JAKARTA - Pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode 6–12 April 2026 tetap stabil tanpa adanya kenaikan.
Keputusan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
Kebijakan ini mengacu pada harga listrik kuartal II-2026 yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak akan merasakan perubahan biaya listrik dalam waktu dekat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun sektor usaha.
Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah menilai stabilitas tarif listrik menjadi faktor penting dalam menjaga konsumsi rumah tangga tetap terjaga.
Pertimbangan Ekonomi Makro dalam Penetapan Tarif
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan tarif listrik telah melalui kajian mendalam. Berbagai parameter ekonomi makro menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan tersebut.
"Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idul Fitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," ujar Tri dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).
Faktor seperti inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan harga batu bara menjadi variabel penting dalam perhitungan tarif listrik. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tarif belum perlu disesuaikan.
Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah memilih untuk mempertahankan tarif agar tidak menambah beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Dasar Regulasi Penentuan Tarif Listrik
Penetapan tarif listrik April 2026 mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Aturan ini mengatur tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero).
Dalam regulasi tersebut, dijelaskan bahwa tarif listrik untuk pelanggan non-subsidi dievaluasi setiap tiga bulan. Penyesuaian dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi yang berlaku pada periode tertentu.
Beberapa indikator utama yang menjadi dasar perhitungan antara lain nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, serta harga batu bara acuan (HBA). Semua indikator ini saling berkaitan dalam menentukan struktur tarif listrik nasional.
Dengan mekanisme tersebut, tarif listrik dapat disesuaikan secara fleksibel mengikuti kondisi ekonomi global dan domestik.
Data Ekonomi yang Menjadi Acuan Kuartal II-2026
Untuk kuartal II-2026, pemerintah menggunakan data ekonomi periode November 2025 hingga Januari 2026 sebagai acuan. Data ini menjadi dasar dalam perhitungan tarif listrik terbaru.
Nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 16.743,46 per dolar AS, sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di level 62,78 dolar AS per barel. Selain itu, tingkat inflasi berada di angka 0,22 persen.
Harga batu bara acuan (HBA) juga menjadi salah satu faktor penting, yang tercatat di angka 70 dolar AS per ton. Seluruh parameter ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang masih cukup fluktuatif.
Meski secara perhitungan tarif berpotensi mengalami perubahan, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik pada periode ini.
Alasan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik
Keputusan mempertahankan tarif listrik tidak hanya didasarkan pada perhitungan teknis semata. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil di tengah berbagai tekanan ekonomi. Selain itu, langkah ini juga mendukung daya saing industri nasional yang membutuhkan energi dengan harga terjangkau.
Dengan tidak adanya kenaikan tarif, pemerintah berharap sektor industri tetap mampu beroperasi secara optimal. Hal ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pelanggan, baik subsidi maupun non-subsidi, sehingga memberikan kepastian bagi semua golongan masyarakat.
Rincian Tarif Listrik per kWh Semua Golongan
Tarif listrik PLN pada periode 6–12 April 2026 berlaku sama untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pembayaran yang digunakan oleh masing-masing pelanggan.
Pelanggan prabayar menggunakan sistem token listrik yang harus dibeli terlebih dahulu sebelum digunakan. Sementara itu, pelanggan pascabayar membayar tagihan setelah pemakaian listrik.
Berikut rincian tarif listrik per kWh berdasarkan golongan daya:
Rumah tangga non-subsidi
900 VA: Rp 1.352 per kWh
1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
3.500–5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
?6.600 VA: Rp 1.699,53 per kWh
Bisnis dan pemerintah
B-2/TR (6.600 VA–200 kVA): Rp 1.444,70 per kWh
P-1/TR (kantor pemerintah): Rp 1.699,53 per kWh
P-3/TR (penerangan jalan umum): Rp 1.699,53 per kWh
Pelanggan subsidi
450 VA: Rp 415 per kWh
900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
900 VA RTM: Rp 1.352 per kWh
1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
?3.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
Dengan rincian tersebut, tarif listrik tetap terjaga stabil di semua golongan pelanggan tanpa adanya perubahan untuk periode awal April 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dalam merencanakan pengeluaran energi sehari-hari.