondisi di Kutai Timur dengan daerah di Pulau Jawa yang sudah lebih mandiri dalam produksi pakan ternak. Ketersediaan bahan baku yang lebih lengkap menjadi faktor utama keberhasilan tersebut.

Sementara itu, di Kutai Timur, keterbatasan bahan baku membuat peternak masih bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan sistem pangan yang stabil.

Perbedaan ini menunjukkan pentingnya pengembangan sektor hulu, terutama dalam penyediaan bahan baku pakan dan komoditas pertanian lainnya.

Dorongan Kemandirian Pangan Daerah

DPRD mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi dalam sektor pertanian dan peternakan. Fokus utama adalah menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

Menurut Jimmi, dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, Kutai Timur memiliki peluang besar untuk mengembangkan sistem pangan mandiri. Hal ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga.

“Inflasi 2 sampai 4 persen memang masih dalam kategori normal. Tapi kalau kita bisa mandiri, itu akan jauh lebih baik untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan ekonomi daerah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan produksi lokal tidak hanya berdampak pada pengendalian inflasi. Jika dilakukan secara kolektif, langkah ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, mulai dari produksi hingga distribusi, diharapkan Kutai Timur mampu menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan tidak mudah terpengaruh fluktuasi pasar.

Terkini