JAKARTA - Kebijakan menjaga harga bahan bakar minyak bersubsidi menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global.
Di tengah fluktuasi harga minyak dunia, pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses energi dengan harga stabil hingga akhir tahun 2026.
Keputusan ini tidak diambil tanpa perhitungan matang. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan agar kebijakan tersebut tetap berjalan tanpa mengganggu keseimbangan anggaran negara.
Komitmen Pemerintah Menjaga Harga BBM Subsidi
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menahan harga BBM bersubsidi hingga penutupan tahun kalender 2026.
"Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel," ujar Purbaya.
Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Tiga Bantalan Anggaran Jadi Penopang
Untuk menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah mengandalkan tiga bantalan anggaran utama. Ketiga sumber ini dirancang untuk menutup kebutuhan subsidi yang meningkat akibat kenaikan harga minyak dunia.
Pertama adalah Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai sekitar Rp420 triliun. Dana ini menjadi cadangan penting yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Kedua adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi. Pemasukan ini berasal dari penjualan komoditas seperti minyak dan batu bara di pasar global.
Ketiga adalah efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar pengeluaran tetap terkendali.
Lonjakan Harga Minyak Jadi Tantangan
Pemerintah memproyeksikan harga minyak mentah dunia berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar AS per barel. Angka ini menjadi dasar dalam perhitungan subsidi energi.
Setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel akan berdampak signifikan terhadap kebutuhan subsidi. Pemerintah harus menambah anggaran sekitar Rp6,8 triliun untuk menutup selisih tersebut.
Kondisi ini menunjukkan betapa sensitifnya anggaran negara terhadap pergerakan harga energi global. Oleh karena itu, strategi pembiayaan menjadi sangat krusial.
Koordinasi dengan Sektor Energi
Purbaya juga merujuk pada komitmen Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, terkait peningkatan penerimaan negara dari sektor energi.
Pemerintah optimistis bahwa tambahan pemasukan tersebut dapat membantu menutupi kebutuhan subsidi. Dengan demikian, tekanan terhadap anggaran dapat diminimalkan.
"Yang penting adalah dananya ada, cushion (bantalan) kita masih ada," ucapnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
Upaya Menjaga Defisit Anggaran
Selain menjaga harga BBM, pemerintah juga berupaya mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap terkendali. Target defisit dipatok di kisaran 2,92 persen.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemangkasan belanja kementerian dan lembaga. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan pengeluaran tanpa mengganggu program prioritas.
"Nanti kami ajak supaya minimum, kami kendalikan dan kami maintain yang lain juga," kata Purbaya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan subsidi dan kesehatan fiskal negara.
Imbauan untuk Masyarakat
Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kondisi ekonomi saat ini. Dengan berbagai skema yang telah disiapkan, kebutuhan energi diyakini tetap aman.
"Jadi, yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut," tuturnya.
Imbauan ini menjadi penegasan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan energi tetap tersedia.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal dan pengelolaan sektor energi yang terintegrasi, pemerintah berharap dapat menghadapi tekanan global tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.